Tanah dalam perspektif hak ekonomi, sosial, dan budaya

Legal development on land and land policy in Indonesia.

Hampir empat dasa warsa kemudian, terbit Peraturan Menteri Negara Agraria/
Kepala BPN Nomor 5 Tahun 1999 tentang Pedoman Penyelesaian Masalah Hak
Ulayat Masyarakat Hukum Adat, yang mencoba untuk memberikan rambu-rambu
tentang eksistensi hak ulayat. Dimulainya era reformasi pada tahun 1998 juga
berdampak terhadap pengakomodasian hak ulayat dalam berbagai peraturan
perundang-undangan baik dalam skala nasional, regional maupun lokal (B1).
Namun ...