Laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah Departemen Kebudayaan dan Pariwisata tahun anggaran 2007

Report of government accountability and work performance of Department of Culture and Tourism, Indonesia, 2007.

• ISBN 10 : LCCN:2011309057
• Judul : Laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah Departemen Kebudayaan dan Pariwisata tahun anggaran 2007
• Pengarang : Indonesia. Departemen Kebudayaan dan Pariwisata. Biro Perencanaan dan Hukum,  
• Bahasa : id
• Tahun : 2008
• Halaman : 132
• Halaman : 132
• Google Book : http://books.google.co.id/books?id=oTnKXwAACAAJ&dq=intitle:akuntabilitas&hl=&source=gbs_api
• Ketersediaan :

Report of government accountability and work performance of Department of Culture and Tourism, Indonesia, 2007.

Hukum dan hak-hak anak

• ISBN 10 : UOM:39015014162823
• Judul : Hukum dan hak-hak anak
• Pengarang : Bismar Siregar,   Mulyana W. Kusumah,   Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia,   Mulyana W. Kusumah,   Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia,  
• Kategori : Literary Criticism
• Bahasa : id
• Tahun : 1986
• Halaman : 69
• Halaman : 69
• Google Book : http://books.google.co.id/books?id=eKGbAAAAMAAJ&dq=intitle:hak-hak+asasi&hl=&source=gbs_api
• Ketersediaan :

Harmonisasi hukum mengenai hukum islam ke dalam hukum nasional

Legal study on adopting Islamic law to Indonesian criminal code.

• ISBN 10 : LCCN:2006326403
• Judul : Harmonisasi hukum mengenai hukum islam ke dalam hukum nasional
• Pengarang : Bismar Siregar,   Badan Pembinaan Hukum Nasional. Departemen Kehakiman dan HAM RI.,  
• Bahasa : id
• Tahun : 2003
• Halaman : 92
• Halaman : 92
• Google Book : http://books.google.co.id/books?id=68BovgAACAAJ&dq=inauthor:siregar&hl=&source=gbs_api
• Ketersediaan :

Legal study on adopting Islamic law to Indonesian criminal code.

Hukum sebagai faktor penentu pemanfaatan teknologi telekomunikasi

• ISBN 10 : OCLC:68513945
• Judul : Hukum sebagai faktor penentu pemanfaatan teknologi telekomunikasi
• Pengarang : M. Dimyati Hartono,   Universitas Diponegoro. Fakultas Hukum,  
• Bahasa : id
• Tahun : 1990
• Halaman : 38
• Halaman : 38
• Google Book : http://books.google.co.id/books?id=oBQ0twAACAAJ&dq=inauthor:dimyati&hl=&source=gbs_api
• Ketersediaan :

Berburu keadilan di Papua

mengungkap dosa-dosa politik Indonesia di Papua Barat

Political, social, and human right issues in West Papua, Indonesia.

• ISBN 10 : UOM:39015067841976
• Judul : Berburu keadilan di Papua
• Sub Judul : mengungkap dosa-dosa politik Indonesia di Papua Barat
• Pengarang : Yakobus F. Dumupa,   Aliansi Mahasiswa Papua Se-Indonesia,   Perhimpunan Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia,   Aliansi Mahasiswa Papua Se-Indonesia,   Perhimpunan Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia,  
• Kategori : Human rights
• Bahasa : id
• Tahun : 2006
• Halaman : 448
• Halaman : 448
• Google Book : http://books.google.co.id/books?id=KWx0AAAAMAAJ&dq=inauthor:mahasiswa&hl=&source=gbs_api
• Ketersediaan :

Political, social, and human right issues in West Papua, Indonesia.

Seminar segi-segi hukum pembangunan dan kependudukan

diselenggarakan dalam rangka kerjasama dengan Fakultas Hukum dan Pengetahuan Masyarakat Universitas Andalas pada tanggal 15-17 Maret 1976 di Bukittinggi

• ISBN 10 : OCLC:68831850
• Judul : Seminar segi-segi hukum pembangunan dan kependudukan
• Sub Judul : diselenggarakan dalam rangka kerjasama dengan Fakultas Hukum dan Pengetahuan Masyarakat Universitas Andalas pada tanggal 15-17 Maret 1976 di Bukittinggi
• Pengarang : Boerma Boerhan,   Universitas Andalas. Fakultas Hukum dan Pengetahuan Masyarakat,  
• Bahasa : id
• Tahun : 1976
• Halaman : 223
• Halaman : 223
• Google Book : http://books.google.co.id/books?id=QvKZmgEACAAJ&dq=intitle:Kependudukan&hl=&source=gbs_api
• Ketersediaan :

Perencanaan pembangunan hukum nasional bidang lingkungan hidup

Legal planning on enviromental management policies in Indonesia.

• ISBN 10 : UOM:39015067745110
• Judul : Perencanaan pembangunan hukum nasional bidang lingkungan hidup
• Pengarang : Koesnadi Hardjasoemantri,   Indonesia. Badan Pembinaan Hukum Nasional,   Indonesia. Badan Pembinaan Hukum Nasional,   Indonesia. Badan Pembinaan Hukum Nasional,  
• Kategori : Environmental law
• Bahasa : id
• Tahun : 2007
• Halaman : 200
• Halaman : 200
• Google Book : http://books.google.co.id/books?id=b5UOAQAAMAAJ&dq=intitle:perencanaan++dan+pengawasan+keuangan&hl=&source=gbs_api
• Ketersediaan :

(ii) Harus ada alih teknologi dan bantuan keuangan dan teknis kepada negara
berkembang. ... 7 tahun 1 973 tentang Pengawasan Atas Peredaran dan
Penyimpanan dan Penggunaan Pestisida: berkaitan dengan pendaftaran
pestisida.

Validitas transaksi elektronik perbankan sebagai alat bukti di pengadilan setelah berlakunya Undang-undang no. 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik

laporan penelitian

• ISBN 10 : OCLC:725593376
• Judul : Validitas transaksi elektronik perbankan sebagai alat bukti di pengadilan setelah berlakunya Undang-undang no. 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik
• Sub Judul : laporan penelitian
• Pengarang : Abdullah,   Mahkamah Agung. Badan Penelitian dan Pengembangan (Litbang) Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) Hukum dan Peradilan (Kumdil). Pusat Penelitian dan Pengembangan (Puslitbang) Hukum dan Peradilan,   Mahkamah Agung. Badan Penelitian dan Pengembangan (Litbang) Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) Hukum dan Peradilan (Kumdil). Pusat Penelitian dan Pengembangan (Puslitbang) Hukum dan Peradilan,   Mahkamah Agung. Badan Penelitian dan Pengembangan (Litbang) Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) Hukum dan Peradilan (Kumdil). Pusat Penelitian dan Pengembangan (Puslitbang) Hukum dan Peradilan,  
• Bahasa : id
• Tahun : 2009
• Halaman : 171
• Halaman : 171
• Google Book : http://books.google.co.id/books?id=puU2mgEACAAJ&dq=intitle:alat+-+alat+pendidikan&hl=&source=gbs_api
• Ketersediaan :

Seminar Pembangunan Hukum Nasional VIII, Bali, 14-18 Juli 2003

Enforcement of law related to sustainable development in Indonesia.

• ISBN 10 : UOM:39015064267035
• Judul : Seminar Pembangunan Hukum Nasional VIII, Bali, 14-18 Juli 2003
• Pengarang : Indonesia. Badan Pembinaan Hukum Nasional,  
• Kategori : Criminal justice, Administration of
• Bahasa : id
• Tahun : 2003
• Halaman : 0
• Google Book : http://books.google.co.id/books?id=gKCSAAAAMAAJ&dq=intitle:Hukum+Acara+Mediasi&hl=&source=gbs_api
• Ketersediaan :

... dalam Reglemen Acara Perdata (Reglement op de Rechtsv .dering) yang
dipakai sebagai pedoman arbitrase sudah tidak ... yakni penyelesaian di luar
pengadilan dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi atau penilaian
ahli.

Risalah rapat koordinasi penegakan hukum tindak pidana pencucian uang

PPATK, penegakan hukum, regulator, industri perbankan, lembaga keuangan non bank, pasar modal, akademisi

• ISBN 10 : OCLC:196322838
• Judul : Risalah rapat koordinasi penegakan hukum tindak pidana pencucian uang
• Sub Judul : PPATK, penegakan hukum, regulator, industri perbankan, lembaga keuangan non bank, pasar modal, akademisi
• Pengarang : Agus Triyono,   Ardhian Dwiyoenanto,   Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) (Jakarta Direktorat Hukum dan Regulasi).,   Ardhian Dwiyoenanto,   Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) (Jakarta Direktorat Hukum dan Regulasi).,   Ardhian Dwiyoenanto,   Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) (Jakarta Direktorat Hukum dan Regulasi).,   Ardhian Dwiyoenanto,   Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) (Jakarta Direktorat Hukum dan Regulasi).,   Ardhian Dwiyoenanto,   Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) (Jakarta Direktorat Hukum dan Regulasi).,   Ardhian Dwiyoenanto,   Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) (Jakarta Direktorat Hukum dan Regulasi).,  
• Bahasa : id
• Tahun : 2006
• Halaman : 117
• Halaman : 117
• Google Book : http://books.google.co.id/books?id=g5qHNAAACAAJ&dq=intitle:hukum+perbankan&hl=&source=gbs_api
• Ketersediaan :