Sebanyak 143 item atau buku ditemukan

Politik Hukum Hak Asasi Manusia

  • ISBN 13 : 9786022418627
  • Judul : Politik Hukum Hak Asasi Manusia
  • Pengarang : Suparman Marzuki,  
  • Penerbit : Erlangga
  • Klasifikasi : 341.48
  • Call Number : 341.48 SUP p
  • Bahasa : Indonesia
  • Penaklikan : vi,280 hlm;25 cm
  • Tahun : 2014
  • Halaman : 0
  • Ketersediaan :
    2017-34640-0008
    Tersedia di Pustaka Kubang Putih - UIN Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi
    2017-34640-0007
    Tersedia di Pustaka Kubang Putih - UIN Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi
    2017-34640-0006
    Tersedia di Pustaka Kubang Putih - UIN Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi
    2017-34640-0005
    (PNJ-pustaka02-00164152) Dipinjam sampai 19-09-2022 pada Pustaka Kubang Putih - UIN Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi
    2017-34640-0004
    Tersedia di Pustaka Kubang Putih - UIN Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi
    2017-34640-0003
    Tersedia di Pustaka Kubang Putih - UIN Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi
    2017-34640-0002
    Tersedia di Pustaka Kubang Putih - UIN Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi
    2017-34640-0001
    Tersedia di Pustaka Kubang Putih - UIN Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi

Hak asasi manusia

penyelenggaraan negara yang baik dan masyarakat warga

Human rights, good governance, and civil society in Indonesia; proceedings of a workshop.

Human rights, good governance, and civil society in Indonesia; proceedings of a workshop.

Pendidikan kadeham, kebangsaan, demokrasi, dan hak asasi manusia

Human rights and civic education for university students in Indonesia.

Ketiga, hak-hak dan kewajiban merupakan dua hal yang secara bebas melekat
pada setiap warga negara. Hak dan kewajiban tidak perlu dipertukarkan. Nilai
hak pribadi pada dasarnya adalah berbasis kebebasan. Tanggung jawab
esensial bagi berfungsinya sistem demokrasi, pada parinsipnya sudah menjadi
kewajiban setiap warganegara. 4. Peran yang dimiliki individu di dalam
demokrasi. Kehidupan publik dalam demokrasi berpusat pada warga negara.
Pejabat pemerintah ...

Naskah akademis penelitian hak asasi manusia, 2002

Academic draft on human rights' research in Indonesia, 2002.

... Military tribunal for the Tribunal of the Major war Criminals", yang berisi
ketentuan-ketentuan hukum normatif tentang kejahatan-kejahatan yang
bertentangan dengan perdamaian, kejahatan perang dan kejahatan terhadap
kemanusiaan ”.

Informasi peraturan perundang-undangan tentang hak asasi manusia

Pasal 96 (1) Penyelesaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 ayat (4)
huruf a dan b, dilakukan oleh Anggota Komnas HAM yang ditunjuk sebagai
mediator. (2) Penyelesaian yang dicapai sebagaimana dimaksud dalam ayat (1),
berupa ...