Sebanyak 29 item atau buku ditemukan

Dinamika proses desentralisasi sektor kehutanan di Sulawesi Selatan: sejarah, realitas dan tantangan menuju pemerintahan otonomi yang mandiri

25/1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah
yang dikeluarkan bersama dengan UU No. 22/1999 memberikan pedoman
umum perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah. 30 DAU
adalah dana yang berasal dari APBN, dana ini dialokasikan kepada daerah
untuk membiayai pengeluaran daerah tersebut di dalam kerangka implementasi
desentralisasi. 31 DAK adalah dana yang berasal dari anggaran pemerintah
pusat dan ...

Dari desa ke desa: dinamika gender dan pengelolaan kekayaan alam

Rural women participation in nature conservation in Indonesia.

Kebiasaan membatasi diri bergaul dengan laki-laki lain ketika suami tidak di
rumah atau rasa tidak percaya diri pada seorang gadis desa menjadi kendala
dalam membangun komunikasi. Kendala ini dapat diatasi dengan meminta
bantuan seorang perempuan desa untuk selalu menemani fasilitator pada saat
mengobrol dengan perempuan desa. Ketika komunikasi telah dibangun,
persoalan Kelompok Dasa Wisma mulai dipahami. Pembentukan Kelompok
Dasa Wisma yang tidak ...

Panduan cara pemberian skor dan analisis untuk menilai kesejahteraan manusia

Misalnya, siklus masa bera untuk peladangan berpindah berkurang secara
drastis; masalah-masalah kesuburan tanah dan erosi merajalela; kebakaran
yang tidak terkendali sering terjadi; tingkat produksi hasil hutan (HHNK, ikan,
satwa liar) ...

Pemantauan Partisipatif pada Pengelolaan Hutan Tropis

Sebuah Kajian atas Alat Bantu, Konsep, dan Pembelajaran

Tahap ke dua adalah pencarian lain melalui web tentang kepustakaan di area “
abu-abu” (laporan proyek, modul pengajaran, buku panduan, dan prosiding
konferensi). Dilakukan pula pencarian publikasipublikasi yang kurang menonjol
 ...

Panduan investigasi dan penuntutan dengan pendekatan hukum terpadu

Guidelines for criminal investigation and criminal charges concerning illegal logging cases in Indonesia.

Dr. Edi Setiadi, SH, Fakultas Hukum Universitas Islam Bandung (UNISBA), Dr.
Bambang Prabowo S, Deni Bram, SH., MH dan Dr. Surastini Fitriasih, SH., MH
dari Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Erlin, SH., MH dari Kejaksaan Negeri
Sleman dan Edy Wibisono SH., SE dari Pengadilan Negeri Cibinong yang telah
membagi pengalaman dan memberi masukan pada Focus Group Discussion
untuk ... Pengantar Pembalakan liar adalah kejahatan multidimensional.
Kejahatan ini ...

Apakah hutan dapat tumbuh di atas uang? : Implikasi penelitian deforestasi bagi kebijakan yang mendukung REDD

Kesempatan 'penyerobotan elit' seperti ini di dalam dan di luar perbatasan
nasional mungkin akan diperburuk dengan adanya situasi konflik (Baker dkk. ...
cenderung menilai sumber pendapatan bagi masyarakat miskin yang berbasis
hutan sebagai praktek ilegal, sementara undang-undang ... Pada saat yang
sama, hukum kehutanan telah terbukti lemah dalam menangani kejahatan hutan
skala besar.

CIFOR's management information system: from concept to implementation

Introduction. T. his study describes the concept of a management information
system (MIS) developed for the Center for International Forestry Research (
CIFOR). The introduction describes MIS in general and similarities with related
systems.

Proses pembelajaran (learning lessons) promosi sertifikasi hutan dan pengendalian penebangan liar di Indonesia: September 2003 sampai June 2006

... LEI untuk melakukan uji lapangan dan memperbaharui standar pengelolaan
hutan lestari berbasis masyarakat. ... membuat kontribusi yang berarti pada
pendefinisian legalitas serta pengembangan teknologi yang handal untuklacak
balak.

Proses Pembelajaran (Learning Lessons) Promosi Sertifikasi Hutan dan Pengendalian Penebangan Liar di Indonesia

Illegal logging is a cause for widespread concern. It has negative environmental impacts, results in the loss of forest products used by rural communities, creates conflicts, and causes significant losses of tax revenues that could be used for development activities. The Nature Conservancy and World Wide Fund for Nature developed the Alliance to Promote Certification and Combat Illegal Logging in Indonesia to respond to the concern about illegal logging. The Alliance is a three-year initiative that aims to: 1. Strengthen market signals to expand certification and combat illegal logging 2. Increase supply of certified Indonesian wood products 3. Demonstrate practical solutions to achieve certification and differentiate legal and illegal supplies 4. Reduce financing and investment in companies engaged in destructive or illegal logging in Indonesia 5. Share lessons learned from the project. The Alliance seeks to learn lessons from its ongoing work to inform and adapt its activities, as well as to inform other initiatives seeking to address similar problems. This report is part of this lessons learning process. This report assesses the situation in Indonesia, including a quantitative estimation of illegally produced logs, discusses the causes of illegal logging, and describes the national and international policy and trade context. Then, it considers the work undertaken by the Alliance to address illegal logging in Indonesia; it summarizes the strategy of the Alliance, describes its rationale, and assesses the assumptions underlying the rationale and the objectives. Finally, it summarizes the progress made by the Alliance towards achieving its goal, highlights the lessons that can be learnt from the work in progress, and provides recommendations for the Alliance.

... khususnya hukum yang berkaitan dengan penebangan liar Aksi berbasis
rakyat—peningkatan keterlibatan masyarakat dan tata kepemerintahan hutan
dan masalah-masalah hidupan liar yang terkait Transfer teknologi
pengembangan ...