
Otonomi Daerah, Etnonasionalisme, dan Masa Depan Indonesia
Berapa Persen Lagi Tanah dan Air Nusantara Milik Rakyat
... tantangan terhadap masa depan Indonesia semakin berat, bila fanatisme otonomi sangat kuat atau justru berkembang secara sistematis, sesuai dengan pengaruh perkembangan zaman, fanatisme keagamaan, teknologi informasi, dan pengaruh ekonomi neoliberal dan global. Apalagi dengan adanya kewenangan penguasa daerah otonom untuk memberikan konsesi kepada investor asing, seperti yang sudah kita lihat di beberapa daerah. Ditambah lagi bila investor besar itu mencampuri urusan politik secara tersembunyi dan memengaruhi penguasa daerah otonom (corporatocracy) untuk memisahkan diri dengan janji dukungan serta bukti perhitungan matematik kekayaan ekonomi daerah itu yang sangat menggiurkan. Terutama pertambangan, kehutanan, perikanan yang melimpah seperti di Papua dan Sumatera, misalnya. ... dapat juga mengganggu kelanjutan kelangsungan kehidupan suatu Negara, antara laini adanya persaiangan internasional untuk memengaruhi suatu negara ke dalam klik politik antarnegara besar, "super power hegemony competition". Kita telah menyaksikan lenyapnya negara Jugoslavia, yang pada masa Soekarno, bersama Presiden Tito membangun gerakan negara-negara non-blok. Namun pada dasawarsa yang lalu negara itu hancur akibat pengaruh negara-negara besar yang menusuk jantung bangsa-bangsa pendukung.
- ISBN 13 : 6024332653
- ISBN 10 : 9786024332655
- Judul : Otonomi Daerah, Etnonasionalisme, dan Masa Depan Indonesia
- Sub Judul : Berapa Persen Lagi Tanah dan Air Nusantara Milik Rakyat
- Pengarang : Khairul Ikhwan Damanik, Elfian Lubis, Tikwan Raya Siregar, Ivo Nilasari, Ahmad Khairuddin, Norpan Mufti, Gudo Siswoyo, Sutra Ningsih, Khairul Ikhwan Damanik, Elfian Lubis, Tikwan Raya Siregar, Ivo Nilasari, Ahmad Khairuddin, Norpan Mufti, Gudo Siswoyo, Sutra Ningsih, Khairul Ikhwan Damanik, Elfian Lubis, Tikwan Raya Siregar, Ivo Nilasari, Ahmad Khairuddin, Norpan Mufti, Gudo Siswoyo, Sutra Ningsih, Khairul Ikhwan Damanik, Elfian Lubis, Tikwan Raya Siregar, Ivo Nilasari, Ahmad Khairuddin, Norpan Mufti, Gudo Siswoyo, Sutra Ningsih, Khairul Ikhwan Damanik, Elfian Lubis, Tikwan Raya Siregar, Ivo Nilasari, Ahmad Khairuddin, Norpan Mufti, Gudo Siswoyo, Sutra Ningsih, Khairul Ikhwan Damanik, Elfian Lubis, Tikwan Raya Siregar, Ivo Nilasari, Ahmad Khairuddin, Norpan Mufti, Gudo Siswoyo, Sutra Ningsih, Khairul Ikhwan Damanik, Elfian Lubis, Tikwan Raya Siregar, Ivo Nilasari, Ahmad Khairuddin, Norpan Mufti, Gudo Siswoyo, Sutra Ningsih, Khairul Ikhwan Damanik, Elfian Lubis, Tikwan Raya Siregar, Ivo Nilasari, Ahmad Khairuddin, Norpan Mufti, Gudo Siswoyo, Sutra Ningsih, Khairul Ikhwan Damanik, Elfian Lubis, Tikwan Raya Siregar, Ivo Nilasari, Ahmad Khairuddin, Norpan Mufti, Gudo Siswoyo, Sutra Ningsih, Khairul Ikhwan Damanik, Elfian Lubis, Tikwan Raya Siregar, Ivo Nilasari, Ahmad Khairuddin, Norpan Mufti, Gudo Siswoyo, Sutra Ningsih, Khairul Ikhwan Damanik, Elfian Lubis, Tikwan Raya Siregar, Ivo Nilasari, Ahmad Khairuddin, Norpan Mufti, Gudo Siswoyo, Sutra Ningsih, Khairul Ikhwan Damanik, Elfian Lubis, Tikwan Raya Siregar, Ivo Nilasari, Ahmad Khairuddin, Norpan Mufti, Gudo Siswoyo, Sutra Ningsih, Khairul Ikhwan Damanik, Elfian Lubis, Tikwan Raya Siregar, Ivo Nilasari, Ahmad Khairuddin, Norpan Mufti, Gudo Siswoyo, Sutra Ningsih, Khairul Ikhwan Damanik, Elfian Lubis, Tikwan Raya Siregar, Ivo Nilasari, Ahmad Khairuddin, Norpan Mufti, Gudo Siswoyo, Sutra Ningsih,
- Kategori : Political Science
- Penerbit : Yayasan Pustaka Obor Indonesia
- Bahasa : id
- Halaman : 292
- Halaman : 292
- Google Book : https://play.google.com/store/books/details?id=3FryDQAAQBAJ&source=gbs_api
-
Ketersediaan :
Namun demikian, lahirnya UU ini tidak serta merta dapat menyelesaikan
permasalahan dominasi kekuasaan pusat yang dirasakan daerah selama ini.
Berbagai permasalahan pun muncul sebagai ekses implementasi kebijaksanaan
otonomi daerah tersebut. Sebagian pihak menganggap bahwa kebijaksanaan
otonomi daerah yang diatur UU 22/1999 adalah kurang tepat, sehingga
dilakukanlah revisi terhadap UU tersebut menjadi UU 32/2004. Kendala-kendala
yang dihadapi ...