Sebanyak 29 item atau buku ditemukan
suatu analisa di bidang politik dan pemerintahan
On national resilience in the context of democracy based on Pancasila, the state philosophy of Indonesia.
Pendidikan kewarganegaraan ini dapat diberikan secara formal di sekolah-
sekolah atau secara luar sekolah diberikan oleh organisasi-organisasi sosial
politik. Hal ini berarti pula meningkatnya kesadaran politik dan disiplin Nasional.
8.
Pancasila, Indonesia's state philosophy from a historical, legal, and philosophical viewpoint.
Orang yang lahir di dalam wilayah Republik Indonesia yang pada lahirnya tidak
mendapat kewarganegaraan ayah atau ibunya. j. Orang yang memperoleh
kewarganegaraan Republik Indonesia menurut aturan-aturan Undang-undang
ini. $.
jalan kemaslahatan berbangsa
Understanding Pancasila as national ideology and its relations with religious life in Indonesia.
Pada dasarnya, ide republik bersandar pada asas kewarganegaraan sebagai
basis utama paham kebangsaan. Kewarganegaraan mensyaratkan kemampuan
individu untuk membedakan kehidupan privat dan publik. Dalam kehidupan ...
mendamaikan politik identitas dan modernitas : prosiding
Pancasila, Negara, Agama, dan Politik Kewarganegaraan Demokratis.
Belakangan ini, baik di tingkat pusat maupun daerah, menguat keinginan yang
menghendaki agar Negara diatur berdasarkan agama. Konstitusi Indonesia
dengan jelas ...
tinjauan kritis ke arah pembaruan
Implementation of Pancasila, the state phylosophy of Indonesian in Indonesian politics; collection of articles.
Kewarganegaraan seseorang, kecuali pilihan yang mungkin dibuatnya setelah
ia cukup dewasa, juga di luar pilihan dan kehendaknya yang bebas. Dalam hal
yang menyangkut negara kita, mereka yang lahir di luar wilayah negara ini ...
psikologi politik, sosiologi politik dan metodologi politik : pendekatan, pengenalan dan pengarahan
Proceedings of Seminar Penerapan Pancasila Dalam Demokrasi di Indonesia, held in Jakarta May 30, 1983.
Jelaslah kiranya bahwa MPRS 1968 menilai prinsip-prinsip musyawarah untuk
mufakat ala TAP No. VIII/MPRS/1965 tidak murni. Menurut MPR 1968 prinsip
musyawarah untuk mufakat dalam kemurniannya pada hakekatnya adalah tata-
cara ...
