Buku yang ada di tangan pembaca ini mengangkat tentang hukum pengelolaan zakat dalam sistem pemerintahan Aceh menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh yang berbeda dengan daerah lain secara nasional sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. Perbedaan tersebut antara lain disebutkan: 1) Zakat sebagai salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD); 2) pengaturan zakat sebagai pengurang pajak penghasilan (PPh) terhutang ( taxes - crediet ); 3) Zakat dikelola oleh lembaga daerah non structural yang disebut Baitul Mal. Pengaturan tersebut ternyata banyak menarik perhatian orang banyak, baik dikalangan akademisi maupun dikalangan masyarakat ( mu zaki ), karena sebagaimana dikatahui zakat adalah merupakan salah satu ibadah mahdah, yang peruntukannya telah ditentukan dalam syari’at, dengan ditetapkkannya zakat sebagai salah satu sumber PAD, apakah hal ini tidak bertentangan dengan syari’at, karena konsekuensi logisnya harus dipergunakan untuk membiayai anggaran belanja daerah sebagaimana PAD lainnya. Sementara pemahaman masyarakat zakat sudah diatur sedemikian rupa dalam Alquran dan Al-Hadist untuk disalurkan kepada asnaf - asnaf yang berhak (mustahik ). Oleh karenanya para penyelenggara pemerintahan di Aceh harus mecari solusi penetapan zakat sebagai PAD, agar tidak melanggar prinsip-prinsip syari’at Islam dalam pengelolaannya, pada sisi lain harus sesuai dengan aturan keuangan yang ada, penyaluranya harus tunduk kepada aturan-aturan yang mengatur tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Dan ternyata sampai sekarang, Zakat sebagai bagian PAD memang masih menyisakan masalah dan berpotensi menjadi kemelut regulasi. Permasalahan berikutnya adalah barkaitan dengan pengaturan Pasal 192 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 yang menyebutkan: “Zakat yang dibayar menjadi pengurang terhadap viii jumlah PPh terhutang dari wajib pajak (taxe credit), pengaturan ini berbeda yang dianut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat secara nasional yang menganut prinsip zakat dapat dijadikan sebagai pengurang penghasilan (biaya) kena pajak ( t a x e d e d u c t a b l e ) . Aturan yang ditetapkan dalam Undangundang pemerintahan Aceh ini ternyata tidak berjalan sama sekali, hal ini disebabkan peraturan yang mengatur zakat sebagai pengurang atas pajak penghasilan, seperti telah disebutkan, menjadi kewenangan pemerintah pusat, dan sampai saat ini belum ada aturan pelaksananya. Dalam buku ini penulis mencoba menguraikannya secara lebih mendalam lagi, semoga buku ini dapat bermanfaat bagi para pembaca sekalian.
| 2020-38339-0005 |
Tersedia di Pustaka Kubang Putih - UIN Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi
|
| 2020-38339-0004 |
Tersedia di Pustaka Kubang Putih - UIN Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi
|
| 2020-38339-0003 |
Tersedia di Pustaka Kubang Putih - UIN Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi
|
| 2020-38339-0002 |
Tersedia di Pustaka Kubang Putih - UIN Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi
|
| 2020-38339-0001 |
Tersedia di Pustaka Kubang Putih - UIN Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi
|
... C. Prinsip Pemungutan Zakat Zakat merupakan salah satu implementasi azas
keadilan dalam sistem ekonomi Islam. ... Prinsip pemerataan dan keadilan;
merupakan tujuan sosial zakat yaitu membagi kekayaan yang diberikan Allah
lebih ...
Pada hari ini gam- bar boleh dikirim melalui gelombang radio dalam waktu yang
singkat, dan gambar-gambar yang diterima dengan cara demikian dipanggil '
gambar radio 'atau 'radio-photo '. Jurnalisme Kartun 17 Salah satu bahan bacaan
...
... rupa sehingga syarat-syarat bagi modernisasi kita bertambah. Tugas ini
memerlukan cara berpikir yang lain dari cara berpikir yang telah kita
perkembangkan dahulu, waktu kita masih memperjuangkan pengakuan untuk
kedaulatan kita.
Collection of research papers on Indonesian economic conditions and prospects during 1990-1991.
... lain melalui organisasi kesejahteraan keluarga (PKK). Dalam GBHN 1988 (
Peranan Wanita dalam Pembangunan bangsa) : a. Wanita, baik sebagai warga
negara maupun sebagai sumber insani 1 20 Peranan Wanita Dalam
Pembangunan.
For thirty years, the literature on decision-making and planning has been divided into two camps : work premised on rational models of choice and work designed to discredit such models. The sustained critic of fully rational decision-making theories has al ready a long history and a constant message to deliver : in practice, consequential decision-making hardly fulfills the canons of perfect rationality. There is also evidence that decision-making and planning are not unitary processes. Although the concept of "decision-making" connotes the idea of a single process, making a single choice involves a complex of processing tasks : structuring the problem, finding alternatives worth considering, deciding what information is relevant, assessing various consequences, and a variety of others. The aim of this volume is to bring together and try to inter relate some of the concepts and relevant knowledge from various disciplines concerned with one important aspect of this complex process : the management of uncertainty. It is hardly necessary to reiterate the case made by numerous authors about our changing and increasingly uncertain world. Suffice it to say here that it is uncertainty about the future, and in many cases about the past and the present also, which makes decision-making and planning so difficul t. The management of uncertainty may be defined as the way in which uncertainty is treated and processed in decision-making.
alternatives and Choosing a preferred line of action. Multiple Decision Aid (MDA)
is a method that does not deal directly with uncertainty. It handles unknown
consequences and lack of data in the assessment and ranking of alternatives by
using subjective assessment, discussion and structured debate in addition to
technical and statistical techniques. 3.2 Partial Uncertainty B In cases where
there is no agreement on goals negotiation is clearly the most appropriate
method to be used.
A goal of mine ever since becoming an educational researcher has been to help construct a sound theory to guide instructional practice. For far too long, educational practice has suffered because we have lacked firm instructional guidelines, which in my view should be based on sound psychological theory, which in turn should be based on sound neurological theory. In other words, teachers need to know how to teach and that "how-to-teach" should be based solidly on how people learn and how their brains function. As you will see in this book, my answer to the question of how people learn is that we all learn by spontaneously generating and testing ideas. Idea generating involves analogies and testing requires comparing predicted consequences with actual consequences. We learn this way because the brain is essentially an idea generating and testing machine. But there is more to it than this. The very process ofgenerating and testing ideas results not only in the construction of ideas that work (i. e. , the learning of useful declarative knowledge), but also in improved skill in learning (i. e. , the development of improved procedural knowledge).
PREFACE A goal of mine ever since becoming an educational researcher has
been to help construct a sound theory to guide instructional practice. For far too
long, educational practice has suffered because we have lacked firm instructional
...
Buku ajar ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan bagi mahasiswa program studi kebidanan STIKes Hang Tuah . Buku ajar ini juga dipersembahkan untuk mendukung perkembangan pendidikan dan manambah ilmu mahasiswa serta menjadikan anak didik yang berkualitas. [Penerbit Deepublish, Deepublish, STIKes Hang Tuah, Kebidanan, Buku Ajar, Buku Ajar Kebidanan]
Manusia Sebagai Makhluk Sosial Manusia adalah makluk sosial yang tidak bisa
lepas dari orang lain dan selalu berinteraksi dengan orang lain. Faktor
lingkungan sosial dapat berpengaruh terhadap derajat kesehatan individu
maupun ...
