Sebanyak 1807 item atau buku ditemukan

Buku Pedoman Umum Pelajar RIMAL Rangkuman Ilmu Matematika Lengkap SMP Kelas 7,8,9

Panduan Terpadu Pelajar Sistem Bimbel

Lihat saja isi buku ini dan bandingkan dengan buku-buku lainnya yang sejenis, begitu lengkap dan padat. Semua materi-materi yang memang harus kamu kuasai, dirangkum secara cermat dan terpadu di dalam buku ini.Dengan adanya buku yang diterbitkan oleh VICOSTA PUBLISHING ini, maka dipastikan kamu sudah tidak membutuhkan buku-buku lainnya yang lebih tebal dan isinya tidak fokus langsung ke inti pelajaran. Inilah buku yang sangat dibutuhkan siapa pun, sebagai teman belajar diwaktu yang terbatas dengan konsep Sistem Kebut Semalam. -Lembar Langit Indonesia Group-

Rumus Peluang Perhatikan pelemparan yang mungkin adalah muncul muka
dadu bernomor 1, 2, 3, 4, 5, atau 6, sehingga ruang sampelnya adalah S = {1, 2,
3, 4, 5, 6}. Jika setiap anggota ruang sampel S memiliki peluang muncul yang
sama ...

Pengantar Hukum Tata Ruang

Buku teks ini antara lain memuat bahasan: Konsep dan pengertiandasartata ruangdan penataan ruang. Dasar pemikiran,asas,dantujuan penataantata ruang. Fenomena dan klasifikasi tata ruang: alam dan buatan manusia, faktor ekonomi dan sosial budaya, kriteria penataan ruang, pembentukan dan peruntukan. Fungsi dan eksistensitata ruang dalam PPLH. Tata ruangsebagai instrumen yuridisdalam PPLH. Dasardansunnber hukum penataan ruang. Aspek dan pendekatan penataan ruang. Kewenangan pemerintah, kebijaksanaandan strategi penataan ruang. Rencana pembangunanjangka panjangnasional (RPJPN). Kebijakan penataan ruangdalam RPJMN. Tata ruangdan implikasinya. Hak dan kewajiban (masyarakat) dalam penataan ruang. Buku persembahan penerbit prenadaMedia -PrenadaMedia-

Sebagai contoh, dalam GBHN 19992004, Tap. MPR No. IV/ MPR/1999, Bab I sub
A, Dasar Pemikiran, ditegaskan: “Penyelenggaraan negara dilaksanakan melalui
pembangunan nasional dalam segala aspek kehidupan bangsa, oleh
penyelenggara negara, yaitu lembaga tertingga negara dan lembaga tinggi
negara5 bersamasama segenap rakyat Indonesia di seluruh wilayah negara
Republik Indonesia. Pada GBHN ini, masalah penataan ruang dan tata ruang
tertampung pada ...

Perbandingan politik Hukum Islam dan Barat

Syukur Alhamdulillah, buku Politik Hukum: Studi Perbandingan dalam Praktik Ketatanegaraan Islam dan Sistem Hukum Barat ini sudah selesai direvisi dan ditulis oleh penulis, dengan memperbarui data dan penggantian design cover yang disesuaikan dengan visualisasi image yang lebih dinamis. Dan, pada cetakan kedua buku yang ada di tangan pembaca ini telah diubah judulnya menjadi Perbandingan Politik Hukum Islam dan Barat. Penggantian judul buku ini dimaksudkan untuk menyesuaikan dengan substansi isi dan perkembangan isu politik hukum di Indonesia maupun di ranah global. Pada mulanya buku ini merupakan bahan ajar yang penulis sampaikan pada Program Pascasarjana Ilmu Hukum di Universitas Islam Negeri, Universitas Jayabaya Jakarta, dan kuliah umum pada program pascasarjana di beberapa perguruan tinggi/universitas. Sesuai saran dari beberapa kolega/akademisi, dengan menyadari bahwa materi isi buku ini masih sangat relevan dengan perkembangan Ilmu Hukum dan Ilmu Ekonomi di Indonesia, maka alangkah baiknya buku ini diterbitkan kembali dengan pembaruan substansi isi yang relevan dengan tantangan dinamika isu Òpolitik hukumÓ secara menyeluruh. Untuk maksud tersebut, penulis berusaha mengedit kembali beberapa catatan yang masih berserakan, sehingga jadilah buku seperti yang sekarang ini. *** Persembahan penerbit Kencana (PrenadaMedia)

Kondisi seperti ini sama sekali tidak pernah diberikan oleh para khalifah pada
zaman Dinasti Ummayah, malah memasung para fukaha dan membatasi gerak
mereka yang berarti menentang kebijakan negara. Para Khulafa' Bani Abbasiyah
mendorong pada fukaha (para ahli hukum Islam) untuk melakukan kajian yang
lebih mendalam dan sungguh-sungguh terhadap berbagai masalah hukum
sehingga mengantar fikih ke puncak keemasannya dalam sejarah
perkembangannya.

Filsafat politik Pancasila

refleksi atas teks perumusan Pancasila

Criticism on Pancasila, the state philosophy of Indonesia, from a political philosophy viewpoint.

Tapi saya menuntut bahwa tujuan fundamental negara tidak boleh dihilangkan;
yang saya maksud adalah perlindungan atas kebebasan yang tidak
membahayakan warga lainnya. Sehingga saya menuntut negara untuk
membatasi kebebasan warga negara seadil mungkin, dan tidak lebih dari apa
yang diperlukan untuk mencapai pembatasan kebebasan yang sama".
Gambaran Popper di atas merupakan suatu bentuk liberalisme. Liberalisme dan
campur tangan negara tidak ...

What Happened to the Smiling Face of Indonesian Islam?

Muslim Intellectualism and the Conservative Turn in Post-Suharto Indonesia

The transition from authoritarian to democratic rule in Indonesia has been accompanied by the apparent decline of the liberal Muslim discourse that was dominant during the 1970s and 1980s and the increasing prominence of Islamist and fundamentalist interpretations of Islam. This paper attempts to go beyond a superficial reading of these developments and explores the conditions that favored the flourishing of liberal Muslim thought during the New Order as well as the various factors that from the 1980s onwards supported the rise of transnational Islamist movements, at the expense of the established mainstream organizations, Muhammadiyah and NU.

The transition from authoritarian to democratic rule in Indonesia has been accompanied by the apparent decline of the liberal Muslim discourse that was dominant during the 1970s and 1980s and the increasing prominence of Islamist and ...