Sebanyak 33 item atau buku ditemukan

Inventarisasi data kepegawaian instansi pemerintah

Data on government employees in Indonesia.

Dalam melaksanakan tugasnya , Puslitbang di antaranya menyelenggarakan
fungsifungsi : penyusunan perencanaan penelitian , melaksanakan penelitian ,
dan melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan penelitian di bidang
kepegawaian .

Selamatkan bangsa dari korupsi

melacak genealogi korupsi dan solusinya

On combating corrupt practices from various aspects in Indonesia.

I, 2003) Ardisasmita, Syamsa, makalah Seminar Nasional berjudul “Definisi
Korupsi Menurut Perspektif Hukum dan E-Announcement Untuk Tata Kelola
Pemerintah Yang Lebih Baik, Transparan dan Akuntabel”, Jakarta, 23 Agustus
2006 Arifin,Jaenal dkk, Pidana Islam di Indonesia, Peluang Prospek dan
Tantangan, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2001) Asdi, Endang Daruni, dalam Jurnal
Filsafat berjudul “Imperatif Kategoris dalam Filsafat Moral ImmanuelKant”,
Yogyakarta: Fakultas ...

Kajian dan rekomendasi peningkatan kualitas substansi, proses, harmonisasi, dan sinkronisasi perda pelayanan publik

Establishing local government regulations on public services in Indonesia.

Establishing local government regulations on public services in Indonesia.

Etika dalam penyelenggaraan negara

tinjauan atas strategi pengembangannya dalam penyelenggaraan pemerintahan

On public administration ethics in Indonesia.

Atas dasar itulah Degeorge mendefinisikan etika sebagai suatu usaha yang
sistematik dengan penggunaan reasoning untuk menjadikan pengalaman moral
individu dan masyarakat tertentu dengan cara tertentu untuk menentukan aturan-
aturan yang mengatur perilaku manusia ^Ethics on the other hand, can be
deffned as a systematic attempt through the use ofreason to make sense ofour
individual and social moral experience in such a way to determine the rules
which ought to ...

Undang-Undang Pensiun

Undang-Undang no. 20 tahun 1952

Regulations on pensions for civil servants.

Se- tjara formil tugasnja Menteri Urusan Pegawai adalah untuk mengganti
tugasnja Perdana Menteri, jang disebut dalam Peraturan Pemerintah No 32
tahun 1950, dalam hal urusan kepegawaian, tapi dalam melakukan tugasnja
sehari-hari ternjata sekali, bahwa jang diutamakan adalah untuk membereskan
setjepat mungkin kepintjangan-kepintjangan dalam urusan kepegawaian jang
disebabkan oleh adanja peraturan-peraturan dobel. ^ Ditambah pula, bahwa
chusus mengenai ...

Undang-Undang R.I. nomor 43 tahun 1999 Tentang Perubahan Undang-Undang nomor 8 tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian 1999

New law on government officials and employees, revising Law no. 8 of year 1974.

New law on government officials and employees, revising Law no. 8 of year 1974.

Undang-Undang Pokok-Pokok Kepegawaian (PNS) pegawai negeri sipil

Indonesian laws and government regulations on government officials and employees.

Indonesian laws and government regulations on government officials and employees.