Sebanyak 8 item atau buku ditemukan

Sistem penyelenggaraan pemerintahan negara atas dasar Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan perubahannya

On Indonesian politics and government according to the Indonesian 1945 Constitution and its amendments.

... organisasi-organisasi kemasyarakatan/profesi berdasar pengelompokan-
pengelompokan fungsional yang tunggal seperti KNPI, HKTI, SPSI, IKADIN dan
lain-lain tetapi juga KADIN (Kamar Dagang dan Industri). Tahun 1974 beberapa
reform khususnya dibidang Pemerintahan dilakukan. Diawali dengan sensus
pegawai negeri sipil, sehingga jumlah dan statusnya jelas pada tahun 1973.
Pada tahun 1974 dapat disusun UU No. 8/1974 tentang Pokok-pokok
Kepegawaian. Kantor ...

Reformasi administrasi publik

Pada pokoknya pendidikan dan pelatihan jabatan dibagi 2 (dua), yaitu
pendidikan dan pelatihan prajabatan dan pendidikan dan pelatihan dalam
jabatan. Pendidikan dan pelatihan prajabatan (pre service training) adalah suatu
pelatihan yan ...

Sistem penyelenggaraan pemerintahan negara sistem administrasi negara Republik Indonesia

Public administration in Indonesia according to the Indonesian 1945 Constitution and its amendments.

Gubernur melakukan supervisi, monitoring, dan pengawasan terhadap jalannya
penyelenggaraan pemerintah kabupaten/kota. d. Gubernur mengkoordinasikan
tugas-tugas dekonsentrasi dan kegiatan sektoral pemerintah pusat serta ...

Pengantar administrasi pembangunan

Wilayah lain dari pada perhatian penyempurnaan administrasi adalah
penyempurnaan di bidang manajemen termasuk prosedur-prosedur kerja.
Perbaikan perlu dilakukan dalam bidang manajemen badan-badan pemerintah,
manajemen berbagai proyek-proyek pembangunan dan manajemen institusi-
institusi otonomi terutama perusahaan-perusahaan negara. Dikembangkan
gagasan untuk penggunaan berbagai teknik manajemen baru. Dalam rangka
sistim informasi ...

Pengantar Administrasi Pembangunan