ketentuan umum dan tata cara perpajakan, pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai, dan pajak penjualan atas barang mewah dikompilasi dari undang-undang nomor 6, 7, dan 8 tahun 1983, Undang-Undang nomor 7 tahun 1991, undang-unang nomor 9, 10, dan 11 tahun 1994, undang-undang nomor 16, 17, dan 18 tahun 2000
Mengenai rumusan pasal, usulannya adalah kekuasaan kehakiman dilakukan
oleh sebuah Mahkamah Agung, Kejaksaan Agung, Kepolisian Negara dan Advokat. Untuk Ayat (2) tetap, sedangkan Ayat (3) berbunyi kekuasan kehakiman
...
Meskipun sekarang kami dinamakan Pendidikan Nasional, di dalamnya
kebudayaan. ... atau pijakan operasionalnya dalam Undang-Undang Sistem
Pendidikan dan Pengajaran maupun dalam Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional.
Pasal 74 Tidak satu ketentuanpun dalam Undang-undang ini boleh diartikan
bahwa Pemerintah, partai, golongan atau pihak manapun dibenarkan
mengurangi, merusak, atau menghapuskan hak asasi manusia atau kebebasan
dasar yang ...
Soekanto, Moerdjono, Sosiologi Suatu Pengantarf Yayasan Penerbit Universitas
Indonesia, Indonesia, Jakarta, 1977. Sondang, P. Siagian, Hanajemen Sumber
Daya /.'anus.ia, Bumi Aksara, Jakarta. 1993. Tasmara, Toto, Etos Kerja Pribadi ...