Sebanyak 1463 item atau buku ditemukan

Hukum dan kewenangan penagihan pajak

urgensi reformulasi batasan ruang gerak kewenangan fiskus dalam penetapan dan pelaksanaan keputusan yang bersifat eksekutorial dan mempunyai kekuatan hukum tetap untuk penagihan pajak : laporan penelitian hibah fundamental perguruan tinggi tahun anggaran 2012 (tahun pertama dari dua tahun)

Legal aspects on authority of tax collection in Indonesia.

Legal aspects on authority of tax collection in Indonesia.

Kedudukan, tugas, fungsi, kewenangan, susunan organisasi, dan tata kerja departemen dan lembaga pemerintah non departemen Kabinet Gotong Royong

dilengkapi: pengalihan kedudukan, tugas dan kewenangan Menteri Keuangan pada BPPN kepada Menteri Negara BUMN, pengalihan kedudukan, tugas dan kewenangan Menteri Keuangan pada Persero, Perum dan Perjan kepada Menteri Negara BUMN, Ketetapan dan Keputusan Sidang Istimewa RI tahun 2001, penjelasan pembentukan Kabinet Gotong Royong

Kedudukan, kewenangan, dan acara peradilan agama

UU no. 7 tahun 1989

Status, function, and procedures of the administration of justice in Islamic legal disputes; commentary on the new law of 1989.

Status, function, and procedures of the administration of justice in Islamic legal disputes; commentary on the new law of 1989.

The Apology of Al Kindy

Written at the Court of Al Mâmûn (circa A.H. 215; A.D. 830), in Defence of Christianity Against Islam. With an Essay on Its Age and Authorship Read Before the Royal Asiatic Society

Further Note on the Apology of Al-Kindy. By Sir W. Mum, K.C.S.I., D.C.L., LL.D. "
W1th reference to my paper on the Apology of Al-Kindy, I have received the
following letter from Professor Ignatius Guidi, dated Rome, 24th February : — "
You will be glad to hear that in the Propaganda Library (Museo Borgiani) I found
a MS. of the Apology of Al-Kindi, together with the letter of his Moslem friend. The
amanuensis was, I think, a Jacobite (the MS. is written in Karshuni character),
hence he ...

Korupsi sejarah dan kisah derita akar rumput

sepenggal kenangan para korban tragedi 1 Oktober 1965 yang berlumuran darah

Importance of transparency in history on abduction and political murder of Indonesian Communist Party members in the October 1, 1965 tragedy.

menduduki ranking ke-7 dengan meraih 45 kursi (sementara dalam Pemilu 1
999 PK baru bisa meraih 7 kursi)86 bersama Kelompok Kerja Petisi 50, Komite
Waspada Orde Baru (Tewas Orba) Gerakan Rakyat Marhaen dan Himpunan
Mahasiswa Islam (HMI) Majelis Penyelamat Organisasi dengan juru bicara
Judilherry Justam menyerukan agar tetap berkomitmen untuk membongkar
kasus Soeharto. Dasarnya, dalam Ketetapan MPR Nomor XI/MPR/1998 sudah
memberi jalan soal ...

Aktualisasi Marhaenisme dalam pembangunan masyarakat madani berdasarkan Pancasila

Prosiding Seminar Nasional Marhaenisme ke-II, tanggal 13 Maret 1999 di Yogyakarta

Masyarakat madani

kondisi sosial politik komunitas Makassar pada masa pemerintahan Sultan Alauddin, 1593-1639

Social and political conditions of community during the administration of Sultan Alauddin, the 14th king of Gowa in Makassar, Sulawesi Selatan Province, Indonesia.

Social and political conditions of community during the administration of Sultan Alauddin, the 14th king of Gowa in Makassar, Sulawesi Selatan Province, Indonesia.