Sebanyak 122 item atau buku ditemukan

Mata hati Roekmini

nurani untuk hak asasi

Human rights and political conditions in Indonesia; collection of articles.

Human rights and political conditions in Indonesia; collection of articles.

AUDIT SISTEM INFORMASI DAN TATA KELOLA TEKNOLOGI INFORMASI: Implementasi dan Studi kasus

Guna memenuhi kebutuhan akan kompetensi mahasiswa, Buku “Audit Sistem Informasi” ini dapat menjadi bahan referensi bagi para mahasiswa dan masyarakat umum yang ingin mempelajari tentang audit sistem informasi, mulai dari konsep, pengendalian-pengendalian, baik manajemen maupun aplikasi, proses audit, metodologi audit serta studi kasus beserta laporan auditnya.

Guna memenuhi kebutuhan akan kompetensi mahasiswa, Buku “Audit Sistem Informasi” ini dapat menjadi bahan referensi bagi para mahasiswa dan masyarakat umum yang ingin mempelajari tentang audit sistem informasi, mulai dari konsep, ...

Etika bisnis dari sudut Islam

Ethics of business, Islamic viewpoint.

Masagung. LS 533. Zaki al-Din, Ibrahim troduction by Syed Sulaiman Nadvi.
Iahorc. Muhammad Ashraf, xxiv. 223p. Arabic tr. Faruq Hilmi. al'Qahirah.
Maktabah. Misr, 158p. Nazariyat aI-riba al-muharram (The Theory of the
Prohibited interest). iii. Commercial Interest: 534-553 534. “Abbiati, Manzur
Ahsan “Qurid wa riba" (Loans and Interest), Thaqafat (Lahom) 8(8), Aug. 60: 43-
62. (U) 539. 545. 546. Khan, Mir Sa'adat Ali al-Nabhan. Muhammad Faruq “A
Study of Commercial Interest in ...

Philosophie und Dichtung im antiken Griechenland

Akten der 7. Tagung der Karl und Gertrud Abel-Stiftung am 10. und 11. Oktober 2002 in Bernkastel-Kues

A collection of contributions to a conference on philosophy and poetry in ancient Greece. German text. Contents include: Wolfgang Kullmann: Das Verhaltnis zwischen Philosophie und Dichtung in griechischer Sicht; Oliver Hellmann: Aristoteles und Achilleus: Der poetische Held aus der Sicht des Philosophen; Antonios Rengakos: Zeit und Erzahlung in den Argonautika des Apollonios Rhodios; Sabine Follinger: Die Funktion von Nicht-Wissen in der fruhgriechischen Literatur; Markus Asper: Medienwechsel und kultureller Kontext. Die Entstehung der griechischen Sachprosa; Jochen Althoff: Sokrates als Naturphilosoph in Aristophanes' Wolken; Maria Liatsi: Philia bei Aristoteles: Ethische Tugend oder ausseres Gut?; Doris Meyer: Die verborgene Wahrheit der Dichtung. Zur allegorischen Interpretation in Porphyrios' Schrift uber die Nymphengrotte in der Odyssee; Index der antiken Autoren und Stellen; Sachindex.

; Doris Meyer: Die verborgene Wahrheit der Dichtung. Zur allegorischen Interpretation in Porphyrios' Schrift uber die Nymphengrotte in der Odyssee; Index der antiken Autoren und Stellen; Sachindex.

Proses Pembelajaran (Learning Lessons) Promosi Sertifikasi Hutan dan Pengendalian Penebangan Liar di Indonesia

Illegal logging is a cause for widespread concern. It has negative environmental impacts, results in the loss of forest products used by rural communities, creates conflicts, and causes significant losses of tax revenues that could be used for development activities. The Nature Conservancy and World Wide Fund for Nature developed the Alliance to Promote Certification and Combat Illegal Logging in Indonesia to respond to the concern about illegal logging. The Alliance is a three-year initiative that aims to: 1. Strengthen market signals to expand certification and combat illegal logging 2. Increase supply of certified Indonesian wood products 3. Demonstrate practical solutions to achieve certification and differentiate legal and illegal supplies 4. Reduce financing and investment in companies engaged in destructive or illegal logging in Indonesia 5. Share lessons learned from the project. The Alliance seeks to learn lessons from its ongoing work to inform and adapt its activities, as well as to inform other initiatives seeking to address similar problems. This report is part of this lessons learning process. This report assesses the situation in Indonesia, including a quantitative estimation of illegally produced logs, discusses the causes of illegal logging, and describes the national and international policy and trade context. Then, it considers the work undertaken by the Alliance to address illegal logging in Indonesia; it summarizes the strategy of the Alliance, describes its rationale, and assesses the assumptions underlying the rationale and the objectives. Finally, it summarizes the progress made by the Alliance towards achieving its goal, highlights the lessons that can be learnt from the work in progress, and provides recommendations for the Alliance.

... khususnya hukum yang berkaitan dengan penebangan liar Aksi berbasis
rakyat—peningkatan keterlibatan masyarakat dan tata kepemerintahan hutan
dan masalah-masalah hidupan liar yang terkait Transfer teknologi
pengembangan ...

Pendidikan membangun karakter bangsa

Development of national characteristics in Indonesia.

Development of national characteristics in Indonesia.

Kreativitas dan sumber daya manusia

kumpulan tulisan dari seminar-seminar IKALUNTAG

Creativity and development of human resources in Indonesia; papers of seminars.

fatalistik, dan kecerdasan dari anak-anak yang berasal dari lingkungan dengan
serba kemiskinan, bukan hanya ... apakah kita dapat banyak mengharap atau
mengandalkan sekolah untuk membina hal-hal yang oleh keluarga tidak sempat
 ...

Pendidikan Karakter Melalui Public Speaking

  • ISBN 13 : 9786022624356
  • Judul : Pendidikan Karakter Melalui Public Speaking
  • Pengarang : Agung Kuswantoro,  
  • Kategori : Education
  • Penerbit : Graha Ilmu
  • Klasifikasi : 370
  • Call Number : 370 AGU p
  • Bahasa : Indonesia
  • Penaklikan : xvi + 88 hlm ,; 23 cm
  • Tahun : 2015
  • Halaman : 88
  • Halaman : 88
  • Ketersediaan :
    2017-33949-0008
    Tersedia di Pustaka Kubang Putih - UIN Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi
    2017-33949-0007
    Tersedia di Pustaka Kubang Putih - UIN Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi
    2017-33949-0006
    Tersedia di Pustaka Kubang Putih - UIN Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi
    2017-33949-0005
    Tersedia di Pustaka Kubang Putih - UIN Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi
    2017-33949-0004
    Tersedia di Pustaka Kubang Putih - UIN Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi
    2017-33949-0003
    Tersedia di Pustaka Kubang Putih - UIN Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi
    2017-33949-0002
    Tersedia di Pustaka Kubang Putih - UIN Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi
    2017-33949-0001
    Tersedia di Pustaka Kubang Putih - UIN Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi

PENATAAN KEBIJAKAN KEAMANAN NASIONAL

Pro dan kontra pembahasan Rancangan Undang-undang Keamanan Nasional telah memberikan perspektif baru bahwa penataan kebijakan keamanan nasional tidak semudah membalikkan telapak tangan. Ada berbagai permasalahan yang mengiringi hampir Sembilan tahun pembahasan rancangan undang-undang tersebut. Kekompleksan masalah yang dihadapi, selain pada konteks kerja sama dan pembagian kewenangan yang belum jelas antar aktor keamanan, hingga masalah intervensi peran dan fungsi yang dirasakan menonjolkan kewenangan yang lebih besar hanya salah satu aktor keamanan saja. Situasi ini mengundang penolakan pembahasan baik dari aktor keamanan Negara hingga masalah penghormatan pada Hak Asasi Manusia (HAM) dan kebebasan sipil. Buku ini mencoba mengintegrasikan pemahaman pentingnya mengintegrasikan dan mengkomprehensif-kan kebijakan keamanan nasional dengan penghormatan pada HAM dan kebebasan sipil dalam bentuk uraian tulisan yang dalam derajat tertentu berupaya tetap pada konteks akademik sebagai bagian dari sumbang saran kalangan akademik universitas untuk mencoba mengurai kebuntuan atas pembahasan RUU Kamnas yang telah memasuki tahun kesembilan tersebut. Bahwa dilemma memperkuat Negara atau memperkuat masyarakat sipil yang berkembang dalam pro-kontra pembahasan RUU Kamnas selama ini dituangkan secara berimbang dalam bab demi bab dalam buku ini. setidaknya pada situasi tertentu, buku ini dapat menjadi rujukan bagi alternative pemikiran untuk menuntaskan pembahasan RUU Kamnas agar tercapai kesepakatan yang tetap mengacu pada kepentingan Negara tanpa harus melanggar kebebasan sipil dan HAM.

Begitu pula, di lingkup birokrasi semestinya diadakan diklat-diklat berjenjang
yang menyangkut pendidikan bela negara. Setidaknya ke depan, seseorang
yang akan memangku jawaban tertentu, dipersyaratkan telah mengikuti
pendidikan ...