Korupsi & Pembuktian Terbalik. Dari Perspektif Kebijakan Legilasi dan Hak Asasi Manusia

Buku ini mencoba mengetengahkan kajian tentang pengaturan pembuktian terbalik dalam Undang-Undang Tipikor dari sisi hukum tata negara, khususnya yang menyangkut kebijakan legislasi berupa proses, metode, dan teknik pembentukan undang-undang. Terutama dari sisi hukum pidana formil dan materiil serta konvensi yang didasarkan pada standar hukum internasional dan hukum positif di Indonesia. *** Persembahan penerbit Kencana (PrenadaMedia)

“Kebijakan, Hierarki Perundang-undangan dan Kebijakan dalam Konteks
Pengembangan Hukum Administrasi Negara di Indonesia”, Pidato Pengukuhan
pada Upacara Penerimaan Jabatan sebagai Guru Besar Tetap Ilmu Hukum pada
fakultas Hukum Universitas Indonesia. Depok, 16 November 1994. Ramdlon
Naning, 1988. Cita dan Citra HAM di Indonesia. Jakarta: Lembaga Kriminologi
Program Penunjang Bantuan Hukum UI. Rifyal Ka'bah. 2009. Peradilan Islam
Kontemporer ...