Sebanyak 30239 item atau buku ditemukan

Reformasi pembangunan dan strategi pembangunan dengan memberdayakan hak-hak atas tanah masyarakat adat/ulayat di Propinsi Irian Jaya, tanggal 26-27 November 1999

Government policy on land use, its impact on adat land rights of the indigenous people of Irian Jaya Province; papers of a seminar.

Melaksanakan reformasi kebijakan pertanahan untuk lebih memberdayakan
rakyat yang merupakan konsekwensi dari perubahan paradigma “pertumbuhan
dan stabilitas” pada masa Orde Baru menuju paradigma “kesejahteraan yang ...

Pemilihan umum di Indonesia dan hak-hak asasi manusia

laporan seminar, Jakarta, 10 Agustus 1995

General election and human rights in Indonesia; report of a seminar held in Jakarta, 1995.

lembaga-lembaga politik sudah berfungsi sebagaimana mestinya, dan apakah
para kontestan Pemilu mempunyai kesempatan yang sama, serta apakah rakyat
bisa mendapatkan informasi yang benar dan seimbang tentang kontestan yang ...

Pokok-pokok pikiran Majelis Rakyat Papua tentang 1. kebijakan dan penyelenggaraan hak-hak dasar orang asli Papua, 2. kebijakan dan pembinaan kesatuan kultural orang asli Papua, 3. kebijakan khusus dalam rangka keberpihakan, perlindungan dan pemberdayaan orang asli Papua

Mengangkat keberadaan hak-hak tradisional masyarakat adat rumpun Melayu se-Sumatera

dalamnya dikuasaii oleh Negara dan dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk
Kemakmuran rakyat.” Kemudian dalam Pasal 2 Ayat (1) UUPA disebutkan: “Atas
dasar ketentuan Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 dan hal-hal sebagai yang
dimaksud ...

Hak-hak konsumen jika dirugikan

On consumer protection in Indonesia.

Pa- da tanggal 30 Maret 1999, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Hukum
Perlindungan konsumen yang berlaku di Indonesia memiliki dasar hukum yang
telah ditetapkan oleh pemerintah. Dengan adanya dasar hukum yang pasti, ...

Sedikit sejarah perkembangan hak-hak suku Melayu atas tanah di Sumatera Timur, tahun 1800-1975

Pasal 20 : Pribumi, baik rakyat Swapraja, maupun rakyat Guber- nemen berhak
mengadakan usaha cocok tanam. 1 ) 5. Pasal 29 : Pemerintah Hindia Belanda
berhak secara bebas membeli kayu dihutan-hutan. Uraian : Kesejahteraan
rakyat.

Keputusan Majelis Rakyat Papua tentang 1. rekomendasi tentang kebijakan dan penyelenggaraan hak-hak dasar orang asli Papua, 2. rekomendasi tentang kebijakan dan pembinaan kesatuan kultural orang asli Papua

dilengkapi dengan keputusan kultural Majelis Rakyat Papua tentang 1. kebijakan dan penyelenggaraan hak-hak dasar orang asli Papua, 2. kebijakan dan pembinaan kesatuan kultural orang asli Papua

Recommendation of policy on basic needs and unity of indigenous cultures in Papua Province.

Recommendation of policy on basic needs and unity of indigenous cultures in Papua Province.

Hak-hak asasi manusia berdasarkan ideologi Pancasila

Tetapi dalam negara demokrasi atau dalam negara yang berdasarkan
kedaulatan rakyat seperti Republik Indonesia, anggaran pendapatan dan
belanja itu ditetapkan dengan undang- undang. Artinya dengan persetujuan
Dewan Perwakilan ...

Proses pembahasan rancangan undang-undang tentang pengesahan konvensi internasional tentang hak-hak sipil dan politik dan konvensi internasional tentang hak-hak ekonomi, sosial, dan budaya

Legislative process of bill draft on ratification of international covenant on civil rights and politics also international covenant on economical, social, and cultural rights.

Legislative process of bill draft on ratification of international covenant on civil rights and politics also international covenant on economical, social, and cultural rights.

Hak-hak rakyat penunggu atas tanah jaluran di areal perkebunan tembakau PTP IX Sumatera Utara

pergeseran makna juridis dan fungsi lahan : sebuah studi nondoktrinal riset : laporan penelitian