Sebanyak 3418 item atau buku ditemukan

Petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan

Decisions of the Director General of Taxation concerning with tax fraud investigation in Indonesia.

Decisions of the Director General of Taxation concerning with tax fraud investigation in Indonesia.

Corporate Governance and Firm Performance

While Advances continues to publish papers from any area of Finance, the focus of this issue is on corporate governance, broadly defined as the system of controls that helps corporations and other organizations effectively manage, administer, and direct economic resources. Included in the volume are papers focusing on: the impact of deregulation and corporate structure on productive efficiency; the effectiveness of the fraud triangle and SAS; board monitoring and access to debt financing; institutional investors; and managerial stability and payout policy.

Included in the volume are papers focusing on: the impact of deregulation and corporate structure on productive efficiency; the effectiveness of the fraud triangle and SAS; board monitoring and access to debt financing; institutional ...

Undang-Undang Sisdiknas (Sistem Pendidkan Nasional) 2003 (UU RI No. 20 Th. 2003)

dilengkapi dengan Keppres No. 3 Th. 2003: Tunjangan tenaga kependidikan, KepMenDikNas No. 007/U/2003: Sistem dan mekanisme perencanaan tahunan Depdiknas ... [etc.]

Undang-undang Advokat dan Kenotarisan

Putusan Mahkamah Konstitusi nomor 71/PUU-VIII/2010 pengujian Undang-Undang Republik Indonesia nomor 18 tahun 2003 Tentang Advokat terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945

Decision of Indonesian Constitutional Court concerning judicial review to the chapter 28 article 1 and chapter 32 articles 3 and 4 of the Indonesian law of the year 2003 on advocates.

Decision of Indonesian Constitutional Court concerning judicial review to the chapter 28 article 1 and chapter 32 articles 3 and 4 of the Indonesian law of the year 2003 on advocates.

Konsolidsai Undang-Undang Perlindungan Anak

UU RI No. 23/2002 & UU RI No. 35/2014

Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak ditetapkan guna melindungi hak-hak anak sesuai harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Namun, undang-undang tersebut belum dapat berjalan secara efektif karena masih menemui masalah-masalah pada praktiknya di lapangan. Untuk mengatasi hal itu, kemudian ditetapkan Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Untuk mengetahui ketentuan mana saja yang berubah, pembaca harus membandingkan dua peraturan perundang-undangan ter- sebut. Hal itu tidak mudah karena membutuhkan ketelitian ekstra. Belum lagi, jumlah pasal yang tidak sedikit tentunya akan menyulitkan pembaca. Buku ini diterbitkan dalam bentuk konsolidasi yang mengga- bungkan dua peraturan tersebut beserta perubahan-perubahannya dilengkapi dengan penjelasan singkat. Buku ini merupakan panduan praktis yang bertujuan memudahkan pembaca dalam mengetahui perubahan-perubahan dalam peraturan perundang-perundangan tersebut, karena terdapat highlight abu-abu dan catatan kaki yang membedakan setiap perubahan peraturan. Selain itu, buku ini juga dilengkapi beberapa peraturan terkait, Konvensi Hak-Hak Anak, serta infografik tentang perlindungan anak untuk memudahkan pe- mahaman pembaca. Buku ini penting diketahui oleh akademisi, pemerhati anak, orangtua, dan masyarakat pada umumnya. -Visimedia Pustaka-

Pasal 56 Setelah Hakim membuka persidangan dan menyatakan sidang tertutup
untuk umum, Anak dipanggil masuk beserta orang tua/Wali, Advokat atau
pemberi bantuan hukum lainnya, dan Pembimbing Kemasyarakatan. (1) (1) (2)
Pasal ...

Proses pembahasan Undang-Undang Advokat di parlemen

Draft bill on lawyer and its legislative process.

Draft bill on lawyer and its legislative process.

Bahan penataran Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Garis-Garis Besar Haluan Negara

Untuk maksud itu Undang-Undang Dasar 1945 mewajibkan Pemerintah
mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pengajaran nasional yang
diatur dengan undang-undang (Pasal 3 1 ayat (2)). Sistem Pendidikan Nasional
diatur ...