Perdagangan internasional pada hakikatnya transaksi sederhana yang tidak lebih dari membeli dan menjual barang antara pengusaha-pengusaha yang berdomisili di negara-negara yang berbeda.Namun, dalam pertukaran barang dan jasa yang menyeberangi laut ataupun darat ini tidak jarang timbul berbagai masalah yang kompleks karena perbedaan aturan hukum dan cara pembayaran (mata uang). Oleh karena itu, penting dipahami aspek hukum ekspor impor. Salah satu permasalahan dalam peningkatan investasi dan kinerja ekspor Indonesia adalah rendahnya kepastian hukum. Untuk mengatasi hal tersebut, perlu dibuat peraturan perundang-undangan yang baik, lengkap, dan dilaksanakan secara konsekuen. Lahirnya Undang-Undang No.2 Tahun 2009 tentang terbentuknya Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) atau Indonesia Eximbank, menegaskan fungsi lembaga ini sebagai agen pemerintah dalam mengadakan hubungan dengan pihak ketiga, baik domestik maupun internasional. Melalui buku ini dibahas mengenai pengaturan LPEI, kebijakan umum, dan pengecualian di luar ketentuan umum dalam bidang ekspor impor. Termasuk di dalamnya tentang barang yang diatur, diawasi, dilarang, dan bebas eskpornya, pengawasan dan pengendalian mutu barang, serta pungutan dan harga patokan ekspor.
-
ISBN 13 : 9790132115
-
ISBN 10 : 9789790132115
-
Judul : Hukum Ekspor Impor
-
Pengarang :
Adrian Sutedi,
SH. MH,
SH. MH,
SH. MH,
SH. MH,
SH. MH,
SH. MH,
SH. MH,
SH. MH,
SH. MH,
-
Kategori : Export controls
-
Penerbit : RAS
-
Bahasa : id
-
Tahun : 2014
-
Halaman : 338
-
Halaman : 338
-
Google Book : https://play.google.com/store/books/details?id=wzzeBgAAQBAJ&source=gbs_api
-
Ketersediaan :
Kondisi sarana pendukung ekspor seperti: 1) fasilitas perbankan 2) fasilitas
transportasi 3) fasilitas birokrasi pemerintahan 4) fasilitas surveyor 5) fasilitas
bea cukai dan lain-lain b. Insentif atau subsidi pemerintah untuk ekspor c.
Kendala tarif ...
