Regional autonomy and democracy in Indonesia.
Regional autonomy and democracy in Indonesia.
Buku ini disusun untuk pembaca yang ingin memperdalam materi manajemen keuangan di era otonomi daerah, menyangkut dasar-dasar hingga operasional pendapatan asli daerah, alokasi dana khusus, pengalokasian anggaran belanja modal, pembentukan pendapatan asli daerah, alokasi dana khusus, penganggarannya, sampai kepada bagaimana pengaruhnya terhadap pertumbuhan ekonomi di daerah tersebut.
22 Tahun 1999 dan Undang-Undang No. 25 Tahun 1999 yang secara serentak
diberlakukan di seluruh provinsi di Indonesia. Menurut Widjaja (2004: 65), “
Dengan diberlakukannya Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 dan Undang-
Undang No. 25 Tahun 1999, mulai tanggal 1 Januari 2001 Menteri Dalam Negeri
dan Otonomi Daerah memberipetunjuk yang dapat dipedomani dalam
penyusunan dan pelaksanaan APBD”. Menurut Sekretaris Ditjen Perimbangan
Keuangan Pusat ...
... 197 modernisme, 59, 60, 61, 63,64,65, 67,69, 125, 126,127,128,129,130, 133,
134, 137, 196, 197, 220 monothcistic, 173 moral gymnaslics, 183 moral track,
180 muallaf Islam, 19 muallaf politik, 19 mu' animolah, 81 mudharal, 27
Muhammadiyah, 128, mullah, 19 munasabah, 87 Mutakallimun, 155, 158 Mu'
tazila, 25, 152, 153 Mu'tazili, 152 N Nanotawi, Muhammad Qasim, 15 nacjH, 212
Nasr, Hussen, 165 negativisme, 48, 133 neofundamentalis, 59, 117, 136 neof
unda mentalisme, ...
Islam and modernization with reference to Indonesia; papers of seminar.
Islam and modernization with reference to Indonesia; papers of seminar.
Grand design to build and develop reading interests in Indonesia.
Grand design to build and develop reading interests in Indonesia.
Indonesian public finance from a legal view; articles.
Indonesian public finance from a legal view; articles.
