Sebanyak 1317 item atau buku ditemukan

Risalah dan hasil sidang Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Tengah

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. 5. : :l 22 ei 19JU Dapa.l: : es goes Ibra.l.ii.. d-
ri Fraksi 7. cry: ?el..b:Ju:cin juga telah meni:a.l. dul.ic, ditetap - ki keber:en:tiannya
dengan euro.t --eputusen eliteri Delani lie Cri ta.n al 2 Juli 15CO - o. or : 160.42-
145 dan berek:-iri ya. : sa, jabtt &r. Je'.. :) ini tidak ditetapkan pens; - ':utinya. - , J-il
, En dica :t:1. C. Sdr. i. t: Jerc.ili C Cilen - sel ku - Ji: :ti up: lu. Dae: !h jin kut iI
Barito Gelatan yang dil 1ltik te.ng a.l 11 pril 1 DJ 1, , gi... pengganti keang otatr: D
. ...).

Risalah lengkap sidang paripurna DPRD-GR Kabupaten Temanggung, 1968

Summary of the plenary session of the Temanggung District Assembly, 1968.

Perlu kini 'jel: skan disini bahw s inj lain L, salah ini djuga. ada surat , suk den,ar
ad-aja usul dari Bupati Köh. jaitu : lengenai l p n:n jang sek r n disebut A.R. - an
di inti dengan nari... lapangan Ir. Socritin. Dala: : hal ini sebeluanja kr:ni int:
pendjol s 'n terlebih hulu dari B.P.II. j“n bers: kutan. :r. Pr9-59 kirie C.J.I.). Sdr. K:
tua & n si' : , jin k :i hormati. Perkenankanlah del n h l ini saja : laberikan sekedar
pandjelas in : en: ernai usul perub. h j n ana2 lj lan l°n djuga s, kaligus soal pem -
berian ...

Tantangan dan rongrongan terhadap keutuhan dan kesatuan bangsa

kasus PRRI

History of the P.R.R.I. rebellion in Sumatra, 1958-1961.

Kesiapan masyarakat itu pernah dinyatakan dalam pertemuan organisasi di
Gedung Nasional Bukittinggi pada 3 sampai 5 Januari 1957.43 ) Sebelumnya
pada 31 Desember 1956, BAKR1 (Badan Aksi Keutuhan Republik Indonesia) di
bawah pimpinan M. Syafe'i menyatakan siap pula berdiri di belakang Dewan
Banteng dan juga tercermin secara jelas dari dasar dan tujuannya, yaitu "
menjaga serta memelihara keutuhan kesatuan bangsa dalam Negara : Kesatuan
Republik ...

Konperensi departemen Agama ke VII

Aliran gerakan Agama. a. Berhubung semakin meluasnja apa jang dinamakan
Agama baru, kepertjajaan, tarikat dan kebathinan, sehingga dichawatirkan akan
mengganggu ketenangan dan ketenteraman masjarakat terutama jang ber-
Agama Islam, maka dimohon agar Dagri mendesak Pemerintah untuk
mempertjepat keluarnja Undang-undang/Peraturan jang berisi difinisi Agama. b.
Terhadap aliran Agama jang berasal dari Luar Negeri seperti aliran Bahai, jang
dibawa dan ...

Hasil-hasil keputusan Rapat Kerja Departemen Agama, tahun 1986, tanggal 19 s/d 21 Maret 1986 di Jakarta

Details of proposed programs for the Dept. of Religious Affairs; results of an internal working conference, 1986.

8) Mengusahakan agar supaya para Pimpinan Gereja/ Lembaga Keagamaan/
Yayasan mampu menjadi moni- vator penggerak dalam pembangunan nasional
teru- tama pembangunan di bidang agama. a) Mengadakan kerjasama dengan
Lembaga Keagama- an Kristen (PGI, DPI, PII) dalam bidang pengka- jian
Theologia dan budaya. b)Membantu usaha terwujudnya Gereja yang Esa di
Indonesia. 9) Melanjutkan pemberian bantuan sebagai pendorong kegiatan
Gereja/Lembaga ...

Hasil-hasil keputusan Rapat Kerja Departemen Agama, tahun 1987, tanggal 18 s/d 20 Maret 1987 di Jakarta

Activities and program of the Dept. for Religious Affairs for the year 1987/1988.

Pusat Penelitian dan Pengembangan Lektur Agama: a. Musyawarah Kerja
Ulama Al-Qur'an XIV; b. Menyusun Katalog hasil-hasil Penelitian dan Pengem-
bangan Agama; c. Penelitian Agama dan Struktur Kehidupan Sosial Ma-
syarakat Toani dan Patuntung di Sulawesi Selatan; 4. Pusat Penelitian dan
Pengembangan Pendidikan Agama: a. Pengumpulan data dasar pendidikan
agama, yang me- liputi Pendidikan Agama di Sekoiah Umum, Pendi- * dikan
pada Perguruan Agama ...

Rapat kerja Direktorat Perguruan Tinggi Agama

Direktorat Perguruan Tinggi Agama. 2. Pertumbuhan yang cepat dari PTA
khususnya dan PTU ... Kecuali kalau dikehendaki/dicukupkan untuk memenuhi
kebutuhan kedinasan saja. 4. Hingga kini kita belum mempunyai perangkaan ”
droup ...

Yurisprudensi peradilan agama

studi pemikiran hukum Islam di lingkungan pengadilan agama se-Jawa Tengah dan Pengadilan Tinggi Agama Semarang, 1991-1997

Legal study on Indonesian Islamic court decisions by Islamic courts in Jawa Tengah and Pengadilan Tinggi Agama Semarang from 1991 to 1997.

^AB III SEJARAH PERADILAN AGAMA A. Peradilan Islam Terminologi peradilan
yang merupakan salah satu pranata (institution) dalam memenuhi hajat hidup
masyarakat dalam penegakan hukum dan keadilan1 sudah dikenal sebelum
Islam. Bangsa Arab sebelum Islam telah memiliki qacfi untuk menyelesaikan
segala sengketa mereka, hanya saja mereka belum memiliki Undang-undang
tertulis yang dapat dijadikan pegangan para qadi. Mereka memutuskan perkara-
perkara di ...

Laporan survey dan Seminar Pendidikan Agama pada Perguruan Umum

Projek Peningkatan Penelitian/Survey Keagamaan 596. 17. Peringatan Hari
Besar Islam oleh SD SLP SLA PT Perguruan : a. selalu diadakan 77,3 84,1 88,5
35,8 b. pernah diadakan 21,6 13,6 3,8 64.2 c. tidak pernah diadakan 1,1 7,7 18.
Perajaan Hari Besar Agama se- lain Islam : a. selalu diadakan 12,0 6,8 — 0,8 b.
pernah diadakan 8,4 4,5 12,5 96,7 c. tidak pernah diadakan 78,4 86,4 87,5 2,5
19. Untuk kenaikan, peladjaran Agama : a. termasuk persjaratan 91.0 97,7 100,0
95,0 b.

Monografi kelembagaan agama di Indonesia

Ke Minangkabau oleh Syekh Burhanuddin yang berasal dari Pidie-Aceh, murid
Syekh Abdurrauf Singkel. Orang-orang Sumatera Tengah yang suka merantau
membawa agama Islam ke daerah lain di pulau Sumatera, Kalimantan, Sulawesi
dan sekitarnya. Sebelum agama Islam masuk ke pedalaman Minangkabau,
kerajaan Pasai telah menyiarkan Islam di pesisir Minangkabau, lama sebelum
kekuasaan Aceh didirikan oleh Sultan Ali Mugayat Syah pada permulaan abad
ke 16 ...