Sebanyak 69 item atau buku ditemukan

Pemerintahan desa/marga berdasarkan Undang-Undang nomor 22 tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah

suatu telaah administrasi negara

Commentary on the Indonesian law on local government with reference to adat law of Sumatera Selatan people.

Kepegawaian Kebijakan kepegawaian dalam undang-undang ini dianut
kebijakan yang mendorong pengembangan Otonomi Daerah sehingga
kebijakan kepegawaian di Daerah yang dilaksanakan oleh Daerah Otonom
sesuai dengan kebutuhannya, baik pengangkatan, penempatan, pemindahan,
dan mutasi maupun pemberhentian sesuai dengan peraturan perundang-
undangan. Mutasi antar-Daerah Kabupaten dan Daerah Kota dalam Daerah
Propinsi diatur oleh Gubernur, ...

Studi kritis terhadap pertautan antara hukum Islam dan hukum adat dalam sistem hukum nasional

Critical study on Islamic law and adat law in Indonesian legal system.

Critical study on Islamic law and adat law in Indonesian legal system.

Pengantar hukum adat

Biarpun sebenarnja dalam hukum adat positif tjontoh tentang perbuatan jang
harus dihapuskan, diubah atau ... Dalam pidato itu Pemimpin Besar Revolusi
Indonesia, Bung Karno, memperkenal- kan pada dunia filsafat Pantjasila kita. itu,
 ...

Beberapa karya lepas mengenai hukum adat & Undang-Undang Perkawinan, partisipasi Kristen dalam pembangunan politik, menyongsong pemilihan umum tahun 1987 ...

J. C. T. Simorangkir. Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara (BAKN)
pada tanggal 26 April 1983 telah dikeluarkan Surat Edaran No. 08/ SE/1983
tentang Izin Perkawinan Dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil.. Surat
Edaran tersebut adalah sebagai pedoman bagi Pejabat dalam menyelesaikan
masalah perkawinan atau perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil dalam
lingkungannya masing-masing. (Istilah "Pejabat" dan "Pegawai Negeri Sipil"
dalam pengertian tersebut ...

Hukum adat dalam yurisprudensi hukum kekeluargaan, perkawinan, pewarisan

Comments of judicial decisions on adat law in family/marriage and inheritance cases, land, buying and selling, debts, etc.

Comments of judicial decisions on adat law in family/marriage and inheritance cases, land, buying and selling, debts, etc.

Aspek hukum dalam konflik adat di Bali

Legal aspect of adat conflict resolution in Bali Province.

Dengan ditetapkannya Bali sebagai kawasan wisata Indonesia Bagian Tengah,
maka Bali terbuka bagi setiap orang, baik dari dalam maupun luar negeri untuk
melaksanakan bisnis di kawasan wisata. Akan tetapi, komposisi antara ...

Hukum adat dalihan na tolu tentang hak waris

Adat law of Toba Batak people on inheritance and succession.

1 Tahun 2002 tentang Pemberdayaan Pengadilan Negeri menerapkan Lembaga
Damai). Penanganan perkara melalui upaya mediasi adalah salah satu upaya
untuk mempercepat proses penyelesaian sengketa seperti diatur dalam UU No.