Sebanyak 1807 item atau buku ditemukan

The feasibility and revenue impact of a federal tax amnesty program

hearing before the Commerce, Consumer, and Monetary Affairs Subcommittee of the Committee on Government Operations, House of Representatives, One Hundred First Congress, second session, July 25, 1990

State Tax Amnesty Eligibility

Discusses whether a constituent who has a long-standing dispute with the Dept. of Revenue Services (DRS) over gift tax liability and the value of the property involved is eligible for the 2009 state tax amnesty and if so, how the constituent can apply for the program.

Discusses whether a constituent who has a long-standing dispute with the Dept. of Revenue Services (DRS) over gift tax liability and the value of the property involved is eligible for the 2009 state tax amnesty and if so, how the ...

Revenue enforcement tax amnesty and the federal deficit

a symposium

Is Tax Amnesty a Good Tax Policy?

Evidence from State Tax Amnesty Programs in the United States

Is a tax amnesty a good tax policy? To address this question, this book examines whether a typical state tax amnesty is likely to generate substantial short term tax revenues without a corresponding significant negative effect on long run tax compliance. Although U.S. states have several motivations for implementing tax amnesties, the underlying objective boils down to raising tax revenues, either through the taxes collected immediately or through additions of new tax payers to the tax rolls and through an enlarged tax base. Are state tax amnesties successful in achieving this basic objective (i.e. bringing revenues to the state treasury that would not otherwise be collected)? This book revisits this critical question, given the significant fiscal crisis that many state governments have confronted since the turn of the twenty-first century.

the suit of the state governments in the United States, many developed countries
and developing countries have conducted tax amnesties as part of their fiscal
program. For example, Argentina, France, India, Ireland, and Italy have offered
tax amnesties for a number of times and sometimes the repetition of amnesty took
place at an interval as short as every two years. Just like the US states, some of
these countries have made repeated use of amnesties. The terms and conditions
of tax ...

Tax Amnesty Itu Mudah

Simulasi dan Praktik Pengampunan Pajak

Banyak keuntungan bisa didapat oleh Wajib Pajak (WP) yang mengikuti Tax Amnesty, antara lain berupa penghapusan pajak terutang, tidak dikenai sanksi administrasi atau pidana, maupun penghapusan PPh Final atas pengalihan harta berupa tanah dan/atau bangunan serta saham. Terhadap WP juga tidak akan dilakukan proses pemeriksaan pajak, pemeriksaan bukti permulaan, dan penyidikan tindak pidana perpajakan, bahkan bisa dilakukan penghentian jika proses-proses tersebut sedang berlangsung. Data yang dilaporkan oleh WP tidak dapat dijadikan dasar pengenaan sanksi, penyelidikan, penyidikan, dan/atau penuntutan tindak pidana apa pun. Pemerintah memberikan kemudahan-kemudahan bagi WP yang ikut Tax Amnesty, berupa pembayaran uang tebusan yang lebih kecil dibandingkan dengan tarif pajak biasa atas harta dan penghasilannya yang diperoleh selama ini. Prosedurnya pun tidak rumit. WP yang berhak mengikuti Tax Amnesty adalah WP yang memiliki kewajiban menyampaikan SPT Tahunan Pajak Penghasilan, di antaranya WP Orang Pribadi, WP Badan, WP UMKM, dan orang pribadi atau badan yang belum menjadi Wajib Pajak. Buku ini merupakan referensi praktis yang memudahkan WP dalam pemahaman dan pengaplikasian karena menjabarkan dengan jelas mengenai syarat, tahapan, simulasi, praktik, dan keuntungan mengikuti Tax Amnesty. Dalam buku ini juga dijelaskan mengenai siapa saja yang dapat, tidak dapat, bahkan dapat tidak menggunakan haknya untuk mengikuti Tax Amnesty. Menjadi lebih lengkap karena disertai bonus softfile formulir dan peraturan terkait dalam bentuk CD. Selamat memanfaatkan Tax Amnesty! -VisiMedia-

Banyak keuntungan bisa didapat oleh Wajib Pajak (WP) yang mengikuti Tax Amnesty, antara lain berupa penghapusan pajak terutang, tidak dikenai sanksi administrasi atau pidana, maupun penghapusan PPh Final atas pengalihan harta berupa tanah ...

Memahami Motif & Mengantisipasi Penyalahgunaan Wewenang

Pembobolan bank menjadi penghalang bagi institusi perbankan untuk bisa berkembang, Usaha pembinaan sumber daya manusia menjadi tersendat sehingga bank tidak bisa meningkatkan keuntungan yang diharapkan. Diduga penyebab terjadinya penyalahgunaan wewenang adalah karyawan dan atau pimpinan perbankan itu sendiri. Untuk lebih jelasnya, buku ini antara lain membahas: • Pengertian penyalahgunaan wewenang dan korupsi • Motif-motif penyalahgunaan wewenang • Sekilas tentang pembobolan bank dan bentuk pelanggaran karyawan dalam pengelolaan operasional • Motif pelaku • Detail faktor-faktor penyebab penyalahgunaan wewenang yang terjadi yang berasal dari si pelaku • Faktor-faktor penyebab penyalahgunaan wewenang Kesimpulannya adalah bahwa untuk mengatasinya, bank harus memperhatikan keamanan keuangan nasabah agar tidak terjadi manipulasi dengan cara memperhatikan gejala yang berkembang dalam bank dari beberapa faktor antara lain gaya hidup, inteligensi, moralitas, motivasi dan pengawasan bagi seluruh karyawan bank tersebut. Buku ini sangat bermanfaat bagi para bankir dan siapa pun mereka yang berkecimpung dalam perbankan untuk menghindari praktik penyalahgunaan wewenang yang dapat merugikan nasabah maupun perusahaan itu sendiri.

Sementara pengawasan masyarakat menerapkan prinsip keterbukaan. Sistem
pengendalian internal yang efektif sekurangkurangnya menyediakan data/
informasi internal yang cukup dan menyeluruh mengenai keuangan, kepatuhan
bank terhadap ketentuan dan peraturan yang berlaku, informasi pasar (kondisi
eksternal), dan setiap kejadian serta kondisi yang diperlukan dalam rangka
pengambilan keputusan yang tepat dan dapat dipertanggungjawabkan.
memelihara tem yang ...

Semangat nasionalisme dalam puisi sebelum kemerdekaan

Dengan lantang dan penuh tanggung jawab dalam kalimat, "Kami pemuda akan
bekerja, berpantang mundur walau sekaki. Hal itu dapat dilihat dalam bait berikut
. "Percayalah Ibu, percayalah Bunda, Dengarlah sumpah sekali lagi: Kami
pemuda akan bekerja, Berpantang mundur walau sekaki. " Angkatan yang
muncul nanti adalah angkatan baru yang mempunyai wajah yang tersenyum.
Angkatan baru adalah angakatan yang dapat bekerja sama antara satu orang
dengan orang ...

PRAKSIS SEMANGAT PAGI UNIVERSITAS PGRI ADI BUANA SURABAYA

Suatu Keniscayaan Membawa Universitas PGRI Adi Buana Surabaya Mandiri dan Bermartabat

Cara kerja yang penuh semangat dan cepat yang ada di Universitas PGRI Adi
Buana Surabaya harus dibarengi atau dibalut dengan nilai karakter yang baik,
sehingga akan memiliki makna tepat. Ber-Semangat dan cepat tetapi tidak tepat
memiliki konsekuensi logis berupa hasil kerja yang tidak sesuai harapan.
Bekerja dengan penuh semangat, tepat tetapi tidak cepat memiliki konsekuensi
pekerjaan tidak sesuai dengan waktu yang ditentukan. 6 Praksis Semangat PAGI
Universitas ...

Politik Hukum

perspektif hukum perdata dan pidana Islam serta ekonomi syariah

Buku ini tersaji berasal dari refleksi pemikiran penulis yang pernah disampaikan dalam beberapa pertemuan ilmiah dan yang telah diterbitkan oleh majalah hukum seperti Varia Peradilan Mahhamah Agung dan jurnal ilmiah seperti Jurnal Yuvidis yang diterbitkan Universitas Pembangunan Nasional VETERAN Jakarta. Sehingga kemungkinan terjadi lompatan-lompatan pemikiran yang merespons peristiwa hukum konkret, namun demikian tetap dirangkaikan dalam alur pemikiran ilmu hukum. Kajian diawali dengan pembahasan tentang konstelasi politik hukum nasional yang merespons perubahan masyarakat sekaligus menyoroti persoalan-persoalan pembaruan dan transformasi hukum Islam sebagai salah satu unsur dari sistem hukum ke dalam hukum nasional.Ê Politik hukum sebagai suatu arah kebijakan yang diambil dan ditempuh oleh negara dalam menetapkan hukum mana yang perlu ditetapkan, diganti atau diatur, maka khsusus kajian tentang hukum Islam sebagai sebuah sistem hukum penulis memulai pembahasan ini dari sejarah pembaruan dan perkembangan hukum perdata Islam sampai dengan pertumbuhan hukum ekonomi Islam dan juga pidana Islam seperti termuat di dalam Qanun Jinayat yang berlaku di wilayah Nanggroe Aceh Darussalam dan tentu tetap berada di dalam bingkai Pancasila dan Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Tema-tema yang dipilih dalam buku ini membahas seputar masalah pembentukan hukum nasional yang dikaitkan dengan sejarah pembaruan dan perkembangan hukum Islam dan politik hukum yang mengakomodasi hukum Islam dalam perubahan dan pembentukan peraturan hukum serta kelembagaannya. Juga menjelaskan tentang peranan politi hukum dalam membentuk perundang-undangan yang bersifat nasional dalam bidang hukum perdata Islam dan hukum pidana Islam serta ekonomi syariah. Buku ini diharapkan dapat menambah wawasan dan khazanah keilmuan bagi mahasiswa, para praktisi hukum, dosen, dan masyarakat pada umumnya karena memberikan gambaran yang utuh tentang Politik Hukum Nasional dalam Perspektif Hukum Islam.Ê *** Persembahan penerbit Kencana (PrenadaMedia)

Buku ini diharapkan dapat menambah wawasan dan khazanah keilmuan bagi mahasiswa, para praktisi hukum, dosen, dan masyarakat pada umumnya karena memberikan gambaran yang utuh tentang Politik Hukum Nasional dalam Perspektif Hukum Islam.Ê *** ...