Sebanyak 2540 item atau buku ditemukan

Adat dalam Politik Indonesia

Istilah adat dalam bahasa Indonesia berarti kebiasaan atau tradisi dan berkonotasi aturan yang kalem dan harmonis. Namun, dalam tahun-tahun awal masa reformasi – bahkan terkadang sampai beberapa tahun terakhir – adat seringkali diasosiasikan dengan gerakan, protes dan kerusuhan. Sejak Soeharto lengser tahun 1998, masyarakat berbagai daerah dan etnis di Indonesia telah dengan terang-terangan dan vokal, bahkan kadang secara kasar menuntut penerapan adat setempat di daerah mereka masing-masing. Buku ini menelaah kebangkitan adat dalam perpolitikan Indonesia, mengidentifikasi asal-muasal, faktor historis yang memberinya peluang, dan sebab-musabab yang membuatnya berkembang pesat baru baru ini. Buku ini memberikan pertimbangan apakah kebangkitan adat memberikan kontribusi konstruktif pada kondisi baru perpolitikan yang bersifat plural atau justru akan menjadi potensi kekuatan pemecah yang membahayakan, serta mempelajari implikasinya atas perkembangan demokrasi, hak asasi, masyarakat sipil, dan stabilitas politik. Ketertarikan pada adat saat ini bukan hanya karena pemahaman atas kesadaran internasional akan hak asasi, tetapi juga merefleksikan secara khusus tradisi ideologi Indonesia yang mempercayai bahwa prasyarat normaitf yang sah untuk sebuah perjuangan politik dapat ditemukan dalam tiga unsur bumi, manusia yang hidup di atasnya, dan kebiasan-kebiasaan manusia itu. Meski kampanye atas nama adat mungkin berhasil mengemborkan ketidakadilan dalam hal hak kepemilikan tanah dan membantu menjaga ketertiban lokal pada saat-saat sulit, usaha untuk menciptakan basis-basis politik berdasarkan adat tampaknya memiliki banyak titik kerawanan. Bahaya tersebut termasuk konflik etnis yang berkepanjangan, legitimasi atas ketidakmerataan sosial, pengingkaran atas hak-hak individu, menjauhnya perhatian atas kewarganegaraan, demokarsi, dan peraturan serta hukum di tataran nasional. Buku asli dalam bahasa Inggris dengan judul The rerival of tradition in Indonesian politics the deployment of adat from colonialism to indigenismsudah terbit pada tahun 2007. Buku edisi bahasa indonesia ini isinya sama dengan edisi asli (bahasa inggris) kecuali pada bagian kata pengantar edisi Indonesia. Secara keseluruhan, buku ini merupakan studi mendalam atas tumbuhnya adat dalam peta perpolitikan Indonesia dan sebuah sumber penting bagi siapa saja yang mencoba memahami ranah kehidupan politik Indonesia.

Untuk mencapai tujuan di atas, menurut panitia kongres, perlu ada penghapusan
hak negara atas sumber daya alam ... Hal ini tidak hanya salah satu dari tiga
fokus utama, bersama dengan demokratisasi dan hak asasi manusia, dalam ...

Marketing politik

Antara Pemahaman dan Realitas

On political conditions and political marketing in Indonesia.

Demokrasi tidak hanya menyelenggarakan pemilu secara berkala, tetapi juga
perlu didukung oleh penegakan hak asasi manusia, hukum yang berwibawa,
kesadaran politik masyarakat secara luas, dan adanya pergantian kekuasaan
secara ...

Jurnalisme dan Politik di Indonesia

Biografi Kritis Mochtar Lubis (1922-2004) sebagai Pemimpin Redaksi dan Pengarang

Biografi Kritis Mochtar Lubis (1922-2004) sebagai pemimpin redaksi dan pengarang.

... bawah Takdir Alisyahbana dan diisi orang muda penggemar Sjahrir,
menyediakan mimbar bagi perdebatan kebudayaan, yang kadang-kadang diikuti
Mochtar Lubis bersama teman-temannya dari dinas pemantauan radio, seperti
Charles ...

Politik Ekologi

Pengelolaan Taman Nasional Era Otda

Konsep “Politik Ekologi” yang digunakan dalam menganalisis pengelolaan taman nasional ialah menekankan peran stakeholders baik pelaku langsung maupun tidak langsaung. Misalnya, pelaku langsung melibatkan pemerintah pusat (Kementrian Kehutanan/Dirjen PHKA-Balai Taman Nasional di daerah), Dinas kehutanan Provinsi dan Kabupaten. Perdebatan kewenangan “pengelolaan taman nasional” di berbagai daerah manjadi isu sentral dalam era Otonomi Daerah (Otda) antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Dua buku, baik pemerintah daerah maupun pusat mempunyai argumentasi masing-masing. Sebaliknya, pelaku tidak langsung, yakni peran akademisi, lembaga swadaya masyarakat (LSM) baik domestik dan internasional serta masyarakat lokal juga turut berpartisipasi dan gencar dalam mewujudkan isu konservasi, dengan melakukan reforestasi tanaman lokal, pemeliharaan flora dan biodiversity, proteksi fauna (binatang) serta peningkatan program pemberdayaan ekonomi dan soaial masyarakat lokal. Kunci sukses pengelolaan taman nasional ialah dengan menerapkan collaborative management antara berbagai stakeholders kini dan masa depan. Taman nasional merupakan salah satu “perisai” terakhir dalam konservasi sumber daya hutan dan cirri khas ekosistemnya. Dalam kaitan itu, pengelolaan taman nasional oleh Kementerian Kehutanan yang professional dan berkualitas dengan penyediaan sumber daya manusia, alokasi anggaran yang memadai, penegakan kepastian hukum dan pengelolaan berkolaborasi dengan berbagai stakeholders menjadi kunci sukses. Saya merekomendasikan untuk membaca buku ini, karena menarik untuk dibaca dan dikaji bagi siapa saja, khususnya bagi pemerhati dan praktisi sumber daya hutan dan lingkungan di Indonesia. (Dr. Masatoshi Sasaoka-Alumni Departement of Forest Science, the University of Tokyo Research Fellow CIFOR-BOGOR) Buku Politik Ekologi: Pengelolaan Nasional dalam Era Otda adalah produk hasil penelitian lapangan yang “signifikan”, karena dapat mewawancarai mengenai isu konservasi hutan dan biodiversity serta pemberdayaan ekonomi dan sosial berbagai stakeholders yang terlibat dalam pengelolaan taman nasional, baik dari pemerintah pusat (Kementerian Kehutanan), dukungan pemerintah daerah. Balai Taman Nasional (daerah) akademisi, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) baik domestik dan luar negeri, dan masyarakat lokal. Untuk itu, buku ini menarik untuk dibaca bagi siapa saja yang “ingin mengetahui lebih jauh tentang taman nasional” dari perspketif yang berbeda, dari beberapa buku atau tulisan yang pernah dibuat selama ini. (Ir. Herman Prayudi, MSc. Koordinator Bidang Hutan Alam dan Hutan Tanaman APHI, Jakarta)

Sebenarnya hukum sebagai bentuk legalisasi dari sebuah kebijakan publik, dan
sistem penegakannya menjadi sangat ... serta hukum Hak Asasi Manusia,
perlindungan konsumen dan usaha kecil, mendukung prinsip-prinsip, strategi
dan ...

HAM dan Politik Internasional

Sebuah Pengantar

Skema Hukum HAM ini, menjelaskan secara lebih terinci sifat HAM sebagai hak
sekaligus tanggung jawab. Dalam konteks HAM, Negara menjadi subjek hukum
utama, sebab Negara merupakan entitas utama yang bertanggung jawab ...

Hukum Perusahaan

... perbuatan seperti menerima serta memiliki kekayaan sendiri, dapat digugat,
dan menggugat di muka hakim." 2. Rochmat Soemitro4 Suatu badan yang dapat
mempunyai harta kekayaan, hak serta kewajiban seperti orang-orang pribadi. 4
Rochmat Soemitro, Hukum Perseroan Terbatas, Yayasan dan Wakaf (Bandung:
Eresco, 1993), hlm.10. 3. Sri Soedewi Masjchoen Kumpulan orang yang
bersama-sama bertujuan mendirikan 18 BAB II Badan Hukum A Pengertian
Badan Hukum.

Prosiding Rapat Kerja Pusat VIII Dan Seminar Ilmiah Ikatan Pustakawan Indonesia, Kuta, Denpasar, Bali, 8-11 Desember 1996

Library and information science in Indonesia; proceedings of a conference and seminar of the Indonesian Librarian Association.

Rapat Kerja Pusat dan Seminar Ilmiah, Woro Titi Haryanti, Hernandono, Ikatan
Pustakawan Indonesia. a. Mengkaji/mendorong penerapan teknologi informasi
Pelaksanaannya : Beberapa anggota PB IPI ikut serta dalam pengkajian
berbagai ...

Kopra Makassar Perebutan Pusat dan Daerah

Kajian Sejarah ekonomi Politik Regional di Indonesia

Pemerintah Belanda menguasai Makassar bukan hanya untuk kepentingan politis semata, tetapi lebih bernuansa ekonomi politik global, yaitu dengan mengimbangi laju monopoli Inggris yang berpangkalan di Singapura. Itulah sebabnya kontrol Makassar semakin penting, bukan saja dalam menguasai pelabuhan, tetapi juga bagaimana Makassar masuk dalam jaringan pasaran kopra dunia. Masuknya Makassar dalam pasaran dunia membawa ekonomi di Indonesia bagian Timur terintegrasi secara regional. Depresi ekonomi dunia di tahun 1930-an membawa nilai ekspor kopra Makassar menurun. Peran Pemerintah Belanda semakin kuat, bahkan kebijakan tersebut berlanjut sampai tahun 1950-an. Kontrol politik terhadap ekonomi semakin kuat, sehingga masalah ekonomi mencuat menjadi masalah politik. Penerbitan buku ini menjadikan historiografi Indonesia bertambah kaya. ​

Hasanuddin dan Staf Ahli Pusat Pengkajian Hukum dan Strategis Nasional
Jakarta. Dalam perjalanan kariernya A. Rasyid A. Ambo Sakka banyak menulis
artikel dan makalah, baik dalam negeri maupun luar negeri. Karya tulis yang ...

Metode Penelitian Kepustakaan

Metodologi Penelitian Kepustakaan diterbikan untuk menjawab kelangkaan buku metodologi riset kepustakaan, yang menurut penulis penting dan mendasar, tetapi tampaknya luput atau mungkin diremehkan oleh para ahli metodologi. Buku ini terutama ditujukan kepada calon peneliti atau peneliti pemula, apa pun bidang disiplinnya.​

Metodologi Penelitian Kepustakaan diterbikan untuk menjawab kelangkaan buku metodologi riset kepustakaan, yang menurut penulis penting dan mendasar, tetapi tampaknya luput atau mungkin diremehkan oleh para ahli metodologi.

Dasar-dasar Bermain Catur; plus Penerapan Strategi Cina dalam Permainan Catur

A. Prinsip Oposisi Perhatikanlah diagram berikut! Diagram 15 Pada kedudukan
tersebut, putih dapat giliran jalan, dapatkah putih mencapai baris kedua?
Jawabannya adalah tidak. Dari diagram di atas dapat ditarik kesimpulan: Jika
Raja ...