Sebanyak 484 item atau buku ditemukan

4 Undang-Undang R.I. no. 35, 39, 36, 40 tahun 1999 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kehakiman, Hak Asasi Manusia, Telekomunikasi, Pers

Four laws on courts & administration of justice, human rights, telecommunication, and the press.

Four laws on courts & administration of justice, human rights, telecommunication, and the press.

Undang-undang Republik Indonesia tahun 1999 tentang Hak asasi manusia, Telekomunikasi, Susunan perhitungan anggaran negara, Ketentuan-ketentuan pokok kekuasan kehakiman

Nabi Sulaiman raja sekalian alam dan riwayat hidup Nabi Ilyas serta Nabi Ilyasa'

Asas penghakiman terhadap penetapan hukuman denda dan penjara dalam kes jenayah

kajian di Mahkamah Syariah Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur

Menghadapi masa depan yang tak pasti : bagaimana hutan dan manusia beradaptasi terhadap perubahan iklim

... melalui proses penganggaran dan perencanaan lokal. Namun, di wilayah
berhutan lebat Pando, penduduk setempat—baik komunitas masyarakat maupun
petugas pemerintahan setempat—tidak berpengalaman dengan metoda
perencanaan partisipatoris dan sering kali bingung bagaimana mengelola
kesempatan baru ini bersama-sama. Masyarakat beranggapan bahwa petugas
setempat angkuh dan korup; petugas setempat merasa frustrasi atas
ketidakmampuan masyarakat ...

Peranan pasar pada masyarakat pedesaan daerah Kalimantan Selatan

Role of market on rural community of Kalimantan Selatan region.

nyak 20 responden pedagang atau 40% yang bertahan untuk tidak memiiyam
uang, sekalipun mungkin uang tersebut perlu sebagai tambahan modal. Tetapi
mereka lebih bangga dengan barang da- gangan dan modal yang apa adanya ...

Memori pelaksanaan tugas Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Kalimantan Selatan, Subardjo dari tahun 1970 s

Keputusan Gubernur Kdh. Tk. I Kalimantan Selatan Nomor X-1-1/SK/1973,
tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perikanan Propinsi Daerah Tk
. I Kalimantan Selatan. Keputusan Gubernur Kdh. Tk. I Kalimantan Selatan No.