Tersedia di Pustaka Kubang Putih - UIN Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi
2018-37525-0001
Tersedia di Pustaka Kubang Putih - UIN Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi
Bagimu agamamu dan bagiku agamaku." Ayat tersebut amat jelas, insya Allah
tidak akan menimbulkan multiinterpretasi karena begitu gamblang dan tegas.
Dari ayat di atas, menurut hemat saya "semua agama adalah benar menurut
keyakinan masing-masing pemeluknya" bukan semuanya benar sebagaimana
yang diyakini Ulil Abshar Abdalla. Justru bertolak atau merujuk sari surah al-
Kaafiruun tersebut saya pribadi memiliki pandangan bahwa Islam itu begitu
toleran, karena ...
Kekeliruan dan kepalsuan Soekarno dalam falsafah dalam "persegi empat
bundar" Pancasila itu, ialah karena Soekarno tidak cermat meneliti pangkal
keyakinan masing-masing agama yang ada di muka bumi ini. Entah Soekarno
tidak tahu atau pura-pura tidak tahu, tetapi nyata bahwa dasar Ketuhanan Yang
Maha Esa dalam falsafah Pancasilanya itu menampakkan bahwa Soekarno
berbuat sesat dan menyesatkan. Soekarno tidak suka meneliti pokok sebab Nabi
Muhammad Saw ...
Ia menjadi administrator dan ia juga menjadi pemimpin militer.64 Ia tidak segan
ikut serta bersama pasukannya di dalam sejumlah perang. Misalnya, Perang
Uhud pada tahun 625 dan ... pedagang dengan pemimpin militer?" Terkait
dengan status dan posisi Nabi Muhammad, pada bagian ini penting mencatat
sejumlah hal menyejarah yang terjadi di dalam kehidupan Nabi Muhammad
yang terkait dengan aktivitas poligini Nabi Muhammad yaitu mengenai periode
kesedihan.
An Annotated Bibliography Library of Congress. European Law Division, Jean
Caswell, Ivan Sipkov. Notes. Execution by hanging, folio 44. This miniature is an
example. Coutumes of France Excellent study of customary law and its roots from
the time of the Celts through the sixteenth century. 1882 38 Droit coutumier
français; la condition des personnes, par Henri Beaune . . . Lyon, Briday 1882.
602 p. 1886 39 Droit coutumier français. La condition des biens, par Henri
Beaune .
This paper revisits earlier studies on the determinants of tax amnesties. The novel findings are (i) amnesties are more likely to be declared during fiscal stress periods, and (ii) political factors significantly affect the introduction and timing of amnesties. In particular, the paper empirically disentangles opposite theoretical effects to show that governors perceive amnesties as another revenue source (rather than a tax increase alternative). Finally, supporting evidence shows that by breaking horizontal equity, amnesties might be perceived as unfair: a significant correlation exists between governors who lost their reelection bids and the introduction of a tax amnesty during their election years.
They could therefore blame the governor as being incompetent and not reelect
him/her. In the case where an amnesty is unsuccessful, then the governor's
reputation could also be tarnished by having introduced an unsuccessful
program. On the other hand, a positive and significant effect would arise if
governors think of tax amnesties and tax increases as substitutes. A tax amnesty
program is not a new tax but an administrative scheme to collect past taxes. With
tax increases ahead of ...
Nilai-nilai luhur yang berakar pada budaya nusantara meliputi keterjalinan hidup
manusia dengan Tuhannya, keserasian hidup antara sesama manusia serta
lingkungan alam sekitarnya, kerukunan dalam mempertemukan cita-cita hidup di
dunia [bebrayan agung), dan merintis perilaku kembali ke alam baka (sangkan
paran hidup). 4. Nilai-nilai kemajuan universal yang mensejahterakan bangsa-
bangsa meliput pendayagunaan sains dan teknologi secara efektif dan efisien
dalam ...
Aktor-aktor politik akan bertarung memperebutkan kekuasaan dalam 3 sumber
kekuasan negara yaitu legislatif, eksekutif dan yudikatif. Terdapat banyak cara
agar bisa mendapatkan kekuasaan. Max Weber, salah seorang sosiolog paling
berpengaruh di muka bumi misalnya, mengatakan seseorang akan
mendapatkan legitimasi (keabsahan) kekuasaan jika ia memiliki, gen sebagai
penerus kekuasaan (biasanya diterapkan dalam sistem kekuasaan raja-raja),
atau jika ia memiliki ...
Hal ini dapat dilihat dari apa yang terjadi dan bagaimana masyarakat
Minangkabau sendiri memandang dan menerima munculnya perempuan dalam
seni pertunjukan bagurau saluang dan dendang. Berdasarkan data empiris dan
pendekatan ... Sedangkan tradisi agraris ini sangat penting artinya bagi
keberlanjutan sistem matrilinial tersebut, karena dari tradisi inilah otoritas dari
kepemimpinan tradisional masyarakat Minangkabau bersumber. Melemahnya
peran mamak serta ...
Kedua membahas pengalaman korban dalam proses peradilan di pengadilan
dan penerapan hukum pidana formal terhadap mereka. Di samping itu, pada
bagian dua ini akan dibahas bagaimana dampak penerapan hukum, dan sejauh
mana perempuan memiliki akses pada hukum dan keadilan. 4.1 Analisis
terhadap Vonis Pengadilan Pengedaran Narkotika Berdasarkan vonis yang
dijatuhkan, tampak bahwa sistem hukum tidak mengakomodasi pengalaman
perempuan dalam ...
