Sebanyak 222 item atau buku ditemukan

Tradisi pemerintahan Islam & kolonialisme dalam sejarah alam Melayu

Influence of Islam and colonialism on politics in the history of Malaysia.

Tuan Sharijj (1 983/84): Pentadbiran Agama Islam di Terengganu dari 1911 -1
930an, Jebat, Bil.13. Tucker, Frank H. (1982): The White ... Zaman, Penerbit
Universiti Malaya, Kuala Lumpur. UU Hamidy (1983): Riau Sebagai Pusat
Bahasa dan Kebudayaan Melayu, Penerbit Bumi Pustaka, Pekan Baru. ... Yusuj (
1990): Hukum Kanun Kedah: Satu Penelitian Mengenai Hukum Kanun Dato' Star
, dalam Alor Star 250 Tahun, Kerajaan Negeri Kedah. Wang Chow Yong (1984/
85): Peranan ...

Pelatihan fasilitator penggunaan manual praktis peningkatan kualitas pelayanan publik melalui partisipasi masyarakat dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang baik

bahan ajar

Training on the development of public services through social participation in Indonesia.

Training on the development of public services through social participation in Indonesia.

Potret pemerintahan lokal di Indonesia di masa perubahan

otonomi daerah tahun 2000-2005

Lembaga perwakilan ini pula sebagai salah satu pihak yang paling bertanggung
jawab, selain eksekutif.45 Seperti ... banyak anggota DPRD Sulsel (hasil pemilu
1999) yang diajukan ke Pengadilan karena dugaan melakukan korupsi APBD.

Dinamika proses desentralisasi sektor kehutanan di Sulawesi Selatan: sejarah, realitas dan tantangan menuju pemerintahan otonomi yang mandiri

25/1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah
yang dikeluarkan bersama dengan UU No. 22/1999 memberikan pedoman
umum perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah. 30 DAU
adalah dana yang berasal dari APBN, dana ini dialokasikan kepada daerah
untuk membiayai pengeluaran daerah tersebut di dalam kerangka implementasi
desentralisasi. 31 DAK adalah dana yang berasal dari anggaran pemerintah
pusat dan ...

Keputusan Diskresi dalam Dinamika Pemerintahan (Aplikasi dalam PTUN)

Diskusi mengenai keputusan diskresi, dalam berbagai kesempatan baik perbincangan mengenai bagaimana diskresi dapat dilakukan, siapa yang dapat menerbitkan keputusan diskresi serta batasan yang harus diperhatikan dalam penggunaan diskresi memang sudah cukup banyak dilakukan, akan tetapi bagaimana suatu keputusan diskresi tersebut dilaksanakan oleh Badan/Pejabat Administrasi Pemerintahan bahkan lebih jauh bagaimana keputusan diskresi diuji keabsahan dan legalitasnya oleh Pengadilan Tata Usaha Negara masih jarang ditemukan. Bahkan di kalangan Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara sendiri, masih jarang memikirkan apakah suatu keputusan yang diujinya adalah keputusan diskresi atau bukan. Sesuai dengan judulnya, buku ini bersifat memberikan gambaran secara khusus tentang keputusan diskresi dalam aplikasinya di Pengadilan Tata Usaha Negara

... kebebasan berkontrak. Falsafah ini ternyata justru menimbulkan penderitaan
bagi manusia, karena ia mengakibatkan terjadinya eksploitasi oleh kelompok
masyarakat yang kuat terhadap kelompok masyarakat yang lemah. Berdasarkan
28 ...

Persepsi lokal dan prospek implementasi Undang-Undang nomor 11 tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh

aspek kewenangan pemda dan keuangan daerah

Political perspective on the implementation of Indonesian law on local government of Aceh.

323-341. Buku ini dapat memberikan referensi bagaimana mediasi internasional
dan pemberian otonomi kepada sebuah komunitas yang hidup dalam teritori
tertentu yang memiliki etnisitasjtepercayaan, bahasa dan kebiasaan/adat tertentu
 ...