Sebanyak 77 item atau buku ditemukan

Poligami

perspektif perikatan nikah : telaah kontekstual menurut hukum Islam dan Undang-Undang Perkawinan no. 1 tahun 1974

Polygamy according to Islamic law and Indonesian law on marriage.

Bersabda Rasulullah SAW: Empat hal yang jadi sunnah para rasul adalah
berperasaan malu, menggunakan yang wangi, siwak, dan ... Hal ini dipertegas
Rasulullah SAW lagi dalam hadits yang diriwayatkan 36 • Titik Triwulan Tutik.
S H .

Abstrak hasil penelitian

Universitas Muhammadiyah Surakarta, tahun 1989-1991

Struktur pasar yang kompetitif tentu berbeda dengan struktur pasar yang
monopolistik atau oligopolistik atau duopolistik. Tujuan penelitian ini adalah
untuk mengetahui struktur dan kinerja industri makaroni, mie, bihun dan
sejenisnya di Jawa ...

Pendidikan dan pasar kerja di NTT

studi penelusuran terhadap siswa lulusan SLTA tahun 1996 di Pulau Timor

Menurut aturan resmi, uang SPP ditentukan dengan mempertimbangkan
kemampuan ekonomi orang tua siswa. Sedangkan uang BP3 dan pungutan
lainnya ditentukan sesuai dengan kesepakatan sekolah dan orang tua siswa
melalui BP3.

Bahan ajar tentang hak perempuan

UU no. 7 tahun 1984 Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita

Women's rights in Indonesia with reference to the law ratification of Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women in Indonesia.

Ratifikasi oleh Pemerintah dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)
menjadikan prinsip- prinsip dan ketentuan-ketentuan substantif Konvensi
sebagai hukum formal dan bagian dari hukum nasional. Dalam suatu lokakarya "
Peran Hakim Menegakkan Hukum Berkeadilan Gender: Masalah-masalah yang
Dihadapi" yang diselenggarakan oleh Kelompok Kerja "Convention Watch",
Universitas Indonesia, bekerjasama dengan Mahkamah Agung Republik
Indonesia, pada ...

UU Perindustrian dan monopoli dalam sorotan

laporan Diskusi Panel Usaha Memasyarakatkan dan Mensukseskan Undang-Undang No. 5 Tahun 1984 Tentang Perindustrian

B.Sektor Perdagangan Sub Sektor Perdagangan dari sistim perekonomian kita
tetap mem- pergunakan Bedryfsreglementerings— orde»ftantie 1934 (Staatsblad
1938 no. 86) sebagai dasar utama pengaturan perdagangan Indonesia, walau- ...