Sebanyak 2047 item atau buku ditemukan

Industri perasuransian Indonesia menuju harmonisasi dalam masyarakat ekonomi ASEAN

On insurance industry in Indonesia towards global economic competition among ASEAN nations.

On insurance industry in Indonesia towards global economic competition among ASEAN nations.

Tuntunan bagi Perempuan

Betapa bahagianya seorang suami yang melihat isterinya begitu religius sehingga ia pun berusaha mengikutinya dan menjadi orang yang taat agar tidak kehilangan isteri setianya di kehidupan akhirat nanti. Demikian halnya, betapa beruntungnya seorang isteri yang melihat suaminya begitu religius lalu ia tidak ingin kehilangan pendamping setianya itu di akhirat nanti sehingga ia menjadi orang yang bertakwa. Dalam buku ini Said Nursi mengungkapkan hikmah hijab, prinsip-prinsip untuk mencapai keluarga yang bahagia. Ia juga mengetengahkan makna cinta sejati dan aplikasinya dalm kehidupan sosial. Selamat membaca!

Tadinya Risalah ini merupakan persoalan kedua dan ketiga dari catatan ke15
dalam buku alLamaat. Namun melihat urgensinya, ia kemudian diletakkan pada
Cahaya ke24 dalam buku yang sama. 2. Ini adalah sebuah paragraf yang
pernah diangkat ke pengadilan dan membuat mereka terdiam ketika
dikemukakan: Aku berkata kepada mahkamah peradilan, “Menghukum orang
yang menafsirkan undangundang Ilahi secara benar dimana undangundang
tersebutmenjadi ...

Islam Yang Kulihat

Yang Ada Ditiadakan, Yang Tak Ada Diada-adakan

Sudahkah kita mengenal Islam dengan baik? Jika belum, mari berbagi ilmu tentangnya. Mengenal Islam dengan baik adalah langkah awal untuk meraih kehidupan yang lebih baik, di dunia dan akhirat. Sering kita bingung dengan apa yang kita lihat pada Islam yang dipraktikkan oleh sebagian orang. Kadang, mereka seakan meniadakan ajaran Islam yang nyata-nyata ada. Pada saat yang lain, mereka seperti mengada-adakan ajaran yang Islam tidak memerintahkannya. Meninggalkan salat wajib, acuh terhadap teman yang membutuhkan bantuan, dan naik haji dengan uang hasil judi adalah sebagian contoh dari sikap-sikap tersebut. Islam berisi pesan-pesan kebaikan bagi kita. Tapi, agar pesan-pesan itu bisa kita praktikkan dalam keseharian, kita mula-mula harus memahaminya dengan baik. -QultumMedia- #PromoRamadhanWeek2Qultummedia

MEREKA AKAN BERTANYA JAWABANMU PER/HAL ` AKAN SANGAT
AGAMAMU, BERGANTUNG. KALAU UDAH MATI, MANUSIA YANG RUMAHNYA
BESAR KAYAK ISTANA 'r ATAU YANG ATAPNYA BOCOR DI MANA-MANA
UJUNG'UJLINGNYA CUMA TIDUR DI DALAM KUBURAN SEMPIT... 1. YANE
PUNYA BAJU MAHAL ATAU YANE PUNYA EAJU DENcSAN BANYAK
TAMEALAN UJUNG-UJUNGNYA cUMA PAKAI KAIN KAFAN DOANK. *
GANTENG MAKSIMAI DAN APA ...

Pemikiran Reka Cipta

Kaedah mengajar dan bahan latihan untuk guru dan jurulatih

Hal yang serupa juga berlaku di negara yang pernah dijajah oleh kuasa Barat.
Negara yang tidak ... Oleh sebab gereja menggubal falsafah dan asas budaya
serta pendidikan, maka tradisi perdebatan berjaya dimaktubkan pada setiap
kegiatan intelektual barat. Tradisi intelektual Yunani ini mempengaruhi
perkembangan intelektual Islam. Tradisi barat masuk ke dalam dunia Islam
melalui kegiatan pentetjemahan besarbesaran kitabkitab Yunani ke dalam
bahasa Arab.Itulah logik ...

Garis-Garis Besar Ushul Fiqh

Buku kecil pegangan utama para mahasiswa dan pendidik agama Islam ini merupakan ringkasan dari dua jilid buku Ushul Fiqh karya Amir Syarifuddin yang terkenal itu, dengan maksud utama untuk mempermudah pembaca mempelajari buku lengkapnya secara utuh. Walaupun buku ini tampak ringkas, tetapi isinya mencakupi semua materi ushul fiqh dalam bentuk garis-garis besar. *** Persembahan penerbit Kencana (PrenadaMedia)

Prof. Dr. Amir Syarifuddin. sanaan shalat zuhur itu sendiri sekitar 15 menit. b)
Wajib mudhayyaq , yaitu kewajiban yang waktu pelaksanaannya begitu terbatas
dan sempit, sehingga tidak dapat dimasuki oleh kewajiban lain. Umpamanya
puasa Ramadhan yang waktu pelaksanaannya persis dalam bulan Ramadhan
itu, sehingga tidak dapat dilakukan pada waktu itu puasa yang lain. c) Wajib zu
syabhain , yaitu mempunyai dua bentuk yang disebutkan di atas. Dari satu segi
ia adalah ...

Is Tax Amnesty a Good Tax Policy?

Evidence from State Tax Amnesty Programs in the United States

Is a tax amnesty a good tax policy? To address this question, this book examines whether a typical state tax amnesty is likely to generate substantial short term tax revenues without a corresponding significant negative effect on long run tax compliance. Although U.S. states have several motivations for implementing tax amnesties, the underlying objective boils down to raising tax revenues, either through the taxes collected immediately or through additions of new tax payers to the tax rolls and through an enlarged tax base. Are state tax amnesties successful in achieving this basic objective (i.e. bringing revenues to the state treasury that would not otherwise be collected)? This book revisits this critical question, given the significant fiscal crisis that many state governments have confronted since the turn of the twenty-first century.

the suit of the state governments in the United States, many developed countries
and developing countries have conducted tax amnesties as part of their fiscal
program. For example, Argentina, France, India, Ireland, and Italy have offered
tax amnesties for a number of times and sometimes the repetition of amnesty took
place at an interval as short as every two years. Just like the US states, some of
these countries have made repeated use of amnesties. The terms and conditions
of tax ...

Undang-Undang No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil NegaraUndang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Undang-Undang No. 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial

Banyak kasus ketimpangan sosial dialami oleh para tenaga kerja Indonesia. Sebut saja, tenaga kerja yang berprofesi sebagai pegawai negeri sipil yang marak akan praktik korupsi. Bahkan, proses rekrutment para PNS dan pegawai honorer ini kental akan aroma nepotisme. Sayangnya, hal ini diperparah dengan buruknya kualitas pelayanan kepada publik. Sebaliknya, jika diperbandingkan dengan nasib para tenaga kerja di luar pemerintahan. Mulai dari tenaga kerja di luar negeri yang menjadi korban penganiayaan dan kurang mendapat perlindungan, perlakuan diskriminasi (tidak adil) antara pekerja/buruh dengan pengusaha, sistem praktik kerja outsourcing yang menyengsarakan, dan masalah lainnya yang jerap terjadi pada tenaga kerja Indonesia. Awal tahun 2014, pemerintah telah mengsahkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara. Undang-Undang ini bertujuan menciptakan aparatur sipil negara yang profesional, bebas dari intervensi politik, bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme serta mampu menyelenggarakan pelayanan publik bagi masyarakat dan mampu menjalankan peran sebagai unsur perekat persatuan dan kesatuan bangsa berdasarkan Pancasila dan UUD Negara Republik Indonesia 1945. Sedangkan, kehadiran Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan ini diharapkan dapat menjadi problem solving atas semua permasalahan di bidang ketenagakerjaan tersebut. Bahkan, ditambah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS), tenaga kerja Indonesia semakin dijamin kesejahteraannya. Buku ini menjawab semua kebutuhan hak dan kewajiban para aparatur sipil negara (pegawai negeri sipil dan pegawai tidak tetap pemerintah), dan tenaga kerja Indonesia secara umum. Temukan juga informasi mengenai seluk beluk tentang BPJS. Dilengkapi dengan bonus CD berisi peraturan pemerintah dan peraturan menteri terbaru, buku Undang-Undang ini semakin komplit dan dapat menjadi acuan bagi para aparatur negeri sipil, tenaga kerja secara umum, maupun pengusaha. Semoga buku ini bermanfaat. Selamat membaca! Buku terbitan GalangPress (Galangpress Group).

Pasal. 114. Pengisian jabatan pimpinan tinggi madya di tingkat provinsi
dilakukan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian dengan terlebih dahulu
membentuk panitia seleksi. Panitia seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
memili 3 (tiga) nama calon pejabat pimpinan tinggi madya untuk setiap 1 (satu)
lowongan jabatan. Tiga calon nama pejabat pimpinan tinggi madya yang terpilih
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Pejabat Pembina
Kepegawaian.