Sebanyak 750 item atau buku ditemukan

KONSEPSI INTELEKTUAL DALAM MEMAHAMI ILMU HUKUM INDONESIA

Kehadiran buku ini, sebagaimana buku maupun tulisan lainnya yang memberikan kritik terhadap pengertian, pemahaman, dan penegakan hukum di Indonesia, bertujuan ingin merespons agedium yang lazim kita dengar seputar urusan hukum seperti KUHP (kasih uang habis perkara) yang hingga kini marak di tengah-tengah masyarakat. Tembok Fiat Justitia Ruat Coelum seolah hanya milik segelintir orang atau masyarakat tertentu saja dengan dalih penegakan hukum dan kepastian dengan menggadaikan keadilan, kerap dijadikan payung bagi aparat penegak hukum yang disebut sebagai integritas criminal justice system, untuk melakukan Arisyah sehingga kasus yang ditangani menjadi Cosa Nostra.

52. Dan masyarakat jawa dikenal dengan gemah ripah lohjinawi. 13 Satria
Effendi, 1998, Ushul Fiqh, Diktat Perkuliahan Ushul Fiqh Pendidikan Kader
Ulama Angkatan Ke-8 Majelis Ulama Indonesia, Jakarta, hlm. 54. 14 Pipin
Syarifin, 1999, Pengantar Ilmu Hukum, Pustaka Setia, Bandung, hlm. 63. 15
Purnadi Purbacaraka, Op. Cit., hlm. 15-35. 12 Konsepsi Intelektual dalam
Memahami Ilmu Hukum di Indonesia.

Sosiologi Dakwah Rekonsepsi, Revitalisasi, dan Inovasi

Secara lebih jauh, buku ini mencoba mengidentifikasi sejumlah problem sosiologis dakwah, baik pesan maupun formula yang selama ini cenderung kaku, baku, beku, dan membisu. Semua itu diduga kuat terjadi karena salah urus alias mismanagement. Berangkat dari persoalan itu, buku ini hendak mengabarkan sekaligus menawarkan formula baru dakwah yang lebih atraktif, kreatif, dan supermotivatif.

Sejatinya, dakwah dapat dipandang sebagai sebuah realitas. Dan sebagai
sebuah realitas, dakwah dapat dikaji dan dijelaskan melalui berbagai perspektif,
seperti perspektif sosiologi, antropologi, sejarah, politik, dan –tentu saja-filsafat.

Penyusunan konsep operasional pola pemukiman transmigrasi di daerah industri/pertambangan

Planning resettlement patterns in industrial zone in Kalimantan Timur and Sumatera Selatan provinces.

Melalui pemantauan ini pihak Departemen Transmigrasi akan turut menentukan
dalam penentuan lokaso PMDN dan PMA sebagai implementasi dari
kebijaksanaan penyusunan Daftar Skala Prioritas (DSP). Dalam penentuan DSP
1985 ...

Dasar pemikiran dan konsep penyusunan pola tata ruang desa

tas khusus tapi juga oleh tata cara kehidupan masyarakat yang akan
menggambarkan interaksi sosial di dalam masyarakat terse but 1epas daripada
pengertian - apakah adat istiadat atau kepercayaan penduduk tersebut dianggap
masih mengikat, sudah da lam taraf transisi ataupun sudah sangat terbuka -
akan tetani 1ebih kenada pola serta intensitas interaksi tersebut (bagaimana
polanya atau hubungan-hubungan antara elemen-elemen masyarakat dan
berapa sering terjadinya ...

Penyusunan konsep pembinaan jaringan jalan propinsi berdasarkan kebutuhan pengembangan wilayah

konsep laporan akhir

Langkah selanjutnya didalam penentuan koridor prioritas adalah dengan
mengetahui skala kegiatan dan tingkat pertumbuhannya. Hal ini diperlukan
untuk mengetahui uaitan pengembangan sehingga alokasi anggaran prasarana
bisa ...