Pemerintahan desa/marga berdasarkan Undang-Undang nomor 22 tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah

suatu telaah administrasi negara

Commentary on the Indonesian law on local government with reference to adat law of Sumatera Selatan people.

Kepegawaian Kebijakan kepegawaian dalam undang-undang ini dianut
kebijakan yang mendorong pengembangan Otonomi Daerah sehingga
kebijakan kepegawaian di Daerah yang dilaksanakan oleh Daerah Otonom
sesuai dengan kebutuhannya, baik pengangkatan, penempatan, pemindahan,
dan mutasi maupun pemberhentian sesuai dengan peraturan perundang-
undangan. Mutasi antar-Daerah Kabupaten dan Daerah Kota dalam Daerah
Propinsi diatur oleh Gubernur, ...