Sebanyak 128 item atau buku ditemukan

Politik Ekologi

Pengelolaan Taman Nasional Era Otda

Konsep “Politik Ekologi” yang digunakan dalam menganalisis pengelolaan taman nasional ialah menekankan peran stakeholders baik pelaku langsung maupun tidak langsaung. Misalnya, pelaku langsung melibatkan pemerintah pusat (Kementrian Kehutanan/Dirjen PHKA-Balai Taman Nasional di daerah), Dinas kehutanan Provinsi dan Kabupaten. Perdebatan kewenangan “pengelolaan taman nasional” di berbagai daerah manjadi isu sentral dalam era Otonomi Daerah (Otda) antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Dua buku, baik pemerintah daerah maupun pusat mempunyai argumentasi masing-masing. Sebaliknya, pelaku tidak langsung, yakni peran akademisi, lembaga swadaya masyarakat (LSM) baik domestik dan internasional serta masyarakat lokal juga turut berpartisipasi dan gencar dalam mewujudkan isu konservasi, dengan melakukan reforestasi tanaman lokal, pemeliharaan flora dan biodiversity, proteksi fauna (binatang) serta peningkatan program pemberdayaan ekonomi dan soaial masyarakat lokal. Kunci sukses pengelolaan taman nasional ialah dengan menerapkan collaborative management antara berbagai stakeholders kini dan masa depan. Taman nasional merupakan salah satu “perisai” terakhir dalam konservasi sumber daya hutan dan cirri khas ekosistemnya. Dalam kaitan itu, pengelolaan taman nasional oleh Kementerian Kehutanan yang professional dan berkualitas dengan penyediaan sumber daya manusia, alokasi anggaran yang memadai, penegakan kepastian hukum dan pengelolaan berkolaborasi dengan berbagai stakeholders menjadi kunci sukses. Saya merekomendasikan untuk membaca buku ini, karena menarik untuk dibaca dan dikaji bagi siapa saja, khususnya bagi pemerhati dan praktisi sumber daya hutan dan lingkungan di Indonesia. (Dr. Masatoshi Sasaoka-Alumni Departement of Forest Science, the University of Tokyo Research Fellow CIFOR-BOGOR) Buku Politik Ekologi: Pengelolaan Nasional dalam Era Otda adalah produk hasil penelitian lapangan yang “signifikan”, karena dapat mewawancarai mengenai isu konservasi hutan dan biodiversity serta pemberdayaan ekonomi dan sosial berbagai stakeholders yang terlibat dalam pengelolaan taman nasional, baik dari pemerintah pusat (Kementerian Kehutanan), dukungan pemerintah daerah. Balai Taman Nasional (daerah) akademisi, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) baik domestik dan luar negeri, dan masyarakat lokal. Untuk itu, buku ini menarik untuk dibaca bagi siapa saja yang “ingin mengetahui lebih jauh tentang taman nasional” dari perspketif yang berbeda, dari beberapa buku atau tulisan yang pernah dibuat selama ini. (Ir. Herman Prayudi, MSc. Koordinator Bidang Hutan Alam dan Hutan Tanaman APHI, Jakarta)

Sebenarnya hukum sebagai bentuk legalisasi dari sebuah kebijakan publik, dan
sistem penegakannya menjadi sangat ... serta hukum Hak Asasi Manusia,
perlindungan konsumen dan usaha kecil, mendukung prinsip-prinsip, strategi
dan ...

HAM dan Politik Internasional

Sebuah Pengantar

Skema Hukum HAM ini, menjelaskan secara lebih terinci sifat HAM sebagai hak
sekaligus tanggung jawab. Dalam konteks HAM, Negara menjadi subjek hukum
utama, sebab Negara merupakan entitas utama yang bertanggung jawab ...

Kopra Makassar Perebutan Pusat dan Daerah

Kajian Sejarah ekonomi Politik Regional di Indonesia

Pemerintah Belanda menguasai Makassar bukan hanya untuk kepentingan politis semata, tetapi lebih bernuansa ekonomi politik global, yaitu dengan mengimbangi laju monopoli Inggris yang berpangkalan di Singapura. Itulah sebabnya kontrol Makassar semakin penting, bukan saja dalam menguasai pelabuhan, tetapi juga bagaimana Makassar masuk dalam jaringan pasaran kopra dunia. Masuknya Makassar dalam pasaran dunia membawa ekonomi di Indonesia bagian Timur terintegrasi secara regional. Depresi ekonomi dunia di tahun 1930-an membawa nilai ekspor kopra Makassar menurun. Peran Pemerintah Belanda semakin kuat, bahkan kebijakan tersebut berlanjut sampai tahun 1950-an. Kontrol politik terhadap ekonomi semakin kuat, sehingga masalah ekonomi mencuat menjadi masalah politik. Penerbitan buku ini menjadikan historiografi Indonesia bertambah kaya. ​

Hasanuddin dan Staf Ahli Pusat Pengkajian Hukum dan Strategis Nasional
Jakarta. Dalam perjalanan kariernya A. Rasyid A. Ambo Sakka banyak menulis
artikel dan makalah, baik dalam negeri maupun luar negeri. Karya tulis yang ...

Metode Penelitian Kepustakaan

Metodologi Penelitian Kepustakaan diterbikan untuk menjawab kelangkaan buku metodologi riset kepustakaan, yang menurut penulis penting dan mendasar, tetapi tampaknya luput atau mungkin diremehkan oleh para ahli metodologi. Buku ini terutama ditujukan kepada calon peneliti atau peneliti pemula, apa pun bidang disiplinnya.​

Metodologi Penelitian Kepustakaan diterbikan untuk menjawab kelangkaan buku metodologi riset kepustakaan, yang menurut penulis penting dan mendasar, tetapi tampaknya luput atau mungkin diremehkan oleh para ahli metodologi.

40 Strategi Membangun Indonesia

Korupsi, Kolusi, Nepotisme (KKN) adalah masalah terbesar di negera kita dan inilah yang membuat kita tidak maju. KKN sudah dimulai di sekolah dasar ketika murid menyontek pada saat ujian, guru memberi nilai tidak adil, tidak transparan, dan tidak akuntabel. Lulusan terbaik dari perguruan tinggi terbaik tidak diterima jadi pegawai, sebaliknya lulusan yang tidak baik diterima. Korupsi terus merajalela. Reformasi birokrasi yang sudah lama diupayakan belum menunjukkan hasil yang memadai. Buku ini menyajikan strategi mendasar dan jitu untuk mengatasi KKN dan reformasi birokrasi. Banyak putra putri bangsa ini yang mempunyai mutu genetik yang sangat baik tapi karena lingkungan tidak mendukung dan tidak mempunyai biaya untuk sekolah sampai ke perguruan tinggi akhirnya terlantar. Kami mengusulkan pendidikan gratis mulai dari sekolah dasar sampai perguruan tinggi. Biaya untuk ini diambil dengan menghapus subsidi BBM, listrik, dan pupuk. Sebagian besar dari 40 strategi yang kami usulkan perlu dibuat undang-undang guna mengatasi masalah rumit di negara kita. Sebagian lain adalah strategi mendasar dan jitu untuk membangun negara kita untuk menjadi negara yang tangguh, modern, maju, serta disegani oleh masyarakat dunia. Kami menulis buku ini lebih dari 40 hari sembari berharap pembaca mengkaji satu strategi tiap hari agar bisa menghayati dengan baik.

iusulkan agar dibuat undang-undang bahwa Bahasa Inggris menjadi bahasa
kedua (second language) di Indonesia. Bahasa Inggris menjadi bahasa dalam
setiap pertemuan ilmiah seperti seminar, workshop, dan diskusi ilmiah lainnya.

Etika Bisnis

Pendekatan Filsafat Moral Terhadap Perilaku Pebisnis Kontemporer

Kita semua tentu sepakat bahwa tidak ada orang yang mau berbisnis untuk merugi. Aturan mainnya adalah the business of business is the business! Satu-satunya urusan bisnis adalah melipatgandakan keuntungan. Persoalannya, when will it stop? Dan, mengapa harus menjadi seorang pebisnis yang baik? Apa jaminannya dan dalam arti apa seorang pebisnis dikatakan secara moral adalah orang baik? Penulis meletakan dasar teoretis-ilmiah pada praksis bisnis kontemporer, semua tulisan dalam buku ini tidak hanya akan memampukan para mahasiswa (peneliti muda) untuk menganalisis aspek-aspek moral-etis hingga dimensi dan indikator ketika menyelesaikan tugas akhir (skripsi atau tesis), melainkan juga menawarkan sebuah gagasan baru kepada para pebisnis kontemporer bahwa berbisnis pada tataran norma-norma moral-etis tidak selamanya bersifat relatif terhadap tujuan bisnis, melainkan sangat menjanjikan keuntungan yang mengasrikan bisnis mereka Saya mendapati buku ini memberi pencerahan karena selain didasarkan pada acuan-acuan ilmiah, juga dibangun di atas landasan moral dan nilai. Buku ini juga mencermati konteks berbisnis di Indonesia dan isu-isu dalam praktik serta manajemen bisnis yang sedang hangat terkait dengan: lingkungan hidup, Good Corporate Governance/GCG, dan Corporate Social Responsibility/CSR.

Penjelasan tersebut masih bersifat kurang lebih karena muncul kesan seolah-
olah keadilan itu semata-mata bersifat individual. Berdasarkan ciri kodratinya,
keadilan justru tidak hanya bersifat individual melainkan bersifat sosial karena
persis menyangkut hakikat atau esensi manusia sebagai makhluk sosial, bukan
soliter. Kehadiran seorang anak memang didambakan karena memberi makna
tertentu kepada orang tuanya. Seorang suami hanya dapat menjadi ayah dan
seorang ...

Korelasi Kebudayaan dan Pendidikan

Membangun Pendidikan Berbasis Budaya Lokal

Dalam kaitan pembentukan karakter yang diharapkan, maka baik kebudayaan maupun pendidikan saling mendukung. Kebudayaan memiliki nilai-nilai budaya yang berfungsi dan mampu membentuk karakter manusia pendukungnya. Yang diperlukan ialah para pendidik dan pemerintah harus berkemauan dan mampu menggali nilai-nilai kebudayaan yang dibutuhkan untuk membangun karakter yang dibutuhkan oleh bangsa. Namun yang paling utama ialah pendidikan harus mampu membentuk kepribadian yang memang berkeinginan keras untuk memiliki karakter yang baik dan berguna bagi bangsa. Moral yang diperoleh dari nilai-nilai budaya dan terutama mendapat dukungan dari ajaran agama dan kepercayaan yang dianut oleh setiap insan manusia Indonesia. Menurut penelitian penulis ada sejumlah 10 fungsi pendidikan asli milik bangsa Indonesia yang harus dilaksanakan di dalam pendidikan dan pengajaran di lembaga-lembaga sekolah dan universitas. Bila ditambah dengan 8 yang dikemukakan oleh Metta Spencer dan Alex Inkeles, maka kita memiliki 18 fungsi pendidikan yang sangat fungsional.

Di dalam cerita rakyat Hang Tuah dan Putri Hijau, terkandung ajaran budi pekerti
atau pendidikan moral yang semestinya mendapat tempat di dalam pendidikan
formal. Hal ini menjadi sangat penting karena cerita ini sebenarnya sudah ...

Aspek Hukum dalam Penelitian

Buku ini meyajikan materi tentang dasar-dasar ilmu hukum yang meliputi dua bagian. Bagian pertama tentang manusia dan masyarakat dalam kaitannya dengan hukum. Bagian kedua berisi tentang berbagai aspek hukum yang meliputi pengertian dan tujuan hukum, sumber hukum, -penemuan hukm dan interprestasinya, penggolongan hukum, serta hukum dan hak. Materi hukum dari berbaai sumber bahan yang tersusun secara sederhana, praktis, dan sistematis tersebut memudahkan para mahasiswa mempelajari hukum pada tingkat dasar untuk ditingkatkan pada tingkatan hukum berikutnya. Kesederhanaan, kepagramatisan, dan kesistematisan tersebut merupakan ciri khas buku ini.

Pernah di tahun 1985-an harian Merdeka memuat artikel ”Sekitar Bisnis Pabrik
Skripsi” dan ”Mengapa Ada Bisnis Pabrik Skripsi”. Dalam artikel itu dikatakan
bahwa penyebab utama timbulnya pabrik skripsi adalah pembimbing skripsi
yang ...

Pengantar Sosiologi Masyarakat Pesisir

Buku ini disusun guna memberikan pemahaman mendalam terkait kondisi masyarakat pesisir di Indonesia. Kekhasan tipologi ekosistem pesisir berimplikasi pada kekhasan kerakteristik masyarakat pesisir secara sosiologi dibandingkan masyarakat agraris. Keragaman yang sangat tinggi dengan tipologi dari setiap daerah pesisir yang berbeda menunjukkan bahwa masyarakat pesisir tidak selalu nelayan saja, melainkan terdapat pembudi daya ikan, pengolah ikan, pedagang, dan seterusnya.

Semakin besar penguasaan kapital, maka semakin besar pula kesempatan
untuk memengaruhi proses politik. Kekuatan ekonomi atau kapital mempunyai
peranan yang sangat penting dan menentukan kehidupan politik, hukum, dan
sosial.

Sosiologi Hukum

Kajian Hukum Secara Sosiologis

Sosiologi Hukum bertujuan menjelaskan secara praktis bekerjanya sosiologi hukum. Kajian sosiologi hukum tidak hanya mengkaji hukum secara normatif, akan tetapi dikaitkan dengan gejala sosial yang ada dalam masyarakat. Hal ini berkaitan dengan anggapan bahwa hukum lahir dari kontrak sosial, yakni kesepakatan yang dibuat oleh anggota masyarakat untuk mempertahankan nilai. Tiada hukum tanpa masyarakat. Karena hukum tercipta dan diciptakan oleh masyarakat untuk dijadikan pedoman bertingkahlaku anggota masyarakat dalam hubungannya dengan sesamanya. Selain itu, tentunya untuk menjaga keutuhan masyarakat itu sendiri. Selanjutnya, karena masyarakat mempunyai ciri dan pengalaman yang berbeda-beda, hukum pun akan berbeda-beda pula dalam setiap masyarakat. Hal ini disebabkan masyarakat mempunyai kebutuhan-kebutuhan dan nilai-nilai yang berbeda-beda. Perkembangan dari masyarakat itu sendiri selanjutnya berkaitan dengan perubahan-perubahan hukum yang disesuaikan dengan kebutuhan mereka. Sosiologi hukum mengkaji hukum yang hidup dalam masyarakat. Apakah hukum yang dipakai oleh anggota masyarakat tersebut sesuai atau tidak dengan hukum positif yang berlaku? Jika hukum positif tidak dijalankan, mengapa bisa demikian? Sebagai contoh kita perhatikan rambu lampu pengatur lalu lintas. Menurut aturan (hukum) lampu kuning hati-hati atau pelan-pelan karena sebentar lagi akan menyala lampu merah dimana kendaraan harus berhenti. Akan tetapi justru pada umumnya kita melihat ketika lampu kuning menyala, kendaraan pada umumnya tancap gas. Malah jika ada kendaraan yang pelan-pelan akan diklakson oleh kendaraan yang berada di belakangnya. Polisi juga tidak bereaksi pada kejadian tersebut. Ini menunjukkan bahwa hukum yang berlaku dalam masyarakat tidak sesuai dengan hukum positifnya.

Telah dikemukakan sebelumnya bahwa ilmu politik melihat masyarakat dalam
soal kekuasaan dalam kehidupannya. Sedang menurut Logemann (Yudho, 1987
), ilmu politik meneliti bagaimana cara mencapai tujuan-tujuan sosial dan sarana
 ...