Sebanyak 78 item atau buku ditemukan

Laporan hasil penelitian kesadaran hukum dan kepatuhan huikum pengegak hukum (proyek kerjasama Kejaksaan Agung R.I. dengan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat)

Kedudukan wanita Bali didalam pewarisan

menurut hukum adat Bali (suatu hasil penelitian lapangan)

Rantjangan undang-undang tentang bantuan hukum didalam dan diluar pengadilan, rantjangan undang-undang tentang hukum atjara perdata dalam lingkungan peradilan umum

Draft laws on legal defense procedures.

(1) Advokat berhak menerima uang djasa sebagai imbaiigan djasa bantuan
hukum jang telah diberikannja, menurut ketentuan-ketentuan dalam ajat-ajat
pasal ini dan dalam pasal-pasal perundangan lainnja. (2) Didalam perkara
perdata ...

Prospek undang-undang pertahanan terhadap pencegahan pelanggaran HAM berat

Undang-Undang nomor 37 tahun 1999 Tentang Hubungan Luar Negeri

konsep pemikiran dan pelaksanaan, suatu telaah kritis

Criticism on Indonesian law on international relations; results of a meeting.

Mempunyai kemampuan lobby mediasi bisnis. • Mampu membangun komunikasi
optimal dengan organisasi ekonomi multilateral, organisasi bisnis/pengusaha
potensial di negara bersangkutan. □ Harus bertype sebagai seorang fighter ...

Harmonisasi hukum tentang kewenangan daerah di wilayah laut

Suggestion to revise maritime law in Indonesia.

UU No. 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah Kewenangan Daerah
menurut UU ini mencakup kewenangan dalam seluruh pemerintahan, kecuali
kewenangan dalam bidang politik luar negeri, pertahanan keamanan, peradilan,
moneter dan fiskal, agama serta kewenangan bidang lain. Kewenangan bidang
lain meliputi kebijakan tentang perencanaan nasional secara makro, dana
perimbangan keuangan, sistem administrasi negara dan lembaga perekonomian
negara, ...

Pokok-pokok pikiran YLBHI tentang reformasi politik perburuhan nasional

The need for reform in industrial relations and labor affairs in Indonesia; recommendations of the Indonesian Legal Aid Foundation.

Akibat ketentuan tersebut akan merugikan buruh, yaitu: a) Tidak adanya
independensi lembaga arbitrasi dan mediasi, sehingga tidak akan efektif
membela kepentingan buruh tapi condong membela kepentingan pengusaha,
seperti halnya ...

Evaluasi terhadap pelaksanaan sistem pengamanan di rumah detensi imigrasi