Sebanyak 514 item atau buku ditemukan

Otonomi daerah yang luas, nyata, dan bertanggung jawab, berdasarkan Undang-Undang nomor 22 tahun 1999

On provincial autonomy according to Indonesian Law no. 22 of 1999 on Local Government.

On provincial autonomy according to Indonesian Law no. 22 of 1999 on Local Government.

Prosiding Seminar Nasional Evaluasi Pelaksanaan Otonomi Daerah Sebagai Upaya Awal Merevisi Undang-Undang nomor 22 dan 25 tahun 1999

Criticism on implementation of local government autonomy in Indonesia related to the need for amendment to Indonesian laws related to local government.

Criticism on implementation of local government autonomy in Indonesia related to the need for amendment to Indonesian laws related to local government.

Kewenangan peradilan agama setelah perubahan Undang-Undang Peradilan Agama

Role and task of Islamic court after the amendment of Indonesian law on Islamic court.

Role and task of Islamic court after the amendment of Indonesian law on Islamic court.

Kajian harmonisasi peraturan perundang-undangan dalam mendukung pembangunan nasional

5 undang-undang baru di bidang politik serta peraturan-peraturan pelaksanaannya, PP no. 35/1985, PP

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (
Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor
3041); 10. Undang-undang Nomor 3 Tahun 1975 tentang Partai Politik dan
Golongan Karya (Lembaran Negara Tahun 1975 Nomor 32, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 3062); Dengan Persetujuan DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT REPUBLIK INDONESIA MEMUTUSKAN: Menetapkan: UNDANG-
UNDANG TENTANG ...

Menjongsong lahirnja Undang-Undang Dasar baru dengan konstitusi tudjuh negara sebagai bahan perbandingan

Presiden dapat membubarkan Dewan Perwakilan Rakjat dalam hubungan ini.
Akan tetapi dengan sendirinja, maka Kabinetpun menghabisi umurnja bersama
dengan Dewan Perwakilan Rakjat jang dibubarkan itu. Persoalan „demissionnair
" Kabinet ditempatnja nanti akan kita bitj arakan. Selandjutnja perlulah
diusahakan, supaja di Indonesia diadakan „administratief recht", pengadilan
penata-usahaan ; supaja hak-hak kepegawaian berada dibawah
pengawasannja dan supaja ...

Himpunan undang-undang, peraturan-peraturan, serta keputusan-keputusan, dan instruksi-instruksi dibidang perumahan dan sewa-menjewa

... mengurus pemakaian kendaraan-ken- ga daraan dinas dan perlengkapan
kantor lainnja. 12. Seksi Keuanpan = mengadakan pembukuan dan.
pertanggungan d jawab keuangan. 13. Seksi Kepega- □= mengurus soal-soal
kepegawaian dan hal-hal menge_ waian nai kesedjahteraan pegawai, dengan
memperhatikan prc.Bedur teknis dan norma. kepegawaian. IV. BAGIAIT
AKOMODASI s 14- Seksi Perentjana = merent janakan, mempersiapkan bahan-
bahan untuk -*- pembagian.

Undang-undang tentang penempatan tenaga asing

dengan pendjelasan dan peraturan-peraturan pelaksanaannja

tentang KEBIDJAKSANAAN DIBIDANG KEPEGAWAIAN/PERBURUHAN DALAM
PERUSAHAAN-PERUSAHAAN NEGARA MENGENAI PEGAWAI-PEGAWAI/
BURUH JANG BERKEWARGANE- GARAAN ASING. KEPALA STAF ANGKATAN
DARAT SELAKU PENGUASA PERANG PUSAT UNTUK DAERAH ANGKATAN
DARAT Menimbang : bahwa kebidjaksanaan dibidang kepegawaian/perburuhan
dalam perusahaan2 Negara pada asasnja harus dianut pendirian jang sama ...