Sebanyak 16 item atau buku ditemukan

Reformasi pembangunan dan strategi pembangunan dengan memberdayakan hak-hak atas tanah masyarakat adat/ulayat di Propinsi Irian Jaya, tanggal 26-27 November 1999

Government policy on land use, its impact on adat land rights of the indigenous people of Irian Jaya Province; papers of a seminar.

Melaksanakan reformasi kebijakan pertanahan untuk lebih memberdayakan
rakyat yang merupakan konsekwensi dari perubahan paradigma “pertumbuhan
dan stabilitas” pada masa Orde Baru menuju paradigma “kesejahteraan yang ...

Sedikit sejarah perkembangan hak-hak suku Melayu atas tanah di Sumatera Timur, tahun 1800-1975

Pasal 20 : Pribumi, baik rakyat Swapraja, maupun rakyat Guber- nemen berhak
mengadakan usaha cocok tanam. 1 ) 5. Pasal 29 : Pemerintah Hindia Belanda
berhak secara bebas membeli kayu dihutan-hutan. Uraian : Kesejahteraan
rakyat.

Peraturan dasar pokok-pokok agraria dan landreform

Djika penggarap itu adalah suatu badan hukum, maka sebelum perdjandjian
bagi-hasil diadakan dengan pemilik ... Disamping itu ada kalanja djuga sesuatu
badan hukum jang berbentuk; Perseroan Terbatas atau Jajasan perlu pula ...

Himpunan peraturan perundang-undangan hak-hak atas tanah

hak milik, hak guna bangunan, hak guna usaha, hak pakai, hak pengelolaan

Collection of laws and regulations regarding land titles in Indonesia.

Collection of laws and regulations regarding land titles in Indonesia.

Hukum adat tanah pada masyarakat Dayak Benuaq di Kabupaten Kutai Barat, Kalimantan Timur

Adat law on land tenure in Dayak Benuaq people live in Kutai Barat Regency, Kalimantan Timur Province.

Adat law on land tenure in Dayak Benuaq people live in Kutai Barat Regency, Kalimantan Timur Province.

The Juristic Rules of Conquered Land and Land Taxation - Fay' and Kharaj : Their Origins and Development in Medieval Islam

Prosiding Lokakarya Pola Penguasaan Lahan dan Pola Usaha Serta Pemberdayaan BPN dan PEMDA Dalam Rangka Partisipasi Rakyat di Sektor Perkebunan

Lima Serangkai Tentang Hukum (hubungan Antara Hukum Islam Dengan Hukum Tanah, Hukum Kewarisan Dan Hukum Pidana)