Sebanyak 6 item atau buku ditemukan

Harmonisasi hukum tentang kewenangan daerah di wilayah laut

Suggestion to revise maritime law in Indonesia.

UU No. 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah Kewenangan Daerah
menurut UU ini mencakup kewenangan dalam seluruh pemerintahan, kecuali
kewenangan dalam bidang politik luar negeri, pertahanan keamanan, peradilan,
moneter dan fiskal, agama serta kewenangan bidang lain. Kewenangan bidang
lain meliputi kebijakan tentang perencanaan nasional secara makro, dana
perimbangan keuangan, sistem administrasi negara dan lembaga perekonomian
negara, ...

Laporan penelitian aspek-aspek hukum yang mempengaruhi penerimaan bekas nara pidana dalam masyarakat

Legal aspects of rehabilitation of ex-convicts in Indonesia; preliminary research.

Badan Pembinaan Hukum Nasional ... Dalam prakteknya satu kali seminggu di
lingkungan narapidana diadakan kegiatan olahraga, yang tidak jarang pula
dilakukan pertandingan persahabatan dengan pihak luar yang diadakan baik di
 ...

Analisis dan evaluasi hukum tentang kewajiban asasi manusia ditinjau dari instrumen hukum internasional di bidang hak asasi manusia

Analysis of human rights incorporated in Indonesian national law from an international human rights perspective.

Analysis of human rights incorporated in Indonesian national law from an international human rights perspective.

Perencanaan pembangunan hukum nasional bidang lingkungan hidup

Legal planning on enviromental management policies in Indonesia.

(ii) Harus ada alih teknologi dan bantuan keuangan dan teknis kepada negara
berkembang. ... 7 tahun 1 973 tentang Pengawasan Atas Peredaran dan
Penyimpanan dan Penggunaan Pestisida: berkaitan dengan pendaftaran
pestisida.

Seminar Pembangunan Hukum Nasional VIII, Bali, 14-18 Juli 2003

Enforcement of law related to sustainable development in Indonesia.

... dalam Reglemen Acara Perdata (Reglement op de Rechtsv .dering) yang
dipakai sebagai pedoman arbitrase sudah tidak ... yakni penyelesaian di luar
pengadilan dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi atau penilaian
ahli.

Analisis dan evaluasi hukum tentang hak-hak tersangka/terdakwa dalam KUHAP

Legal evaluation on the rights of suspects and accused according to Indonesian criminal procedural law.

Legal evaluation on the rights of suspects and accused according to Indonesian criminal procedural law.