Sebanyak 305 item atau buku ditemukan

The Next Civilization

Keberanian seperti yang dimiliki Prof. Dr. Nanat Fatah Natsir menjawab lantang pertanyaan: “peradaban mana yang akan menjadi peradaban masa depan?” dengan “peradaban Indonesia”, jarang ditemui di antara banyak orang yang sedang gelisah karena melihat begitu seringnya benih semangat pluralitas tercabik-cabik oleh pertikaian bernuansa sara di negeri yang memiliki lebih dari 1.200 suku bangsa ini. Terbiasa dengan suasana pertikaian membuat orang kehilangan “keberanian” untuk berefleksi kritis – seimbang terhadap realitas peradaban, apalagi melakukan “kritik diri”. Akibatnya, orang tidak mampu menemukan titik-titik temu nilai peradaban, dan karena itu juga tidak mampu membawa bangsa Indonesia ke depan untuk memperjuangkan keadilan, rasionalitas, transendensi dan harmoni secara lebih kontekstual dalam ruang dialog antarperadaban. Pemikiran optimistis-moderat Prof. Nanat dalam buku The Next Civilitation akan menjadi inspirasi bagi pemimpin (muda) bangsa Indonesia, yang akan sepakat dengan Prof. Nanat: “[...], sekali lagi, penulis masih

Dr. Nanat Fatah Natsir menjawab lantang pertanyaan: “peradaban mana yang akan menjadi peradaban masa depan?” dengan “peradaban Indonesia”, jarang ditemui di antara banyak orang yang sedang gelisah karena melihat begitu seringnya ...

Otonomi Daerah, Etnonasionalisme, dan Masa Depan Indonesia

Berapa Persen Lagi Tanah dan Air Nusantara Milik Rakyat

... tantangan terhadap masa depan Indonesia semakin berat, bila fanatisme otonomi sangat kuat atau justru berkembang secara sistematis, sesuai dengan pengaruh perkembangan zaman, fanatisme keagamaan, teknologi informasi, dan pengaruh ekonomi neoliberal dan global. Apalagi dengan adanya kewenangan penguasa daerah otonom untuk memberikan konsesi kepada investor asing, seperti yang sudah kita lihat di beberapa daerah. Ditambah lagi bila investor besar itu mencampuri urusan politik secara tersembunyi dan memengaruhi penguasa daerah otonom (corporatocracy) untuk memisahkan diri dengan janji dukungan serta bukti perhitungan matematik kekayaan ekonomi daerah itu yang sangat menggiurkan. Terutama pertambangan, kehutanan, perikanan yang melimpah seperti di Papua dan Sumatera, misalnya. ... dapat juga mengganggu kelanjutan kelangsungan kehidupan suatu Negara, antara laini adanya persaiangan internasional untuk memengaruhi suatu negara ke dalam klik politik antarnegara besar, "super power hegemony competition". Kita telah menyaksikan lenyapnya negara Jugoslavia, yang pada masa Soekarno, bersama Presiden Tito membangun gerakan negara-negara non-blok. Namun pada dasawarsa yang lalu negara itu hancur akibat pengaruh negara-negara besar yang menusuk jantung bangsa-bangsa pendukung.

Namun demikian, lahirnya UU ini tidak serta merta dapat menyelesaikan
permasalahan dominasi kekuasaan pusat yang dirasakan daerah selama ini.
Berbagai permasalahan pun muncul sebagai ekses implementasi kebijaksanaan
otonomi daerah tersebut. Sebagian pihak menganggap bahwa kebijaksanaan
otonomi daerah yang diatur UU 22/1999 adalah kurang tepat, sehingga
dilakukanlah revisi terhadap UU tersebut menjadi UU 32/2004. Kendala-kendala
yang dihadapi ...

Masalah-masalah pembangunan politik

Wilayah ini berukuran serba besar-besaran baik dalam luas wilayah maupun
jumlah penduduknya menduduki posisi ... Rendahnya produktivitas pertanian
per-orang per- acre merupakan fakta paling menyolok dari ekonomi anak-benua
itu.

Pluralitas dalam perspektif lokal

dinamika politik lokal di Indonesia

Issues of pluralism in local perspectives related to development of local political dynamics for the purpose of decentralization in Indonesia.

Dan ini bukan hanya teori yang sangat abstrak atau teoritis, tetapi ini teori yang
membentuk kemampuan kita untuk bergerak. Saya ingin mengusulkan bahwa
kekuasaan sebenarnya tidak terletak dalam penguasa, dalam pemerintah, tetapi
 ...

Ketimpangan Wilayah dan Kebijakan Penanggulangan di Indonesia

Kajian Isu Strategis, Historis dan Paradigmatis Sejak Pra Kolonial

Apakah ketimpangan wilayah, ekonomi dan sosial di Indonesia menjadi masalah sosial? Para penentang berlindung pada argumen kelatahan ketimpangan selama pembangunan. Bahkan ketimpangan dinilai penting sebagai pelumas perdagangan dari wilayah maju ke wilayah tertinggal. Argumen semacam itu dipatahkan melalui penelusuran sejarah panjang ketimpangan sejak tahun 1820. Pembahasan diperlebar pada banyak konteks pembangungan nasional dan regional. Juga ditelusuri komparasi paradigma teoretis untuk memperluas cakrawala konseptual. Dari penelusuran yang mendalam dan luas disimpulkan ketimpangan seharusnya telah hilang dari bumi pertiwi. Ketimpangan yang terjadi saat ini menjadi masalah yang lebih kompleks, sehingga buku ini menyusun pemahaman dan kebijakan baru guna menanggulanginya.

Apakah ketimpangan wilayah, ekonomi dan sosial di Indonesia menjadi masalah sosial?

The Little Green Book of Eco-Fascism

The LeftÕs Plan to Frighten Your Kids, Drive Up Energy Costs, and Hike Your Taxes!

A thoroughly politically incorrect pocket guide satirizing everything that is wrong with the green movement promises that it is not made from recycled paper while citing the inconsistencies, impracticality and hypocrisy of ludicrous environmental agendas. 30,000 first printing.

a is for aardvark: Page ix No, not really Aardvark. Ijust borrowed it for alphabetical
convenience. p Page 151 l Page 113 H Page 89 d Page 37 o i Page 1 m Page 1 j
Page 1 n Page 1 K Page 1 o Page 1 Page 141 K Page 105 g Page 73 c Page ...

Tanggung Jawab Pemegang Saham, Direktur & Komisaris PT

Adanya tanggung jawab terbatas dari pemegang saham, direksi, dan komisaris dalam perseroan terbatas (PT) membuat keamanan kekayaan pribadi tetap terjaga. Namun, ada hal-hal prinsip yang harus diperhatikan dan dijunjung tinggi dalam menjalankan usaha dengan bentuk PT agar terbebas dari risiko hukum secara pribadi atau tanggung renteng. Bagaimana cara mempertahankan tanggung jawab terbatas tersebut dan menghindari risiko hukum yang mungkin menjerat? Temukan jawabannya dalam buku ini. Dengan penjelasan yang lugas, buku ini sangat cocok dibaca oleh para pengacara, legal officer, pemerhati hukum perusahaan, mahasiswa fakultas hukum, dan masyarakat umum.

Perseroan yang menjalankan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah,
selain mempunyai dewan komisaris wajib mempunyai dewan pengawas syariah.
Dewan pengawas syariah terdiri atas seorang ahli syariah atau lebih yang
diangkat ...

Jurnal ilmu politik

Bahwa kemudian legitimasi agama dikedcpankan adalah dalam rangka
argumcn bahwa "cita-cita politik NU hanya dapat dimcngcrti sebagai bagian dari
cita-cita agama" sepcrti dikemukakan di depan. Oleh karcna itu tidak heran jika
cita-cita politik NU tidak pernah dirumuskan sccara tegas scbagaimana kalangan
"modernis Islam" melakukannya. Secara tersembunyi dan im- plisit rumusan itu
tcrcermin dalam strategi pcrjuangan, misalnya, berpcdoman kepada kaidah
ushul fiqh, ...

Legal Education and Public Policy

Originally published under title: The analysis of political behaviour. New York: Oxford University Press, 1947.

... The Future of Government in the United States, Essays in Honor Qf Charles E.
Merriam, edited by Leonard D. White. ... and the Library of Congress, Washington
, D.C. Dr. Nathan C. Leites, of the Department of Political Science, University of ...