Sebanyak 18 item atau buku ditemukan

Aspek-aspek hukum dari penyertaan saham asing dalam sektor jasa perbankan di Indonesia berdasarkan Undang-Undang nomor 10 tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang nomor 7 tahun 1992 Tentang Perbankan dan relevansinya dengan General Agreement on Trade in Services (GATS)

laporan akhir penelitian dosen muda

Otonomi Daerah, Etnonasionalisme, dan Masa Depan Indonesia

Berapa Persen Lagi Tanah dan Air Nusantara Milik Rakyat

... tantangan terhadap masa depan Indonesia semakin berat, bila fanatisme otonomi sangat kuat atau justru berkembang secara sistematis, sesuai dengan pengaruh perkembangan zaman, fanatisme keagamaan, teknologi informasi, dan pengaruh ekonomi neoliberal dan global. Apalagi dengan adanya kewenangan penguasa daerah otonom untuk memberikan konsesi kepada investor asing, seperti yang sudah kita lihat di beberapa daerah. Ditambah lagi bila investor besar itu mencampuri urusan politik secara tersembunyi dan memengaruhi penguasa daerah otonom (corporatocracy) untuk memisahkan diri dengan janji dukungan serta bukti perhitungan matematik kekayaan ekonomi daerah itu yang sangat menggiurkan. Terutama pertambangan, kehutanan, perikanan yang melimpah seperti di Papua dan Sumatera, misalnya. ... dapat juga mengganggu kelanjutan kelangsungan kehidupan suatu Negara, antara laini adanya persaiangan internasional untuk memengaruhi suatu negara ke dalam klik politik antarnegara besar, "super power hegemony competition". Kita telah menyaksikan lenyapnya negara Jugoslavia, yang pada masa Soekarno, bersama Presiden Tito membangun gerakan negara-negara non-blok. Namun pada dasawarsa yang lalu negara itu hancur akibat pengaruh negara-negara besar yang menusuk jantung bangsa-bangsa pendukung.

Namun demikian, lahirnya UU ini tidak serta merta dapat menyelesaikan
permasalahan dominasi kekuasaan pusat yang dirasakan daerah selama ini.
Berbagai permasalahan pun muncul sebagai ekses implementasi kebijaksanaan
otonomi daerah tersebut. Sebagian pihak menganggap bahwa kebijaksanaan
otonomi daerah yang diatur UU 22/1999 adalah kurang tepat, sehingga
dilakukanlah revisi terhadap UU tersebut menjadi UU 32/2004. Kendala-kendala
yang dihadapi ...

Korelasi Kebudayaan dan Pendidikan

Membangun Pendidikan Berbasis Budaya Lokal

Dalam kaitan pembentukan karakter yang diharapkan, maka baik kebudayaan maupun pendidikan saling mendukung. Kebudayaan memiliki nilai-nilai budaya yang berfungsi dan mampu membentuk karakter manusia pendukungnya. Yang diperlukan ialah para pendidik dan pemerintah harus berkemauan dan mampu menggali nilai-nilai kebudayaan yang dibutuhkan untuk membangun karakter yang dibutuhkan oleh bangsa. Namun yang paling utama ialah pendidikan harus mampu membentuk kepribadian yang memang berkeinginan keras untuk memiliki karakter yang baik dan berguna bagi bangsa. Moral yang diperoleh dari nilai-nilai budaya dan terutama mendapat dukungan dari ajaran agama dan kepercayaan yang dianut oleh setiap insan manusia Indonesia. Menurut penelitian penulis ada sejumlah 10 fungsi pendidikan asli milik bangsa Indonesia yang harus dilaksanakan di dalam pendidikan dan pengajaran di lembaga-lembaga sekolah dan universitas. Bila ditambah dengan 8 yang dikemukakan oleh Metta Spencer dan Alex Inkeles, maka kita memiliki 18 fungsi pendidikan yang sangat fungsional.

Di dalam cerita rakyat Hang Tuah dan Putri Hijau, terkandung ajaran budi pekerti
atau pendidikan moral yang semestinya mendapat tempat di dalam pendidikan
formal. Hal ini menjadi sangat penting karena cerita ini sebenarnya sudah ...

Himpunan peraturan perundang-undangan tentang Pertamina, perminyakan dan gas bumi; Bank Sentral, BNI 1946, BTN, Bapindo; Perjan, Perum, Persero, perusahaan daerah; ICW, IBW; pokok-pokok pemerintahan di daerah dan peraturan dasar pokok-pokok agraria

perempuan dan kekuasaan : menelusuri hak politik dan persoalan gender dalam islam