Sebanyak 1503 item atau buku ditemukan

Economic and Political Determinants of Tax Amnesties in the U.S. States (EPub)

This paper revisits earlier studies on the determinants of tax amnesties. The novel findings are (i) amnesties are more likely to be declared during fiscal stress periods, and (ii) political factors significantly affect the introduction and timing of amnesties. In particular, the paper empirically disentangles opposite theoretical effects to show that governors perceive amnesties as another revenue source (rather than a tax increase alternative). Finally, supporting evidence shows that by breaking horizontal equity, amnesties might be perceived as unfair: a significant correlation exists between governors who lost their reelection bids and the introduction of a tax amnesty during their election years.

They could therefore blame the governor as being incompetent and not reelect
him/her. In the case where an amnesty is unsuccessful, then the governor's
reputation could also be tarnished by having introduced an unsuccessful
program. On the other hand, a positive and significant effect would arise if
governors think of tax amnesties and tax increases as substitutes. A tax amnesty
program is not a new tax but an administrative scheme to collect past taxes. With
tax increases ahead of ...

Tax Amnesty Itu Mudah

Simulasi dan Praktik Pengampunan Pajak

Banyak keuntungan bisa didapat oleh Wajib Pajak (WP) yang mengikuti Tax Amnesty, antara lain berupa penghapusan pajak terutang, tidak dikenai sanksi administrasi atau pidana, maupun penghapusan PPh Final atas pengalihan harta berupa tanah dan/atau bangunan serta saham. Terhadap WP juga tidak akan dilakukan proses pemeriksaan pajak, pemeriksaan bukti permulaan, dan penyidikan tindak pidana perpajakan, bahkan bisa dilakukan penghentian jika proses-proses tersebut sedang berlangsung. Data yang dilaporkan oleh WP tidak dapat dijadikan dasar pengenaan sanksi, penyelidikan, penyidikan, dan/atau penuntutan tindak pidana apa pun. Pemerintah memberikan kemudahan-kemudahan bagi WP yang ikut Tax Amnesty, berupa pembayaran uang tebusan yang lebih kecil dibandingkan dengan tarif pajak biasa atas harta dan penghasilannya yang diperoleh selama ini. Prosedurnya pun tidak rumit. WP yang berhak mengikuti Tax Amnesty adalah WP yang memiliki kewajiban menyampaikan SPT Tahunan Pajak Penghasilan, di antaranya WP Orang Pribadi, WP Badan, WP UMKM, dan orang pribadi atau badan yang belum menjadi Wajib Pajak. Buku ini merupakan referensi praktis yang memudahkan WP dalam pemahaman dan pengaplikasian karena menjabarkan dengan jelas mengenai syarat, tahapan, simulasi, praktik, dan keuntungan mengikuti Tax Amnesty. Dalam buku ini juga dijelaskan mengenai siapa saja yang dapat, tidak dapat, bahkan dapat tidak menggunakan haknya untuk mengikuti Tax Amnesty. Menjadi lebih lengkap karena disertai bonus softfile formulir dan peraturan terkait dalam bentuk CD. Selamat memanfaatkan Tax Amnesty! -VisiMedia-

Banyak keuntungan bisa didapat oleh Wajib Pajak (WP) yang mengikuti Tax Amnesty, antara lain berupa penghapusan pajak terutang, tidak dikenai sanksi administrasi atau pidana, maupun penghapusan PPh Final atas pengalihan harta berupa tanah ...

Enam teater

mengenal tokoh-tokoh teater modern Indonesia

Profile of six Indonesian modern theater artists.

Sebelumnya beragama Roma Katolik dan kemudian masuk Islam. Ia pernah
kuliah di Fakultas Sastra Barat, Universitas Gajah Mada sampai tingkat Sarjana
Muda. Tahun 1964 ... Secara gampang, kebudayaan menurut pengertian Rendra
adalah ikhtiar menentang determinisme alam. Namun demikian, yang dianjurkan
Rendra untuk ditentang sebetulnya bukanlah alam itu sendiri, melainkan sikap
budaya yang berkiblat pada alam, yakni kebudayaan alamiah, cara berfikir
alamiah.

Memahami dan Memaknai Pancasila Sebagai Ideologi dan Dasar

Pancasila merupakan pribadi bangsa yang seharusnya tecermin dalam mental dan perilaku anak bangsa maupun para pemimpin dan negarawan Indonesia. Tetapi pengamalan nilai-nilai luhur Pancasila di dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara masih jauh dari harapan. Korupsi yang merajalela, meningkatnya kasus narkoba, dan banyaknya tindakan asusila, merupakan bukti bahwa napas dan gerak manusia Indonesia belum sejalan dengan norma fundamental bangsa Indonesia, yaitu Pancasila. Pendidikan formal yang berperan penting untuk menciptakan generasi penerus yang Pancasilais hanya mengajarkan Pancasila sebatas sejarah lahirnya Pancasila serta perilaku baik dan buruk (moral). Pancasila yang terdiri atas lima sila memang mudah untuk dihafalkan, tetapi kemudian muncul pertanyaan: bagaimana mengkonkretkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan masyarakat Indonesia? Buku ini menguraikan bagaimana memahami dan memaknai kembali Pancasila sebagai ideologi dan dasar negara agar nilai-nilai luhur bangsa dapat diaktualisasikan dan tecermin dalam perilaku setiap manusia Indonesia yang beriman, bertakwa, bermoral, serta taat dan patuh terhadap aturan yang telah disepakati.

Pemerintahan negara Nilai-nilai yang harus tertanam dan terus ditingkatkan
dalam diri setiap aparatur pemerintahan negara, yang dalam melaksanakan
fungsinya melekat nilai-nilai juang, terkait dengan tiga prinsip utama, yaitu: 1)
Clean ... Setidaknya terdapat lima prinsip dari good governance yang harus
diperhatikan dan dilaksanakan oleh setiap pemimpin penyelenggara negara,
yaitu: a) Akuntabel b) Transparan c) Keterbukaan d) Sesuai dengan aturan e)
Kepekaan terhadap ...

PRAKSIS SEMANGAT PAGI UNIVERSITAS PGRI ADI BUANA SURABAYA

Suatu Keniscayaan Membawa Universitas PGRI Adi Buana Surabaya Mandiri dan Bermartabat

Cara kerja yang penuh semangat dan cepat yang ada di Universitas PGRI Adi
Buana Surabaya harus dibarengi atau dibalut dengan nilai karakter yang baik,
sehingga akan memiliki makna tepat. Ber-Semangat dan cepat tetapi tidak tepat
memiliki konsekuensi logis berupa hasil kerja yang tidak sesuai harapan.
Bekerja dengan penuh semangat, tepat tetapi tidak cepat memiliki konsekuensi
pekerjaan tidak sesuai dengan waktu yang ditentukan. 6 Praksis Semangat PAGI
Universitas ...

Politik Hukum

perspektif hukum perdata dan pidana Islam serta ekonomi syariah

Buku ini tersaji berasal dari refleksi pemikiran penulis yang pernah disampaikan dalam beberapa pertemuan ilmiah dan yang telah diterbitkan oleh majalah hukum seperti Varia Peradilan Mahhamah Agung dan jurnal ilmiah seperti Jurnal Yuvidis yang diterbitkan Universitas Pembangunan Nasional VETERAN Jakarta. Sehingga kemungkinan terjadi lompatan-lompatan pemikiran yang merespons peristiwa hukum konkret, namun demikian tetap dirangkaikan dalam alur pemikiran ilmu hukum. Kajian diawali dengan pembahasan tentang konstelasi politik hukum nasional yang merespons perubahan masyarakat sekaligus menyoroti persoalan-persoalan pembaruan dan transformasi hukum Islam sebagai salah satu unsur dari sistem hukum ke dalam hukum nasional.Ê Politik hukum sebagai suatu arah kebijakan yang diambil dan ditempuh oleh negara dalam menetapkan hukum mana yang perlu ditetapkan, diganti atau diatur, maka khsusus kajian tentang hukum Islam sebagai sebuah sistem hukum penulis memulai pembahasan ini dari sejarah pembaruan dan perkembangan hukum perdata Islam sampai dengan pertumbuhan hukum ekonomi Islam dan juga pidana Islam seperti termuat di dalam Qanun Jinayat yang berlaku di wilayah Nanggroe Aceh Darussalam dan tentu tetap berada di dalam bingkai Pancasila dan Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Tema-tema yang dipilih dalam buku ini membahas seputar masalah pembentukan hukum nasional yang dikaitkan dengan sejarah pembaruan dan perkembangan hukum Islam dan politik hukum yang mengakomodasi hukum Islam dalam perubahan dan pembentukan peraturan hukum serta kelembagaannya. Juga menjelaskan tentang peranan politi hukum dalam membentuk perundang-undangan yang bersifat nasional dalam bidang hukum perdata Islam dan hukum pidana Islam serta ekonomi syariah. Buku ini diharapkan dapat menambah wawasan dan khazanah keilmuan bagi mahasiswa, para praktisi hukum, dosen, dan masyarakat pada umumnya karena memberikan gambaran yang utuh tentang Politik Hukum Nasional dalam Perspektif Hukum Islam.Ê *** Persembahan penerbit Kencana (PrenadaMedia)

Buku ini diharapkan dapat menambah wawasan dan khazanah keilmuan bagi mahasiswa, para praktisi hukum, dosen, dan masyarakat pada umumnya karena memberikan gambaran yang utuh tentang Politik Hukum Nasional dalam Perspektif Hukum Islam.Ê *** ...