ketentuan umum dan tata cara perpajakan, pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai, dan pajak penjualan atas barang mewah dikompilasi dari undang-undang nomor 6, 7, dan 8 tahun 1983, Undang-Undang nomor 7 tahun 1991, undang-unang nomor 9, 10, dan 11 tahun 1994, undang-undang nomor 16, 17, dan 18 tahun 2000
Oleh karena masyarakat di Kalisari mayoritas muslim, maka tiap-tiap tahun
mereka melakukan korban dengan cara memotong hewan (sapi atau kerbau),
dan daging hewan tersebut dibagikan ke fakir miskin. Agar setiap rumah tangga
...
... organisasi-organisasi kemasyarakatan/profesi berdasar pengelompokan-
pengelompokan fungsional yang tunggal seperti KNPI, HKTI, SPSI, IKADIN dan
lain-lain tetapi juga KADIN (Kamar Dagang dan Industri). Tahun 1974 beberapa
reform khususnya dibidang Pemerintahan dilakukan. Diawali dengan sensus
pegawai negeri sipil, sehingga jumlah dan statusnya jelas pada tahun 1973.
Pada tahun 1974 dapat disusun UU No. 8/1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian. Kantor ...
... ini kita lihat pula dalam pasal 8, dengan adanja pengurangan hak-hak dari
mereka jang harus menjimpan rahasia karena martabat, djabatan atau
pekerdjaannja seperti Dokter, Notaris dan Advokat untuk membebaskan diri dari
kesaksian.
(2) Anggota DPR dilarang melakukan pekerjaan sebagai pejabat struktural pada
lembaga pendidikan swasta, akuntan publik, konsultan, advokat atau pengacara,
notaris, dan pekerjaan lain yang ada hubungannya dengan tugas dan ...
