Sebanyak 305 item atau buku ditemukan

Panduan kegiatan sadar hukum mengenai korupsi, kolusi, nepotisme bagi aparatur pemerintah, perguruan tinggi, dan masyarakat

dilema antara tugas, ketakutan, dan tanggung jawab seorang pelaksana pembangunan dalam mengambil keputusan

Implementation of Indonesian laws on combatting corrupt practices.

Syariat Islam Mewujudkan Good Governance and Clean Government (dalam
Bunga Rampai Syariat Islam. Jakarta: HizbutTahrir Indonesia. Tanzi, Vito, "
Corruption Around The World: Causes, Consequences, Scope and Cures",
dimuat dalam IMF Working Paper, WP/98/63, Mei 1998 Tim el-Kaji. 2000.
Kumpulan Fiqh Praktis; Akhlaq Adalah Hukum Syara'. Ttp: el- Kaji. Tempo
Interaktif, 12 Februari 2004. Undang - Undang RI Nomor 31 Tentang
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Penataan Demokrasi dan Pemilu di Indonesia

Perjalanan penyelenggaraan pemilu di Indonesia pasca reformasi seperti masih mencari format idealnya. Berbagai perubanhan terhadap desain penyelenggaraan pemilu beserta segala instrumennya terus dilakukan dari satu periode pemilu ke periode berikutnya. Namun, berbagai eksperimentasi desain kepemiluan yang telah dipraktikan pasca reformasi nampaknya belum mampu menjawab tantangan untuk benar-benar pemilu yang berkualitas. Buku ini hadir disaat yang tepat untuk menjaga keberlanjutan evaluasi terhadap desain penyelenggaraan pemilu guna memnjawab tantangan tersebut. Mengingat dimensi bahasan dalam buku ini mencakup baik aspek normative maupun empiris dari penyelenggaraan pemilu pasca reformasi, maka sangat cocok untuk menjadi bahan diskusi para pegiat dan praktisi politik, pemilu, dan hokum tata negara, serta sangat relevan untuk dijadikan bahan bacaan bagi para civitas academia di kampus-kampus. --- Buku persembahan penerbit Kencana (Prenadamedia)

dungan hak asasi manusia sesuai dengan prinsip negara hukum yang
demokratis.28 Oleh karena itu, tidak diragukan lagi bahwa ketentuan ini
bertentangan dengan nilai-nilai Hak Asasi Manusia (HAM). Sebagai suatu
kesatuan yang utuh, seharusnya hak-hak yang diatur dan dijamin oleh UUD
1945 tidak dapat saling menegasikan dengan hak-hak lain yang juga diatur
dalam UUD 1945. Dengan demikian, hak partai politik untuk mengajukan calon
Presiden dan Wakil Presiden ...

Pendidikan Kewarganegaraan Pancasila, Demokrasi dan Pencegahan Korupsi

Penyusunan buku Pendidikan Kewarganegaraan ini mengacu pada Undang- Undang Sistem Pendidikan Nasional No. 20 Tahun 2003 yang menempatkan Pendidikan Kewarganegaraan sebagai bagian dari komponen Mata Kuliah Inti (MKI) dalam kurikulum pendidikan tinggi dan keputusan Departemen Pendidikan Nasional tentang Pendidikan Kewarganegaraan yang tertuang dalam keputusan Dirjen Pendidikan Tinggi No. 038/Dikti/Kep./2002 tentang Rambu-rambu Pelaksanaan Mutu Kuliah Pengembangan Kepribadian (MPK) di Perguruan Tinggi. Buku persembahan penerbit PrenadaMedia

Penyusunan buku Pendidikan Kewarganegaraan ini mengacu pada Undang- Undang Sistem Pendidikan Nasional No. 20 Tahun 2003 yang menempatkan Pendidikan Kewarganegaraan sebagai bagian dari komponen Mata Kuliah Inti (MKI) dalam kurikulum ...

Mencari demokrasi

gagasan dan pemikiran : Soekarno, Mohammad Hatta, Tjokroaminoto, Agus Salim, Mohammad Natsir, Soekiman, Abdul Kahhar Muzakkar

Kekeliruan dan kepalsuan Soekarno dalam falsafah dalam "persegi empat
bundar" Pancasila itu, ialah karena Soekarno tidak cermat meneliti pangkal
keyakinan masing-masing agama yang ada di muka bumi ini. Entah Soekarno
tidak tahu atau pura-pura tidak tahu, tetapi nyata bahwa dasar Ketuhanan Yang
Maha Esa dalam falsafah Pancasilanya itu menampakkan bahwa Soekarno
berbuat sesat dan menyesatkan. Soekarno tidak suka meneliti pokok sebab Nabi
Muhammad Saw ...

Etika Politik(CU - Cover Baru)

Pola kenegaraan modern berkembang bersamaan dengan revolusi ekonomi, sosial, dan budaya yang berlangsung di Eropa Barat tiga ratus tahun yang lalu dan mendapat ungkapan yang paling mengesankan dalam perwujudan masyarakat industrial dan pasca-industrial saat ini. Salah satu pertanyaan inti etika politik dewasa ini terkait dengan legitimasi kekuasaan. Klaim-klaim kenegaraan modern yang bercorak multidimensional dan kontroversial menuntut refleksi filosofis atas prinsip-prinsip dasar kehidupan politik, baik dalam dimensi hukum maupun kekuasaan. Analisis inilah yang menjadi tema utama dalam buku Etika Politik ini. Prof. Dr. Magnis-Suseno, SJ dengan lugas membahas pokok-pokok tentang metode etika politik, legitimasi kekuasaan, hukum kodrat dan positivisme hukum, hak-hak asasi manusia, negara dan ideologi, kebebasan dan kesamaan, hingga negara hukum demokratis dengan menyertakan gagasan-gagasan utama dari tokoh-tokoh filsafat politik seperti Aquinas, Hobbes, Locke, Rousseau, Hegel, dan Marx. Relevansi buku ini tidak terbantahkan untuk siapa pun yang ingin memahami persoalan etika dan politik; untuk siapa pun yang ingin memahami masalah masalah-masalah ideologis secara kritis dengan argumen yang dapat dipertanggungjawabkan.

Semua orang hidup sendiri-sendiri, sesuai dengan kebutuhan-kebutuhan
individual masing-masing. Dengan sangat meyakinkan, Hobbes memperlihatkan
keadaan yang niscaya berkembang antara individu-individu yang tidak sosial,
tidak sedikit pun saling meminati, dan tidak saling percaya. Individu-individu
egois semacam itu senantiasa mesti saling mencurigai. Karena kebutuhan-
kebutuhan mereka harus dipenuhi dalam wilayah dan dari persediaan alamiah
yang sama, ...

Etika Politik Pejabat Negara

Buku ini menyandang gelar “Winner of the American Political Science Association’s Gladys M. Kammerer Award for the best political science publication in 1987 in the field of US. Nation policy.” Tidak mengherankan bila di Amerika Serikat, begitu terbit, buku ini langsung dijadikan salah satu buku teks pilihan dalam kuliah Etika Politik Pejabat Negara. Namun buku ini, untuk kita di Indonesia barangkali cukup berat untuk dibaca oleh kalangan umum. Disamping perbedaan kultur, mereka yang cukup asing dengan dunia filsafat moral dan filsafat politik, serta tidak tahan dalam mengikuti argument-argumen yang cukup ‘njelimet’, mungkin akan merasa buku ini tidak semenarik buku-buku lain tentang politik. Kepada para etikawan politik dan para ilmuwan politik yang meminati dimensi etis dari wilayah bidang kajian studi mereka, buku yang tidak mudah ini dipersembahkan

tanggung jawab atas suatu hasil tergantung sebagian pada kontribusi yang
sesungguhnya dilakukan oleh individu, atau yang sudah dilakukannya. Versi
kedua model kolektif — lebih menyalahkan kolektivitas daripada anggota
khususnya — kadang-kadang digambarkan dengan contoh-contoh hipotetis dari
suatu perampokan kereta api di zaman kuno.20 Seorang bandit yang bersenjata
menodong segerbong penumpang dan melarikan uang mereka. Semua
penumpang, atau ...

UPDATE PALING LENGKAP UNDANG-UNDANG PEMILU : UU REPUBLIK IND

Update Paling Lengkap Undang-Undang Pemilu : UU Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum

(2) Proses peralihan status kepegawaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan oleh Sekretariat Jenderal KPU dengan terlebih da(3) (4) hulu
berkoordinasi memberikan dengan pilihan pemerintah kepada daerah. pegawai
G - 3 /G C yang bersangkutan dan Proses sekretariat Bawaslu aturan perundang
-undangan. peralihan dilakukan Bawaslu status secara Provinsi D ig ita l
sekretaris P ubertahapb lismenjadih ing /K Bawaslu sesuai pegawai Provinsi dan
pegawai ...

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Aparatur Sipil Negara dan Peraturan Pemerintah tentang Kepegawaian Terbaru

1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, 2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja PegawaiNegeri Sipil, 3) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 70Tahun 2015 tentang Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara Sebuah buku Terbitan dari VisiMedia Pustaka yang berisikan tentang Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Aparatur Sipil Negara, CPNS, PPPK, Pegawai Kontrak, PNS, ASN, Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian.

1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, 2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja PegawaiNegeri Sipil, 3) Peraturan Pemerintah Republik ...