Sebanyak 708 item atau buku ditemukan

Proceedings of the First Donegani Scientific Workshop on Strategies for Computer Chemistry

October 12–13, 1987

EXAMPLES: COORDINATION COMPLEXES Another group of examples of
succesful application of non-optimized potential energy functions is found in our
work on coordination complexes of Co (III) with diamines. E/k/mol 'F-------- 40 H. -
0 ...

Beberapa masalah ekonomi dan pembangunan di Propinsi Sumatera Selatan

untuk bahan Seminar Pembangunan Daerah Propinsi Sumatera Selatan, dari tgl. 7 s/d 10 Djanuari 1971

Economic development in South Sumatera.

Fakta ini memberikan indikasi bahwa perhatian masjarakat semakin besar
terhadap ekonomi dan Pembangunan ... Pembimbing Bhg.Penerbitan buku
Pengetahuan Umum Djakarta l95h. sebagaimana jang dapat dilihat dalam
bentuk tabel l ...

Kiprah pembangunan agama menuju tinggal landas

himpunan pidato Menteri Agama RI Munawir Sjadzali, Oktober 1984-September 1985

Tidak diragukan lagi bahwa peranan kaum wanita dan juga BP4 pemantapan
pelaksanaan UU Perkawinan khususnya dan pembinaan keluarga bahagia
sejahtera pada umumnya, adalah sangat efektif dan strategis. Oleh karena itu
sudah ...

Menuju reformasi politik, ekonomi, dan hukum

perjuangan Fraksi Persatuan Pembangunan dalam Sidang Umum MPR 1998

Resolutions of the faction of Partai Persatuan Pembangunan, the Indonesian Muslim based party in the People's Consultative Assembly at the March 1998 sessions during the Soeharto government.

Ketika perlawanan rakyat terhadap kaum penjajah semakin marak di berbagai
penjuru Tanah Air , Belanda mulai menyadari ternyata ajaran Islam memiliki
dasar yang kuat untuk memotivasi rakyat melawan penjajahan . Dalam situasi ...

Avisen mellem fortid og fremtid

en raekke essays fra Det Berlingske Hus ved 225 års jubilaeet den 3. januar 1974

Naskah komprehensif perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945

latar belakang, proses, dan hasil pembahasan, 1999-2002

Process of the amendmends to Indonesian 1945 Constitution.

Pasal 74 Tidak satu ketentuanpun dalam Undang-undang ini boleh diartikan
bahwa Pemerintah, partai, golongan atau pihak manapun dibenarkan
mengurangi, merusak, atau menghapuskan hak asasi manusia atau kebebasan
dasar yang ...

Undang-Undang RI no. 39 tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia

dilengkapi, UU RI no. 26 th. 2000, UU RI no. 39 th. 1999, UU RI no. 5 th. 1998, UU RI no. 9 th. 1998, Keppres no. 181 th. 1998, Perpu no. 1

Indonesian law on human rights; includes related laws, regulation, and presidential decision.

Indonesian law on human rights; includes related laws, regulation, and presidential decision.