Sebanyak 235 item atau buku ditemukan

Adat dalam Politik Indonesia

Istilah adat dalam bahasa Indonesia berarti kebiasaan atau tradisi dan berkonotasi aturan yang kalem dan harmonis. Namun, dalam tahun-tahun awal masa reformasi – bahkan terkadang sampai beberapa tahun terakhir – adat seringkali diasosiasikan dengan gerakan, protes dan kerusuhan. Sejak Soeharto lengser tahun 1998, masyarakat berbagai daerah dan etnis di Indonesia telah dengan terang-terangan dan vokal, bahkan kadang secara kasar menuntut penerapan adat setempat di daerah mereka masing-masing. Buku ini menelaah kebangkitan adat dalam perpolitikan Indonesia, mengidentifikasi asal-muasal, faktor historis yang memberinya peluang, dan sebab-musabab yang membuatnya berkembang pesat baru baru ini. Buku ini memberikan pertimbangan apakah kebangkitan adat memberikan kontribusi konstruktif pada kondisi baru perpolitikan yang bersifat plural atau justru akan menjadi potensi kekuatan pemecah yang membahayakan, serta mempelajari implikasinya atas perkembangan demokrasi, hak asasi, masyarakat sipil, dan stabilitas politik. Ketertarikan pada adat saat ini bukan hanya karena pemahaman atas kesadaran internasional akan hak asasi, tetapi juga merefleksikan secara khusus tradisi ideologi Indonesia yang mempercayai bahwa prasyarat normaitf yang sah untuk sebuah perjuangan politik dapat ditemukan dalam tiga unsur bumi, manusia yang hidup di atasnya, dan kebiasan-kebiasaan manusia itu. Meski kampanye atas nama adat mungkin berhasil mengemborkan ketidakadilan dalam hal hak kepemilikan tanah dan membantu menjaga ketertiban lokal pada saat-saat sulit, usaha untuk menciptakan basis-basis politik berdasarkan adat tampaknya memiliki banyak titik kerawanan. Bahaya tersebut termasuk konflik etnis yang berkepanjangan, legitimasi atas ketidakmerataan sosial, pengingkaran atas hak-hak individu, menjauhnya perhatian atas kewarganegaraan, demokarsi, dan peraturan serta hukum di tataran nasional. Buku asli dalam bahasa Inggris dengan judul The rerival of tradition in Indonesian politics the deployment of adat from colonialism to indigenismsudah terbit pada tahun 2007. Buku edisi bahasa indonesia ini isinya sama dengan edisi asli (bahasa inggris) kecuali pada bagian kata pengantar edisi Indonesia. Secara keseluruhan, buku ini merupakan studi mendalam atas tumbuhnya adat dalam peta perpolitikan Indonesia dan sebuah sumber penting bagi siapa saja yang mencoba memahami ranah kehidupan politik Indonesia.

Untuk mencapai tujuan di atas, menurut panitia kongres, perlu ada penghapusan
hak negara atas sumber daya alam ... Hal ini tidak hanya salah satu dari tiga
fokus utama, bersama dengan demokratisasi dan hak asasi manusia, dalam ...

Marketing politik

Antara Pemahaman dan Realitas

On political conditions and political marketing in Indonesia.

Demokrasi tidak hanya menyelenggarakan pemilu secara berkala, tetapi juga
perlu didukung oleh penegakan hak asasi manusia, hukum yang berwibawa,
kesadaran politik masyarakat secara luas, dan adanya pergantian kekuasaan
secara ...

Jurnalisme dan Politik di Indonesia

Biografi Kritis Mochtar Lubis (1922-2004) sebagai Pemimpin Redaksi dan Pengarang

Biografi Kritis Mochtar Lubis (1922-2004) sebagai pemimpin redaksi dan pengarang.

... bawah Takdir Alisyahbana dan diisi orang muda penggemar Sjahrir,
menyediakan mimbar bagi perdebatan kebudayaan, yang kadang-kadang diikuti
Mochtar Lubis bersama teman-temannya dari dinas pemantauan radio, seperti
Charles ...

Politik Ekologi

Pengelolaan Taman Nasional Era Otda

Konsep “Politik Ekologi” yang digunakan dalam menganalisis pengelolaan taman nasional ialah menekankan peran stakeholders baik pelaku langsung maupun tidak langsaung. Misalnya, pelaku langsung melibatkan pemerintah pusat (Kementrian Kehutanan/Dirjen PHKA-Balai Taman Nasional di daerah), Dinas kehutanan Provinsi dan Kabupaten. Perdebatan kewenangan “pengelolaan taman nasional” di berbagai daerah manjadi isu sentral dalam era Otonomi Daerah (Otda) antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Dua buku, baik pemerintah daerah maupun pusat mempunyai argumentasi masing-masing. Sebaliknya, pelaku tidak langsung, yakni peran akademisi, lembaga swadaya masyarakat (LSM) baik domestik dan internasional serta masyarakat lokal juga turut berpartisipasi dan gencar dalam mewujudkan isu konservasi, dengan melakukan reforestasi tanaman lokal, pemeliharaan flora dan biodiversity, proteksi fauna (binatang) serta peningkatan program pemberdayaan ekonomi dan soaial masyarakat lokal. Kunci sukses pengelolaan taman nasional ialah dengan menerapkan collaborative management antara berbagai stakeholders kini dan masa depan. Taman nasional merupakan salah satu “perisai” terakhir dalam konservasi sumber daya hutan dan cirri khas ekosistemnya. Dalam kaitan itu, pengelolaan taman nasional oleh Kementerian Kehutanan yang professional dan berkualitas dengan penyediaan sumber daya manusia, alokasi anggaran yang memadai, penegakan kepastian hukum dan pengelolaan berkolaborasi dengan berbagai stakeholders menjadi kunci sukses. Saya merekomendasikan untuk membaca buku ini, karena menarik untuk dibaca dan dikaji bagi siapa saja, khususnya bagi pemerhati dan praktisi sumber daya hutan dan lingkungan di Indonesia. (Dr. Masatoshi Sasaoka-Alumni Departement of Forest Science, the University of Tokyo Research Fellow CIFOR-BOGOR) Buku Politik Ekologi: Pengelolaan Nasional dalam Era Otda adalah produk hasil penelitian lapangan yang “signifikan”, karena dapat mewawancarai mengenai isu konservasi hutan dan biodiversity serta pemberdayaan ekonomi dan sosial berbagai stakeholders yang terlibat dalam pengelolaan taman nasional, baik dari pemerintah pusat (Kementerian Kehutanan), dukungan pemerintah daerah. Balai Taman Nasional (daerah) akademisi, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) baik domestik dan luar negeri, dan masyarakat lokal. Untuk itu, buku ini menarik untuk dibaca bagi siapa saja yang “ingin mengetahui lebih jauh tentang taman nasional” dari perspketif yang berbeda, dari beberapa buku atau tulisan yang pernah dibuat selama ini. (Ir. Herman Prayudi, MSc. Koordinator Bidang Hutan Alam dan Hutan Tanaman APHI, Jakarta)

Sebenarnya hukum sebagai bentuk legalisasi dari sebuah kebijakan publik, dan
sistem penegakannya menjadi sangat ... serta hukum Hak Asasi Manusia,
perlindungan konsumen dan usaha kecil, mendukung prinsip-prinsip, strategi
dan ...

HAM dan Politik Internasional

Sebuah Pengantar

Skema Hukum HAM ini, menjelaskan secara lebih terinci sifat HAM sebagai hak
sekaligus tanggung jawab. Dalam konteks HAM, Negara menjadi subjek hukum
utama, sebab Negara merupakan entitas utama yang bertanggung jawab ...

Antopologi Hukum Sebuah Bunga Rampai

budaya masing-masing, menggunakan sumherdaya ekonomi; (termasuk tanah
dan tumbuh-tumbuhan di atasnya), lingkungan hidup yang sehat, dan
perlindungan sebagai konsumen.3 Dalam hal ini dapat juga dipertanyakan, jika
demikian ...

Kopra Makassar Perebutan Pusat dan Daerah

Kajian Sejarah ekonomi Politik Regional di Indonesia

Pemerintah Belanda menguasai Makassar bukan hanya untuk kepentingan politis semata, tetapi lebih bernuansa ekonomi politik global, yaitu dengan mengimbangi laju monopoli Inggris yang berpangkalan di Singapura. Itulah sebabnya kontrol Makassar semakin penting, bukan saja dalam menguasai pelabuhan, tetapi juga bagaimana Makassar masuk dalam jaringan pasaran kopra dunia. Masuknya Makassar dalam pasaran dunia membawa ekonomi di Indonesia bagian Timur terintegrasi secara regional. Depresi ekonomi dunia di tahun 1930-an membawa nilai ekspor kopra Makassar menurun. Peran Pemerintah Belanda semakin kuat, bahkan kebijakan tersebut berlanjut sampai tahun 1950-an. Kontrol politik terhadap ekonomi semakin kuat, sehingga masalah ekonomi mencuat menjadi masalah politik. Penerbitan buku ini menjadikan historiografi Indonesia bertambah kaya. ​

Hasanuddin dan Staf Ahli Pusat Pengkajian Hukum dan Strategis Nasional
Jakarta. Dalam perjalanan kariernya A. Rasyid A. Ambo Sakka banyak menulis
artikel dan makalah, baik dalam negeri maupun luar negeri. Karya tulis yang ...

Metode Penelitian Kepustakaan

Metodologi Penelitian Kepustakaan diterbikan untuk menjawab kelangkaan buku metodologi riset kepustakaan, yang menurut penulis penting dan mendasar, tetapi tampaknya luput atau mungkin diremehkan oleh para ahli metodologi. Buku ini terutama ditujukan kepada calon peneliti atau peneliti pemula, apa pun bidang disiplinnya.​

Metodologi Penelitian Kepustakaan diterbikan untuk menjawab kelangkaan buku metodologi riset kepustakaan, yang menurut penulis penting dan mendasar, tetapi tampaknya luput atau mungkin diremehkan oleh para ahli metodologi.

Strategi peisan Cikalong dalam menghadapi kemiskinan

Developing strategies for improving the economic conditions of peasants related to population growth and poverty in Cikalong, West Java.

Hal ini terutama disebabkan oleh tingginya angka perceraian. Dalam hal
pemilihan jodoh untuk perkawinan, orang tua Sunda di Cikalong nampaknya
relatif lebih liberal, memberi kebebasan yang cukup besar bagi anak-anak untuk
memilih ...

40 Strategi Membangun Indonesia

Korupsi, Kolusi, Nepotisme (KKN) adalah masalah terbesar di negera kita dan inilah yang membuat kita tidak maju. KKN sudah dimulai di sekolah dasar ketika murid menyontek pada saat ujian, guru memberi nilai tidak adil, tidak transparan, dan tidak akuntabel. Lulusan terbaik dari perguruan tinggi terbaik tidak diterima jadi pegawai, sebaliknya lulusan yang tidak baik diterima. Korupsi terus merajalela. Reformasi birokrasi yang sudah lama diupayakan belum menunjukkan hasil yang memadai. Buku ini menyajikan strategi mendasar dan jitu untuk mengatasi KKN dan reformasi birokrasi. Banyak putra putri bangsa ini yang mempunyai mutu genetik yang sangat baik tapi karena lingkungan tidak mendukung dan tidak mempunyai biaya untuk sekolah sampai ke perguruan tinggi akhirnya terlantar. Kami mengusulkan pendidikan gratis mulai dari sekolah dasar sampai perguruan tinggi. Biaya untuk ini diambil dengan menghapus subsidi BBM, listrik, dan pupuk. Sebagian besar dari 40 strategi yang kami usulkan perlu dibuat undang-undang guna mengatasi masalah rumit di negara kita. Sebagian lain adalah strategi mendasar dan jitu untuk membangun negara kita untuk menjadi negara yang tangguh, modern, maju, serta disegani oleh masyarakat dunia. Kami menulis buku ini lebih dari 40 hari sembari berharap pembaca mengkaji satu strategi tiap hari agar bisa menghayati dengan baik.

iusulkan agar dibuat undang-undang bahwa Bahasa Inggris menjadi bahasa
kedua (second language) di Indonesia. Bahasa Inggris menjadi bahasa dalam
setiap pertemuan ilmiah seperti seminar, workshop, dan diskusi ilmiah lainnya.