Sebanyak 77 item atau buku ditemukan

Papua, antara uang dan kewenangan

Author's account on social and economic conditions of Papua Province, Indonesia.

Author's account on social and economic conditions of Papua Province, Indonesia.

Pokok-pokok pikiran Majelis Rakyat Papua terhadap 1. kewenangan khusus dalam rangka pelaksanaan otonomi khusus Papua, 2. hak-hak dasar orang asli Papua, 3. kesatuan kultural orang asli Papua, 4. tatacara pelaksanaan tugas dan wewenang Majelis Rakyat Papua

Duties of Majelis Rakyat Papua on special regional autonomy in Papua Province.

Duties of Majelis Rakyat Papua on special regional autonomy in Papua Province.

Peraturan Pemerintah RI nomor 25 tahun 2000 tentang kewenangan pemerintah dan kewenangan propinsi sebagai daerah otonom

Government regulation with reference to the division of powers between the central government in Jakarta and the provincial (local) governments; includes other ministerial regulations on decentralization in government.

Government regulation with reference to the division of powers between the central government in Jakarta and the provincial (local) governments; includes other ministerial regulations on decentralization in government.

Perkembangan peraturan perundang-undangan tentang pemerintahan daerah sejak tahun 1945 sampai tahun 2007 : analisa historis yuridis distribusi kekuasaan dan keuangan antara pusat dengan daerah

History and development of regulations concerning local government from 1945 to 2007 in Indonesia.

History and development of regulations concerning local government from 1945 to 2007 in Indonesia.

Risalah Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah

Bagian Kedua Tata Cara Permohonan I jin Pasal 9 (1) Untuk memperoleh
Persetujuan Prinsip sebagaimana dimaksud Pasal 7 ayat (2) Peraturan Daerah
ini, permohonan diajukan secara tertulis kepada Gubernur Kepala Daerah
dengan melampirkan : a. Rekomendasi dari Bupati/Walikotamadya Kepala
Daerah Tingkat II setempat ; b. Denah / gambar Pra Rencana ; c. Akte Pendirian
Perusahaan bagi Badan Usaha dan Kartu Tanda Penduduk bagi Usaha
Perorangan . (2) Setelah ...

Laporan penelitian administrasi casa di daerah pedesaan

(raneangan buku petunjuk)

Administrasi pemerintahan daerah

sejarah, konsep, dan penatalaksanaan di Indonesia