Sebanyak 9 item atau buku ditemukan

Kajian kritis terhadap teori integralistik di Indonesia

Concept of state in Indonesian constitution; research.

Oleh karena itu , pendekatan yang digunakan Marsillam Simanjuntak adalah
mengikuti tradisi akademik dalam bidang ilmu hukum . Sesungguhnya
penafsiran sejarah hukum adalah juga salah satu instrumen analisis dalam
penelitian hukum ...

Islam dan masalah kenegaraan

studi tentang percaturan dalam konstituante

98 Bagi yuris ini, syari'ah adalah sebuah prinsip agama yang lengkap, meliputi "
kebenaran spiritual kaum sufi (haqiqa), kebenaran rasional ('aql) filsuf dan teolog
, serta hukum."99 Untuk dapat memahami nilai-nilai agama secara benar, Ibn ...

Mengubur sistem politik Orde Baru

reformasi undang-undang partai politik, usulan tim LIP FISIP UI : ABRI di mata masyarakat Jakarta, Aceh, dan Dili

The need for reform of the Indonesian political system and laws; articles.

Militer melakukan rekayasa partai politik dengan cara mendukung pemimpin
partai yang cenderung dekat dengan pemerintah dan menjegal pemimpin yang
bersikap oposan (misalnya dalam kongres-kongres partai yang direkayasa). ...
Partai Nahdlatul Ulama (NU), Partai Muslimin Indonesia (Parmusi), Partai
Syarikat Islam Indonesia (PSII), dan Persatuan Tarbiyah Islamiyah (Perti) berfusi
menjadi Partai Persatuan Pembangunan (PPP).10 Sedangkan Golkar tetap
berdiri sebagai ...

Perbandingan status UUD 1945 di masa revolusi dan rezim reformasi

Status of Indonesian 1945 Constitution during revolution for independence and reform era.

Status of Indonesian 1945 Constitution during revolution for independence and reform era.

Kajian Kritis Terhadap Teori Integralistik Di Indonesia

Concept of state in Indonesian constitution; research.

Umpamanya, dalam ilmu ekonomi dikenal teori ekonomi makro dan mikro,
sedangkan dalam fisika dikenal teori mekanika Newton dari teori Relativitas
Einstein. Di samping itu. Beliau menjelaskan juga bahwa sebuah teori biasanya
terdiri ...

Sistem pemerintahan Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 dan ketetapan-ketetapan MPR 1978, serta dilengkapi dengan Pedoman penghayatan dan pengamalan Pancasila

(d) Direktorat Jenderal Radio, Televisi, dan Rim terdiri dari (1) Sekretariat
Direktorat Jenderal (2) Direktorat Radio (3) Direktorat Televisi (4) Direktorat
Pembinaan Film (e) Direktorat Jenderal Pembinaan Pers dan Grafika terdiri dari :
(1 ) ...