Banyak persoalan yang dibahas dalam hukum ketenagakerjaan, misalnya dari soal jenis hubungan kerja, perjanjian kerja, waktu kerja, pengupahan, perselisihan hubungan industrial, keselamatan dan kesehatan kerja, hingga PHK. Semua berada di bawah payung hukum Undang Undang No. 13 Tahun 2003 dan UU No.2 Tahun 2004 tentang Perselisihan Hubungan Industrial. Bagi Anda para karyawan, pengelola SDM, dan para pengusaha tentu harus mengenal hukum praktis ketenagakerjaan ini. Pasalnya, dalam keseharian, perkara tersebut begitu dekat dengan Anda. Dengan begitu, perkara pelanggaran hukum baik, yang dilakukan oleh pengusaha ataupun karyawan bisa ditemukan solusinya, melalui payung hukum yang ada. Nah, agar lebih mudah memahami persoalan ketenagakerjaan, buku Panduan Praktis Hukum Ketenagakerjaan bisa menjawab perkara ini. Buku yang disusun oleh Whimbo Pitoyo, SE, SH, MBA, ini memuat pedoman bidang ketenagakerjaan, dari menerima pekerja sampai pemutusan hubungan kerja (PHK). Buku terbitan Visimedia ini memudahkan pembaca memetakan perkara ketenagakerjaan secara praktis dan mudah. Setidaknya 12 bab penting yang dibahas dalam buku terbitan Visimedia. Dari perkara ketenagakerjaan secara umum, hubungan kerja, perjanjian kerja, keselamatan kerja, hingga cara membuat dokumen perjanjian kerjasama, serta contoh kasus dan tanya jawab ketenagakerjaan. Semuanya ditulis dalam bahasa yang mudah dan sederhana. Buku ini banyak membantu orang yang awam hukum ketenagakerjaan. Dan pastikan Anda memahami perkara ketenagakerjaan dengan terang dan jelas. -VisiMedia-
-
ISBN 13 : 9790650612
-
ISBN 10 : 9789790650619
-
Judul : Panduan Praktis Hukum Ketenagakerjaan
-
Pengarang :
Whimbo Pitoyo,
SE,
SH,
MBA,
SE,
SH,
MBA,
SE,
SH,
MBA,
SE,
SH,
MBA,
-
Kategori : Business & Economics
-
Penerbit : Visimedia
-
Bahasa : id
-
Tahun : 2010
-
Halaman : 196
-
Halaman : 196
-
Google Book : https://play.google.com/store/books/details?id=63SL2ixJoQ0C&source=gbs_api
-
Ketersediaan :
Sepakat atau tidak, berita acara harus tetap dibuat. 7. Tuntutan normatif minta
bantuan Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan. 8. Penyelesaian maksimal tiga
puluh hari melalui mediasi, konsiliasi, maupun arbitrase. C. Hal-Hal yang Perlu ...
