Hampir satu dekade setelah peristiwa pada tahun 1998 yang penuh pergolakan itu, beberapa dari perubahan-perubahan yang dengan tergesa-gesa diperkenalkan itu ternyata hanya berumur pendek. Partai politik Orde Baru Golkar kembali berkuasa pada tahun 2004. Begitu pula seorang mantan jenderal di istana kepresidenan. Desentralisasi juga dimundurkan kembali sampai sejauh tertentu. Keamanan telah membaik. Buku ini adalah hasil dari sebuah proyek penelitian dua tahun.yang didasarkan pada Royal Netherlands Institute of Southeast Asian and Caribbean Studies (KITLV), dan diberi judul ‘Renegotiating boundaries; Local politics in post-Suharto Indonesia’ Penelitian ini mempersatukan 24 peneliti internasional - terutama dari Indonesia dan Belanda, tetapi juga dari Amerika Serikat, Australia, Jerman, Kanada, dan Portugal.
Partai politik Orde Baru Golkar kembali berkuasa pada tahun 2004. Begitu pula seorang mantan jenderal di istana kepresidenan. Desentralisasi juga dimundurkan kembali sampai sejauh tertentu. Keamanan telah membaik.
Istilah adat dalam bahasa Indonesia berarti kebiasaan atau tradisi dan berkonotasi aturan yang kalem dan harmonis. Namun, dalam tahun-tahun awal masa reformasi – bahkan terkadang sampai beberapa tahun terakhir – adat seringkali diasosiasikan dengan gerakan, protes dan kerusuhan. Sejak Soeharto lengser tahun 1998, masyarakat berbagai daerah dan etnis di Indonesia telah dengan terang-terangan dan vokal, bahkan kadang secara kasar menuntut penerapan adat setempat di daerah mereka masing-masing. Buku ini menelaah kebangkitan adat dalam perpolitikan Indonesia, mengidentifikasi asal-muasal, faktor historis yang memberinya peluang, dan sebab-musabab yang membuatnya berkembang pesat baru baru ini. Buku ini memberikan pertimbangan apakah kebangkitan adat memberikan kontribusi konstruktif pada kondisi baru perpolitikan yang bersifat plural atau justru akan menjadi potensi kekuatan pemecah yang membahayakan, serta mempelajari implikasinya atas perkembangan demokrasi, hak asasi, masyarakat sipil, dan stabilitas politik. Ketertarikan pada adat saat ini bukan hanya karena pemahaman atas kesadaran internasional akan hak asasi, tetapi juga merefleksikan secara khusus tradisi ideologi Indonesia yang mempercayai bahwa prasyarat normaitf yang sah untuk sebuah perjuangan politik dapat ditemukan dalam tiga unsur bumi, manusia yang hidup di atasnya, dan kebiasan-kebiasaan manusia itu. Meski kampanye atas nama adat mungkin berhasil mengemborkan ketidakadilan dalam hal hak kepemilikan tanah dan membantu menjaga ketertiban lokal pada saat-saat sulit, usaha untuk menciptakan basis-basis politik berdasarkan adat tampaknya memiliki banyak titik kerawanan. Bahaya tersebut termasuk konflik etnis yang berkepanjangan, legitimasi atas ketidakmerataan sosial, pengingkaran atas hak-hak individu, menjauhnya perhatian atas kewarganegaraan, demokarsi, dan peraturan serta hukum di tataran nasional. Buku asli dalam bahasa Inggris dengan judul The rerival of tradition in Indonesian politics the deployment of adat from colonialism to indigenismsudah terbit pada tahun 2007. Buku edisi bahasa indonesia ini isinya sama dengan edisi asli (bahasa inggris) kecuali pada bagian kata pengantar edisi Indonesia. Secara keseluruhan, buku ini merupakan studi mendalam atas tumbuhnya adat dalam peta perpolitikan Indonesia dan sebuah sumber penting bagi siapa saja yang mencoba memahami ranah kehidupan politik Indonesia.
Untuk mencapai tujuan di atas, menurut panitia kongres, perlu ada penghapusan
hak negara atas sumber daya alam ... Hal ini tidak hanya salah satu dari tiga
fokus utama, bersama dengan demokratisasi dan hak asasi manusia, dalam ...
On political conditions and political marketing in Indonesia.
Demokrasi tidak hanya menyelenggarakan pemilu secara berkala, tetapi juga
perlu didukung oleh penegakan hak asasi manusia, hukum yang berwibawa,
kesadaran politik masyarakat secara luas, dan adanya pergantian kekuasaan
secara ...
Skema Hukum HAM ini, menjelaskan secara lebih terinci sifat HAM sebagai hak
sekaligus tanggung jawab. Dalam konteks HAM, Negara menjadi subjek hukum
utama, sebab Negara merupakan entitas utama yang bertanggung jawab ...
