... VI tidak menggambarkan hierarki melainkan hanya untuk kepentingan
kemudahan ilustrasi. Manajemen Presiden Soeharto XXIX. 1 1 Menteri Pertanian
Menteri Pertambangan & Energi 1 i Menteri Kehutanan i l Menteri Pekerjaan
Umum Menteri Perhubungan Menteri Pariwisata, Pos & Telekomunikasi i i i l
Menteri Koperasi/PPK Menteri Transmigrasi/PPH. -. Menteri Negara Investasi/
BKPM i i Menteri Negara PAN Direktur Utama Wakil Direktur Produksi 1 Wakil
Direktur Pemasaran 1.
Dengan demikian penswastaan sementara dapat menyediakan pelayanan yang
sebenarnya berada di luar jangkauan kemampuan lembaga-lembaga
pemerintah. Hambatan-hambatan tersebut perlu diperhatikan dalam
meningkatkan partisipasi swasta sebelum kebijaksanaan dan program
dirumuskan dengan baik. Dalam usaha penelaahan tersebut perlu merumuskan
definisi yang pasti mengenai arti kepentingan umum dalam konteks Indonesia,
sebagai dasar untuk melakukan ...
D/1967 tentang pembentukan organisasi pembangunan masyarakat desa
khusus DKI Jakarta (BAPEM DKI Jakarta 1976: 51-52). Adapun susunan organisasi tersebut adalah sebagai berikut: a. Di tingkat daerah dipimpin oleh
Gubernur dan ...
Islam wajar diberi tempat dalam Pembangunan Nasional i.c. pembinaan Hukum Nasional. Secara yurudis konstitusional, Dienul Islam memperoleh kekuatannya dalam sistem hukum di Negara Pancasila ini, khususnya sila Ketuhanan Yang ...