Sebanyak 1 item atau buku ditemukan

Ketidaknetralan Birokrasi Indonesia

Birokrasi memiliki posisi sentral dan strategis untuk perubahan dan kemajuan bangsa, maka birokrasi dituntut berfungsi sebagai problem solver (penyelesai masalah), bukan justru menjadi bagian dari masalah (part of the problem). Reformasi Indonesia belum menyertakan reformasi birokrasi, karenanya harus tetap menjadi agenda prioritas. Sejatinya birokrasi adalah abdi rakyat/bangsa, bukan semata abdi negara. Maka birokrasi memang harus tetap netral dari kepentingan politik penguasa, tapi harus tetap berpihak pada kepentingan rakyat/ bangsa. Dari sini buku ini penting dan perlu dibaca -- Prof. Dr. Din Syamsuddin, Guru Besar FISIP UIN Jakarta Buku ini mengupas falsafah, teori dan praktik birokrasi di Indonesia yang layak dibaca oleh pelaku pemerintahan, pengambil keputusan politik, pengajar, dan mahasiswa. Masyarakat umum, praktisi, dan siapa pun yang peduli pada pilar penegak dan aparat sipil negara, wajib membacanya agar memiliki pengetahuan yang luas tentang government management -- Prof. Dato’ Dr. Mohammad Agus Yusoff, Guru Besar Ilmu Politik Universiti Kebangsaan Malaysia Buku yang provokatif bagi pemerhati birokrasi yang agresif—dari salah satu pemikir asli Indonesia yang baru lahir di lingkungan birokrat. Seharusnya menjadi panduan bagi pegawai negeri untuk lebih maju dan efisien -- Prof. Dr. Mohd. Kamarulnizam Abdullah, Guru Besar Universiti Utara Malaysia

Sehubungan dengan itu, bab ini membicarakan tentang dinamika birokrasi dan
politik di Indonesia sebelum Orde Lama, yaitu semasa zaman kerajaaan dan
penjajahan serta semasa rejim Orde Lama presiden Soekarno. Tujuannya
adalah untuk ... Pada masa ini, tujuan Majapahit menguasai banyak daerah
kekuasaan meliputi Sumatra, semenanjung Malaya, Kalimantan, Sulawesi,
kepulauan Nusa Tenggara, Maluku, Papua, dan sebagian kepulauan Filipina.
Justru luasnya daerah ...