Sebanyak 330 item atau buku ditemukan

Pedoman pendaftaran organisasi gereja/lembaga keagamaan Kristen Protestan

18 tahun 1975 (disempurnakan) tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja
Departemen Agama yang telah diubah dan disempurnakan terakhir dengan
Keputusan Menteri Agama No. 75 tahun '84. 6. Keputusan Menteri Agama RI No.
293 Th.1986 tentang Pembentukan Panitia Pelaksana Pertemuan Konsultasi
Perumusan Format dan Redaksionaf Pelaksanaan Undang-undang No. 8 tahun
1985, bagi Gereja-gereja dan Organisasi Kemasyarakatan Kristen. 7. Keputusan
Direktur ...

Pertanjaan dan djawaban checklist bidang doktrin, organisasi, procedure, kepemimpinan personil, materiil, keuangan, index, hukum dari Kodamar -3, -4, -5, Koarsam, Koartara, Kowiltim, Pusdiklat, Paskoarma - I, Pussenban, Puslatphib

Hasil penelitian organisasi kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa Daerah Tingkat I Propinsi Jawa Timur

Perbedaan antara konsep yang bercorak pantheistis dengan yang bercorak
monistis dalam filsafat kebatinan Jawa pada pada umumnya, nampak jelas
terlihat dalam kesusasteraan Jawa Sulu yang bercorak mistik (Zoetmulder, 1935)
. Sebagai salah satu unsur budaya, khususnya budaya spiritual, maka sebagian
dari sistem budaya Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa pada
umumnya merupakah suatu tradisi yang diturunkan secara lesan nari para
leluhur pada generasi ...

Hasil penelitian organisasi kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa Daerah Istimewa Yogyakarta

Di dalam ajaran kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, dunia ini atau
jagad raya ini benar-benar diciptakan oleh Tuhan Yang Maha Esa, yang dengan
istilah lain disebut makhluk. A. Asal-usul Alam. Pemerintah Indonesia
mengizinkan semua warga memiliki konsepsi tentang penciptaan alam semesta,
demikian pula tentang teori filsafat dan ilmu pengetahuan yang berkembang di
Indonesia sampai saat ini. Senada dengan konsep tentang penciptaan makhluk
hidup, serta ...

Kedudukan, tugas, fungsi, susunan organisasi, kewenangan, dan tata kerja kementerian negara dan lembaga pemerintah non departemen, tunjangan jabatan fungsional/struktural

dilengkapi, bantuan keuangan kepada partai politik, perubahan atas peraturan kedudukan protokoler dan keuangan pimpinan dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Collection of presidential regulations regarding the Indonesia Bersatu Cabinet, the Indonesian cabinet during President Yudhoyono.

Collection of presidential regulations regarding the Indonesia Bersatu Cabinet, the Indonesian cabinet during President Yudhoyono.

Kedudukan, tugas, fungsi, kewenangan, susunan organisasi, dan tata kerja departemen dan lembaga pemerintah non departemen Kabinet Gotong Royong

dilengkapi: pengalihan kedudukan, tugas dan kewenangan Menteri Keuangan pada BPPN kepada Menteri Negara BUMN, pengalihan kedudukan, tugas dan kewenangan Menteri Keuangan pada Persero, Perum dan Perjan kepada Menteri Negara BUMN, Ketetapan dan Keputusan Sidang Istimewa RI tahun 2001, penjelasan pembentukan Kabinet Gotong Royong

Kedudukan, tugas, fungsi, kewenangan, susunan organisasi, dan tata kerja departemen & lembaga pemerintah non departemen Kabinet Gotong Royong

Presidential decisions with reference to the Gotong Royong Cabinet, the Indonesian cabinet during President Megawati Soekarnoputri, includes government regulations and decrees of the People's Consultative Assembly.

Presidential decisions with reference to the Gotong Royong Cabinet, the Indonesian cabinet during President Megawati Soekarnoputri, includes government regulations and decrees of the People's Consultative Assembly.

Laporan akhir konsultasi pemerintah dengan organisasi non-pemerintah mewakili masyarakat madani tentang program jaring pengaman sosial, Jakarta, 14-16 & 22 April 1999