Liberalisasi ketenagakerjaan membuka peluang Tenaga Kerja Asing (TKA) masuk dan bekerja di Indonesia. TKA diperlukan karena keterbatasan ketersediaan tenaga kerja terampil, selain juga adanya kebutuhan untuk menarik investasi asing. Namun meningkatnya jumlah TKA, maraknya TKA illegal, dan penggunaan TKA yang tidak sesuai aturan dikhawatirkan memperparah persoalan ketenagakerjaan di Indonesia. Oleh karena itu diperlukan politik hukum ketenagakerjaan asing yang baik agar TKA benar-benar memberikan manfaat bagi bangsa dan negara.Buku berjudul Tenaga Kerja Asing: Analisis Politik Hukum ini merupakan kumpulan karya tulis ilmiah yang mengkaji politik hukum ketenagakerjaan asing, khususnya di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan Provinsi Jawa Timur. Buku ini mengulas politik hukum ketenagakerjaan asing ditinjau dari tanggung jawab negara dan pelaksanaannya; politik hukum pengendalian TKA yang dilakukan melalui persyaratan bagi TKA untuk dapat bekerja, perizinan, dan pelaporan TKA ke otoritas yang berwenang; politik hukum alih teknologi dan alih keahlian dari TKA kepada TKI Pendamping; dan yang terakhir mengulas tentang politik hukum pengawasan terhadap TKA.
Liberalisasi ketenagakerjaan membuka peluang Tenaga Kerja Asing (TKA) masuk dan bekerja di Indonesia. TKA diperlukan karena keterbatasan ketersediaan tenaga kerja terampil, selain juga adanya kebutuhan untuk menarik investasi asing.
Demokrasi memang memberi ruang yang lebar bagi setiap kelompok, golongan, dan identitas asal untuk mengaktualisasikan diri. Buku ini berisi makalah berbagai seminar dan laporan penelitian tak hanya menggugat sekaligus mengingatkan masalah negara dan pemerintahan yang masih terus berlangsung. Betapa sia-sianya kita berdemokrasi jika sekadar untuk merayakan tindak kekerasan dan anarki.
Hampir tidak ada upaya serius para pemimpin partai politik era reformasi dewasa ini untuk membenahi diri. Para politisi partai justru makin melestarikan problematik struktural partai-partai dan “menikmati” situasi tidak sehat tersebut demi kelangsungan kekuasaan pribadi dan atau kelompok mereka sendiri. Kecenderungan serupa tampak pula dalam konteks sistem kepartaian, sehingga tidak jelas arah dan formatnya, apakah koheren dengan pilihan terhadap sistem pemerintahan, sistem perwakilan, dan sistem pemilu. Sementara itu pemilu-pemilu yang semakin bebas, demokratis, dan bahkan semakin langsung, cenderung menghasilkan sebagian wakil rakyat yang korup dan tidak bertanggung jawab. Buku ini tidak hanya membedah problematik partai politik, sistem kepartaian, pemilu, dan format keparlemenan serta kualitas kinerja legislatif yang dihasilkan oleh pemilu-pemilu era reformasi, melainkan juga merumuskan “peta jalan” perubahan politik yang perlu dilakukan ke depan agar sistem demokrasi pasca-Orde Baru benar-benar berorientasi pada kepentingan rakyat dan kolektifitas bangsa kita.
Alexis masih berusia delapan tahun ketika ia bersama adiknya Laure menyaksikan ayahnya bangkrut dan bersamaan itu berkembang pula sebuah mimpi “gila”-nya: menemukan emas yang disembunyikan Bajak Laut di pulau Rodrigues. Setelah menginjak usia dewasa, ia meninggalkan pulau Maurisius dengan menumpang kapal Zeta untuk mencari harta karun itu. Pencarian yang penuh khayalan, keputusasaan. Hanyalah cinta tanpa suara dari gadis penduduk asli (Manaf), Ouma, yang merintang Alexis dari rasa kesepian. Lalu meletuslah perang dunia yang dilewatinya di Prancis (dalam pasukan Inggris). Pada tahun 1922, ia kembali ke pulau Maurisius dan bergabung lagi dengan Laure serta menyaksikan Mam meninggal. Selanjutnya ia hidup menutup diri di Mananava. Namun, Ouma melepaskan diri dan lenyap. Ternyata Alexis memerlukan tiga puluh tahun untuk memahami bahwa harta karun itu hanya ada jauh di dalam dirinya sendiri, dalam cinta dan cinta akan kehidupan, dalam keindahan dunia.
Di kejauhan sudah terlihat cahaya pandu penunjuk jalan. Malam telah tiba di
lereng utara gunung itu. Kekhawatiranku telah reda. Sekarang aku segera ingin
turun. Kapal itu meluncur, semua terpal dilipat, aku memandang bendungan
yang ...
Perwakilan golongan Kristen yang kuat, pengangkatan wakil Islam yang hanya
seorang, dan tidak adanya wakil golongan pemuda tidak diterima dengan baik.
Sjahrir membuka ruang gerak bagi dirinya yang ... 378 Di luar KNIP Yamin dan
Abikoesno menulis uraian mendasar yang panjang, di bawah judul yang sama, '
Menteri Negara jang bertanggoeng djawab kepada rakjat', terbit dalam harian
Merdeka 28-11 dan 8-12-1945. Pada artikel Yamin mengomentari kementerian ...
Kajian atas tiga ruang pergulatan dan pembentukan hukum yang dipresentasikan dalam pendekatan sosiolegal dengan mengambil konstruksi hukum tanah komunal etnis Melayu Deli di Sumatera Utara mendekatkan kita kembali bahwa hukum dalam definisi apapun yang dipakai adalah sebuah produk kebudayaan dengan kepentingan tertentu dari manusia-manusia yang menguasai atau mengontrolnya. Hukum tak bisa lepas dari politik kepentingan para pemangkunya. Selama lebih kurang satu setengah abad pergaulan hukum tanah komunal etnis Melayu Deli bersama hukum kolonial dan hukum resmi negara Republik Indonesia, kelihatan sekali bagaimana kontestasi kepentingan-kepentingan itu terungkap. Hukum negara menjadi sangat sentralistik sementara badan-badan peradilan formal berkontribusi mengamankannya. Untuk dan atas nama Hak Guna Usaha yang diberikan kepada perkebunan-perkebunan negara, lahan-lahan yang sangat subur bagi tanaman tembakau diformat ulang secara periodik. Dengan dalih divestasi, landreform dan kerugian terus menerus yang dialami perkebunan, lahan-lahan itu beralih ke tangan-tangan pengusaha. Ini adalah erzat kapitalisme seperti yang dikatakan Yoshihara Kunio. Nasib hukum lokal persis seperti benalu tua yang tumbuh pada inangnya. Ini adalah paradoks: dari pemilik tanah menjadi pengemis di tanahnya sendiri, dari inang menjadi benalu. Nasib hutan/tanah reba dan orang Melayu yang hidup bertarung di atasnya persis seperti bidal Melayu: antan patah lesungpun hilang. Di kalangan rakyat yang berjuang untuk dan atas nama masyarakat adat, hukum-hukum negara yang menolak eksistensi mereka jelas diabaikan, sebaliknya peraturan apa saja yang memberi peluang hidup bagi mereka mulai dari konvensi internasional perlindungan masyarakat asli sampai putusan pengadilan, akan menjadi sumber inspirasi perjuangan untuk bertahan hidup di lahan-lahan yang mereka kuasai. Hukum dalam terminologi apa saja akan direspon positif jika itu menguntungkan perjuangan bersama mereka. Begitu juga keberpihakan politik yang akan mengamankan penguasaan tanah. Corak ini tak mesti sejajar dengan cara mereka membangun hubungan secara internal di kelompoknya. Jargon komunalisme dan religiusitas hubungan rakyat dengan tanah hilang dihantam kebutuhan pragmatis dalam merespon kebutuhan tanah yang transaksional. Kualitas dan ciri-ciri hukum yang populis di tingkat makro berubah total menjadi kapitalistik di ranah mikro.
mendirikan pondok rumah sebagai tempat tinggal serta mendirikan musholla
sebagai tempat ibadah. Selain dasar hukum acte van concessie yang disebutkan
di atas, para penggugat mendalilkan keabsahan penguasaan tanah adat
tersebut pada UU Pokok Agraria No.5 tahun 1960, khususnya pasal 3 dan pasal
5 serta peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional nomor 5
tahun 1999 tentang Pedoman Penyelesaian Masalah Hak Ulayat Masyarakat
Adat yang ...
Buku bunga rampai ini merupakan hasil penelitian tahun 2016 yang dilakukan oleh Tim Otonomi Daerah di Pusat Penelitian Politik (P2P) LIPI sebagai upaya untuk mengkaji isu-isu politik lokal, khususnya desentralisasi fiskal asimetri, yang berjudul Politik Pengelolaan Dana Otonomi Khusus dan Istimewa. Kasus yang diambil dalam kajian ini adalah pengelolaan dana otsus di Aceh dan Papua Barat, serta pengelolaan dana istimewa di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY). Ketiga daerah ini memiliki kekhususan dan keistimewaan karena memiliki skema pengelolaan keuangan yang berbeda dari daerah otonomi umum lainnya. Namun, dalam implementasinya pengelolaan dana otsus dan istimewa ini belum optimal untuk memberikan efek yang positif terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat lokal. Bahkan dari Indeks Ratio Gininya justru terjadi kesenjangan yang cukup tinggi sejak adanya dana otsus dan dana istimewa ini. Akar permasalahannya adalah di dalam implementasi dana otsus dan istimewa masih memberikan peluang adanya penyalahgunaan dalam pengelolaan dana dikarenakan belum adanya master plan dan payung hukum yang jelas. Oleh karena itu, bunga rampai ini memandang penting untuk mengkaji lebih mendalam masalah politik kebijakan pengelolaan dana otsus dan istimewa dalam rangka memberikan rekomendasi kebijakan yang bisa memperbaiki kualitas pengelolaan dana otsus dan istimewa. Bunga rampai ini juga secara khusus memaparkan aspek politik sekaligus aspek administrasinya. Selain itu hasil kajian dari bunga rampai ini juga merupakan hasil studi kualitatif melalui penelitian lapangan dan FGD, serta penelusuran dokumen-dokumen penting yang relevan. Melalui bunga rampai ini, diharapkan dapat memberikan kemanfaatan yang luas baik bagi pemerintah pusat maupun pemerintah daerah dan para stakeholder terkait dalam rangka mewujudkan tujuan esensial otonomi, otonomi khusus dan istimewa dengan meningkatkan kesejahteraan masyarakat lokal secara substantif.
Buku bunga rampai ini merupakan hasil penelitian tahun 2016 yang dilakukan oleh Tim Otonomi Daerah di Pusat Penelitian Politik (P2P) LIPI sebagai upaya untuk mengkaji isu-isu politik lokal, khususnya desentralisasi fiskal asimetri, yang ...
Buku karya Firmanzah, Ph.D ini secara jernih mencoba memahami keterkaiatan antara persaingan, legitimasi kekuasaan, dan praktik marketing politik selama Pemilu 2009. Data dan informasi dikemas dalam bahasa akademis menjadikan buku ini menjadi salah satu referensi penting bagi politisi, partai politik, mahasiswa, dan semua pihak yang tertarik dan terlibat dalam dunia politik. Pembelajaran berharga selama Pemilu 2009 dikupas secara komprehensif untuk menemukan begaimana legitimasi kekuasaan dibangun dalam konteks persaingan dengan menggunakan teori, konsep, dan pendekatan marketing politik. Pembaca akan dibawa kepada setiap peristiwa dan kejadian yang terjadi sebelum dan selama proses kampanye Pemilu 2009. Sejumlah catatan dan persoalan direkam dan dibahas agar menjadi pelajaran bagi bangsa dan negara di kemudian hari. Buku ini juga mengingatkan kembali akan janji-janji politik yang telah disampaikan selama Pemilu 2009. Agar partai politik dan politisi selalu ingat bahwa kontrak-politik telah mereka lakukan dengan konstituennya. Pekerjaan pasca Pemilu ialah merealisasikan janji-janji politik yang telah ditebar ke ranah publik
Buku karya Firmanzah, Ph.D ini secara jernih mencoba memahami keterkaiatan antara persaingan, legitimasi kekuasaan, dan praktik marketing politik selama Pemilu 2009.
