Sebanyak 42 item atau buku ditemukan

Putusan nomor 2/PUU-VII/2009 perihal pengujian Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945

Decision of Indonesian Constitutional Court concerning judicial review on law on information and electronic transaction.

Decision of Indonesian Constitutional Court concerning judicial review on law on information and electronic transaction.

Menjongsong lahirnja Undang-Undang Dasar baru dengan konstitusi tudjuh negara sebagai bahan perbandingan

Presiden dapat membubarkan Dewan Perwakilan Rakjat dalam hubungan ini.
Akan tetapi dengan sendirinja, maka Kabinetpun menghabisi umurnja bersama
dengan Dewan Perwakilan Rakjat jang dibubarkan itu. Persoalan „demissionnair
" Kabinet ditempatnja nanti akan kita bitj arakan. Selandjutnja perlulah
diusahakan, supaja di Indonesia diadakan „administratief recht", pengadilan
penata-usahaan ; supaja hak-hak kepegawaian berada dibawah
pengawasannja dan supaja ...

Pancasila dan undang-undang dasar (UUD) 45, dasar falsafah negara; dalam rangka matapelajaran dasar falsafah negara pancasila, hukum tata negara, sistim pemerintahan Indonesia; bagian kedua

Membudayakan Undang-Undang Dasar 1945

Indonesian constitutional law; collection of articles.

... bangsa sebagai pertanggungjawabannya Dalam hal tatanan pendidikan
harus didasarkan pada satu sistem pendidikan nasional yang akan ditetapkan
dengan undang-undang. Dalam hal tatanan bela negara harus merupakan hak
dan ...

Sistem penyelenggaraan pemerintahan negara atas dasar Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan perubahannya

On Indonesian politics and government according to the Indonesian 1945 Constitution and its amendments.

... organisasi-organisasi kemasyarakatan/profesi berdasar pengelompokan-
pengelompokan fungsional yang tunggal seperti KNPI, HKTI, SPSI, IKADIN dan
lain-lain tetapi juga KADIN (Kamar Dagang dan Industri). Tahun 1974 beberapa
reform khususnya dibidang Pemerintahan dilakukan. Diawali dengan sensus
pegawai negeri sipil, sehingga jumlah dan statusnya jelas pada tahun 1973.
Pada tahun 1974 dapat disusun UU No. 8/1974 tentang Pokok-pokok
Kepegawaian. Kantor ...

Naskah komprehensif perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945

latar belakang, proses, dan hasil pembahasan, 1999-2002

Process of the amendmends to Indonesian 1945 Constitution.

Mengenai rumusan pasal, usulannya adalah kekuasaan kehakiman dilakukan
oleh sebuah Mahkamah Agung, Kejaksaan Agung, Kepolisian Negara dan
Advokat. Untuk Ayat (2) tetap, sedangkan Ayat (3) berbunyi kekuasan kehakiman
 ...

Putusan Mahkamah Konstitusi nomor 66/PUU-VIII/2010 pengujian Undang-Undang Republik Indonesia nomor 18 tahun 2003 Tentang Advokat terhadap Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945

Decision of Indonesian Constitutional Court concerning judicial review to the Indonesian law of the year 2003 on advocates.

Putusan Mahkamah Konstitusi nomor 71/PUU-VIII/2010 pengujian Undang-Undang Republik Indonesia nomor 18 tahun 2003 Tentang Advokat terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945

Decision of Indonesian Constitutional Court concerning judicial review to the chapter 28 article 1 and chapter 32 articles 3 and 4 of the Indonesian law of the year 2003 on advocates.

Decision of Indonesian Constitutional Court concerning judicial review to the chapter 28 article 1 and chapter 32 articles 3 and 4 of the Indonesian law of the year 2003 on advocates.

Undang-Undang Dasar

Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila, Ketetapan MPR No. II/MPR/1978 ; Garis-garis Besar Haluan Negara, Ketetapan MPR No. II/MPR/1993

lanjutkan dan makin meningkatkan penertiban aparatur Pembinaan
kepegawaian makin mewujudkan kepegawaian negara yang mantap. Terus
mengembangkan secara realistis hubungan kerja yang serasi antara rintah |
pemerintah daerah. g- masyarakat dimantapkan secara terpadu dan konsisten
agar tercapai efisiensi dalam penyelenggaraan negara dan pembangunan.
Perangkat pengawasan dan upaya tindak lanjutnya ditingkatkan secara terpadu
bersamaan dengan ...

Bahan penataran Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Garis-Garis Besar Haluan Negara

Untuk maksud itu Undang-Undang Dasar 1945 mewajibkan Pemerintah
mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pengajaran nasional yang
diatur dengan undang-undang (Pasal 3 1 ayat (2)). Sistem Pendidikan Nasional
diatur ...